KEEROM, Reportasepapua.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan batas waktu hingga 31 Maret 2020 bagi pejabat Negara untuk memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Untuk itu diharapkan pejabat Negara di lingkungan Pemda Kabupaten Keerom yang belum melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2020 untuk segerah dilaporkan.
Mengigat bulan Maret 2020 tinggal berapa hari lagi sehingga penjabat yang diwajikan untuk melaporkan harta kekayanya kepada KPK dan tidak menunda- nunda lagi.
Hal itu dikatakan Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Keerom Drs. Blasius Waluyo Sejati, MM dihadapan para ASN/ SKPD dilingkungan Pemda Kabupaten Keerom, beberapa waktu lalu. “ bagi penjabat negara dilingkungan Pemda Kabupaten Keerom wajib melaporkan harta kekayaan penyelanggaran Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2020. Kerana batas yang diberikan waktu kepada pemda adalah bulan Maret 2020,”ujar Sekda Blasius.
Apabila masih ada pejabat Negara yang tidak melaporkan harta kekayanyaan kepada KPK hingga bulan Maret 2020, pastinya KPK akan menegur pemerintah Kabupaten Keerom. hal ini yang harus diperhatikan dan dilaksanakan bagi pejabat Negara di Kabupaten Keerom.
“Pejabat yang berhak melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu, Kepala Dinas (OPD), Eselon 2, Eselon 3 dan para Bendahara baik itu Bendahara pengeluran maupun Bendahara barang,”jelasnya.
Kata Blasius Waluyo, dari laporan yang ada masih ada penjabat Negara dilingkungan Pemda Kabupaten Keerom yang belum laporkan Harta Kekayaan Penyelanggaran Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga mau tidak mau harus dilaporkan karta kekayaan kepada KPK. “ penjabat Negara harus melaporkan LHKPN kepada KPK,”tutupnya. (Rhy)
