Ketua Tim Pemerhati Infrastruktur dan Pembangunan Papua, Bertus Asso bersama dua Anggotanya saat diwawancarai Media.(Foto/rdk)

JAYAPURA, Reportasepapua.com – Adanya Aksi Penolakan Sekelompok Orang Terhadap Pengangkatan Ir. Omri Sianturi, M.Si  sebagai Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Papua I, mendapat Tanggapan Keras dari Pemerhati infrastruktur dan Pembangunan Papua.

Ketua Tim Pemerhati Infrastruktur dan Pembangunan Papua, Bertus Asso Menegaskan Tidak Boleh lagi ada aksi protes,  di dalam perombakan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR, karena Menurutnya, Penyegaran dalam organisasi yang dilakukan didalam struktur kementerian PUPR,  ataupun badan lainnya merupakan Hal yang Sangat Wajar.

“Kami tetap mengacu pada apa yang menjadi kebijakan dalam sistem perombakan yang dilakukan Kementerian PUPR, jadi memang mutlak ada penyegaran di dalam struktur  kementerian hingga tingkat dasar dan konsekuensi apapun itu kita harus terima dengan lapang dada,” ujar Bertus Asso  kepada sejumlah wartawan di Jayapura, Kamis (25/6/2020).

Aksi Sekelompok Warga Rabu Siang di Kantor Balai Perumahan.

Tokoh Masyarakat Laapago ini juga Memperpertanyakan Massa Aksi  yang Sempat Melakukan Pemalangan Kantor dan Mengatasnamakan 5 suku wilayah adat di Papua dalam Aksinya.

“Lima suku itu , lima suku mana, Kami Pertanyakan mereka,  siapa-siapa mereka itu, Secara budaya kalau kami mengatakan pak Wakil Menteri PUPR,  bagian dari lima suku itu, sebagai orang Laapago yang dipercayakan  untuk mengawasi Pembangunan di Wilayah Timur Indonesia, jadi kalau bapak Sianturi dipercaya untuk menjabat berarti mutlak itu keputusan Kementrian PUPR, Sehingga Jangan Ada Demo Titipan dari Orang Tertentu,”Tegas Bertus yang didampingi dua Anggota Tim Pemerhati Insfratruktur.

Bertus Asso, Menilai ASN yang dilantik bukan ASN otonom daerah melainkan ASN vertikal dan itu kewenangan Jakarta Bukan OTSUS yang Kita Semena mena sadalam Menentukan orang Bekerja,

“Tidak bisa karena orang Papua jadi bekerja mutlak di Papua, tidak seperti itu tetapi orang Papua juga bisa menjabat di daerah lain,  contohnya sudah banyak, karena ini vertikal jadi harus dipahami, dan ini harus dijelaskan ke masyarakat juga biar tidak salah persepsi, karena dalam Pelantikan kemarin (Senin) Banyak Sekali dan itu Sejarah Anak Papua Masuk di 3 Balai Jalan di Papua,” Tuturnya lagi.

Ia juga ingin menyampaikan kepada  masyarakat Papua bahwa sudah ada anak Papua yang menduduki jabatan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai Kepala Balai PJN di tiga wilayah.

“Saudara kita dari luar Papua jumlahnya sedikit saja, salah satunya Saudara kita Bapak Sianturi ini. Kita harus memberikan kepercayaan itu, kalau memang bagus kenapa tidak. Soal kedepan nanti kan ada proses, lihat dulu jangan langsung tolak dan Palang serta Pakai Nama Suku di Papua, itu Tidak Boleh terjadi,” Tukas Bertus.

Dirinya menjelaskan, kewenangan Bapak Wakil Menteri saat dilantik dan sesuai Perpress sudah Sangat jelas.

“Untuk Indonesia Timur saya kira kan sudah seimbang. Negara ini kan heterogen, berbagai suku, latar belakang ada di Indonesia jadi kami terima pelantikan dia dengan jabatannya,sehingga Apapun yang menjadi Kebijakan Pemerintah, Harus diikuti dan Pejabat Lama juga Harus Legowo,” Tutupnya.

Sempat Ada Pemalangan kantor, Sebelum Melakukan Dialog didalam Ruangan.

Sebelumnya, Rabu (24/6/2020) sekelompok massa mengatasnamakan Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Papua 5 Wilayah Adat dan Kerukunan Nusantara Provinsi Papua melakukan aksi di Kantor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dirjen Penyediaan Perumahan SNVT Provinsi Papua, Kamkey Abepura. Aksi yang berujung audiensi ini dikoordinir Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Papua Alfius Tabuni, SE.

Dalam audiensinya, forum ini menyerahkan pernyataan sikap yang isinya tidak menghendaki adanya pergantian kepala balai karena Papua adalah daerah otonomi khusus sesuai undang-undang nomor 21 tahun 2001 menjamin orang asli Papua menjadi tuan diatas tanah leluhurnya.   

Setelah pertemuan dilakukan, massa di luar gedung  sempat menutup pagar dan melakukan pemalangan pada pintu Kantor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dirjen Penyediaan Perumahan SNVT Provinsi Papua. Palang kemudian dibuka setelah pihak kepolisian melakukan koordinasi. (Redaksi Reportase)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here