KEEROM, REPORTASEPAPUA.COM – Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri Badan pengelolan Kawasan Perbatasan Kab Keerom menyelenggarakan sosialisasi aturan- aturan lintas batas basic agreement san special arrangements bagi masyarakat perbatasan RI- PNG di Kabupaten Keerom, Selasa (5/11).

Kepala Biro Perbatasan dan Kerja sama luar Negeri Provinsi Papua, Susana D. Wanggai mengatakan, atas nama GUbernur Papua memberikan apresiasi kepada Pemda Kabupaten Keerom kerana telah membantu sehingga pelaksanaan sosialisasai dapat berjalan dengan baik, karena kegiatan seperti ini sangat penting bagi seluruh masyarakat yang ada di wilayah perbatasan. Terutama bagi aparat keamanan yang telah menjaga wilayah perbatasan dengan baik dan aman.

Semuan itu atas kerja sama demua pihak dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diwilayah perbatasan RI- PNG.

Hal itu dikemukakan Kepala Biro Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi Papua, Susana Wanggai pada kesmepatan itu.

Kata Susana Wanggai, banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh aparat keamanan maupun masyarakat diwilayah perbatasan, karena kurangnya pemahanan serta aturan- aturan lintas batas. Untuk mengatasi hal itu perlunya dilakukan pendekatan yang baik dengan masyarakat seperti adanya aturan lintas batas yang perlu dipahami oleh semua elemen masyarakat. “ wilayah perbatasan harus terus diwujudkan bahwa  RI- PNG sebagai perbatasan yang ada di dalam NKRI dan terus ditingkatkan hubungan yang baik antara Pemerintah Indonesia dengan PNG,”ujarnya.

Oleh kerana itu, dengan dilaksanakanya sosialisasi  seperti ini apabila terjadi persoalan di wilayah perbatasan dan hal- hal yang tidak dapat diiginkan dapat diatasi bersama. “ wilayah perbatasan bukan hanya di Kab Keerom, sepanjang 860 KM , Perbatasan yang ada di Papua semua sangat rentan dengan ancaman. Forum ini sangat penting dan kami harapkan kepeda semua elemen yang berada di garden terdepan dapat memberikan masukan apa saja yang dihadapi, setelah itu kita akan membawa ke tingkat Provinsi, apabila dengan keamanan kita akan membawa ke Kementerian Keamanan,”pungkasnya.

Sementara itu Asisten II Setda Kab Keerom Drs. Edy Buntan mengungkapkan, Kabupaten Keerom yang merupakan salah satu dari wilayah pemerintahan yang berbatasan langsung dengan Negara PNG,  sehingga menjadi salah satu tanggung jawab yang sangat besar pengelola wilayah perbatasan di Kab Keerom. dengan terbentuknya Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Kab Keerom dibutuhkan kerjasama serta koordinasi yang baik, terutama dari pihak keamanan dan Biro perbatasan dan luar negeri Provinsi Papua.

“ Pengelola Perbatasan tentunya tidak mudah dan perlu perhatian yang serius sehingga perlunya perhatian kita bersama dalam menjaga keutuhan NKRI,”tutupnya. (Rhy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here