12.840 Debitur di Papua Dapat Persetujuan Relaksasi Kredit Dampak Covid-19

0

JAYAPURA, Reportasepapua.com – Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Papua dan Papua Barat merilis capaian restrukturisasi atau relaksasi (penataan kembali) kredit di Papua dampak wabah virus corona atau Covid-19.

Kepala OJK Provinsi Papua dan Papua Barat, Adolf Fictor Tunggul Simanjuntak memaparkan, berdasarkan data statistik yang dihimpun oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua dan Papua Barat diketahui bahwa sebanyak 8.764 debitur Perbankan di Papua yang telah mendapatkan persetujuan relaksasi kredit per tanggal 8 Mei 2020 dengan baki debet Rp1,45 Triliun.

Selain itu, terdapat 3.953 debitur Perusahaan Pembiayaan (leasing) juga telah mendapatkan persetujuan relaksasi kredit dengan baki debet Rp143,7 Miliar. “Debitur-debitur tersebut merupakan debitur dari 14 Perusahaan Pembiayaan di Papua,” ucap Adolf melalui Video Conference, Selasa (19/5).

Jika diakumulasikan, sebanyak sebanyak 12.840 debitur yang telah mendapatkan proses persetujuan relaksasi dengan total kredit sebesar Rp1,6 Triliun, termasuk 123 debitur dari 8 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Papua dengan baki debet Rp6,9 miliar.

Ia menyebutkan, jumlah relaksasi kredit yang telah disetujui merupakan gambaran bahwa Perbankan dan Perusahaan Pembiayaan di Papua telah melaksanakan kebijakan yang telah dikeluarkan Pemerintah dan OJK.

“Terkait implementasi relaksasi kredit tersebut, OJK meminta agar restrukturisasi kredit/pembiayaan dilaksanakan dengan hati-hati, bertanggungjawab dan sesuai prosedur, agar tidak terjadi moral hazard,” kata Adolf.

Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari risiko penyalahgunaan kebijakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, sebagai aji mumpung.

Sejauh ini, sasaran utama dari restrukturisasi kredit/pembiayaan diberikan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pekerja harian, pekerja informal dan karyawan swasta yang di PHK. (Ananda)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here