JAYAPURA, Reportasepapua.com – Menanggapi Permintaan juru bicara Internasional KNPB Viktor Yeimo yang meminta warga papua menolak Otsus, mendapat tanggapan keras dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua, Ali Kabiay yang meminta Masyarakat Tidak Terprovokasi dan Ikut Ajakan Tersebut.

“Pemerintah memberikan status Otonomi Khusus ( Otsus ) kepada Papua agar ada percepatan pembangunan, baik itu pembangunan infrastruktur, ekonomi, pendidikan , sosial, moral, kesehatan, perempuan dan  anak, pengentasan kemiskinan serta pengembangan Sumber Daya Manusia ( SDM ) Papua yang baik,” Kata Ali Kepada Sejumlah Wartawan di Jayapura.(07/07/2020).

Ali Menambahkan, Perjalanan OTSUS di Papua Bukan Untuk di Tolak, dan OTSUS Jilid II harus kita dukung, namun kita harus bersama sama mengawasinya.

“Contoh saja Belanja Birokrasi, dimana saya liat itu  Lebih Besar dari Belanja Publik padahal Otsus lahir untuk rakyat Papua dan bukan untuk birokrasi , saya bertemu seorang mama Papua yang beberapa hari lalu  berdikusi disalah satu pasar mama – mama Papua karena semenjak otsus lahir di Papua di tahun 2001 hingga sekarang banyak raja – raja baru yang juga hadir di Papua, raja – raja baru ini adalah Orang Asli Papua ( OAP ) , ada sebagian lagi memiliki rumah yang mewah serta aset – aset penting di beberapa kota – kota besar di Indonesia, tentu hal ini sangat bertolak belakang dengan kondisi sosial ekonomi OAP di Papua sekarang ini, mama – mama Papua bahkan ada yang berjualan di atas tanah, ada yang berjualan beratapkan langit, ada yang harus menyekolahkan anaknya dengan modal yang pas – pasan hingga harus berutang lagi di Koperasi yang menerapkan bunga yang tingi dan tak bersahabat, dengan melihat kondisi ini tentu kita harus saling bekerjasama untuk mencari solusi terbaik terhadap keberlangsungan otsus jilid II,” Tambah Ali.

Ketua PMT Menuturkan, bahkan Menurut Dirinya Dana Otsus dijadikan Sebagai Pendorong Kelompok Separatis Papua.

“Bukan rahasia umum lagi jika dana otsus terindikasi sering digunakan oleh kelompok – kelompok tertentu di Papua untuk membangun isu – isu separatis dan kelompok bersenjata di Papua hal ini tentu sangat berbahaya bagi kedaulatan bangsa dan negara Indonesia, sudah tentu harus menjadi atensi kita bersama untuk sama – sama mengawal dan menjaga kedaulatan bangsa,” Tuturnya.

Ali Juga Meminta KPK Audit dana OTSUS jilid I, karena Papua merupakan suatu daerah atau provinsi yang terindikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Republik Indonesia sebagai Provinsi yang masuk zona korupsi, jika KPK ingin menyeriusi pemberantasan Korupsi di Papua, akan ada banyak skali tersangka kasus – kasus Korupsi yang bermunculan.

“Tentu juga ada beberapa pejabat – pejabat dan elit – elit di Papua yang melakukan pelanggaran korupsi namun belum tercium seluruhnya , hal ini tentu harus menjadi perhatian kita bersama untuk selalu mendukung aparat penegak hukum agar dapat dengan maksimal mencegah dan menghambat Korupsi di Tanah Papua,” Pintanya.

Ali Mengaku Beberapa itu tentu adalah hasil analisa sebagai anak asli Papua yang ingin agar Papua menjadi lebih baik, bermoral dan bermartabat di dalam bingkai serta kerangka  Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Pemerintah Pusat tentu sudah mempunyai beberapa solusi – solusi terbaik agar Otsus jilid II ini dapat berjalan semestinya serta terserap dengan maksimal untuk kepentingan rakyat Papua. Tentu ada beberapa strategi – strategi yang dapat kita gunakan agar dapat mendukung sepenuhnya Otsus jilid II,” Imbuhnya.  

Ali Mengusulkan Agar Pemerintah Pusat lakukan Evaluasi Menyeluruh, terstruktur dan masif wajib di laksanakan untuk penilaian terpadu Otsus jilid I agar Pemerintah pusat dan daerah bisa melihat sejauh mana progres otsus itu sendiri serta dimana kendala – kendala yang di hadapi dalam penyelengaraan otsus jilid  I.

“Evaluasi dan Audit  menyeluruh seluruh anggaran dan dana Otsus jilid I secara transparan dan akuntabel sehingga Pemerintah pusat , provinsi , kabupaten / kota dapat mengetahui sejauh mana dampak dari penggunaan anggaran otsus jilid I untuk kesejateraan masyarakat Papua atau tidak,” Tegasnya.

KPK , Kepolisian, Kejaksaan , BPK dan pihak – pihak terkait dan berkompeten harus terus menyoroti penggunaan dana Otsus jilid I  sehingga tidak salah di pergunakakn oleh kelompok – kelompok yang bertentangan dengan negara. (Redaksi Reportase)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here