JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – Bapemperda DPR Papua pada tanggal 6 Agustus 2019 akan melakukan sosialisasi 10 Perdasi/Perdasus ke lima wilayah adat selama satu minggu, yakni Tabi Animha, Lapago, Meepago, Saireri.
Kepada wartawan, Wakil Ketua Bapemperda, Emus Gwijangge mengatakan, jika pihaknya melakukan sosialisasi karena setelah 17 Agustus kami akan lakukan agenda LKPJ, APBD perubahan dan non-APBD.
“Kami harap masukan dan saran dari masyarakat kepada kami agar aspirasi masyarakat dapat diakomodir dalam perda-perda itu,” kata Emus Gwijangge saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (5/8/19).
Emus menuturkan, jika pihaknya sudah menyurat ke pemerintah daerah di lima wilayah adat untuk memfasilitasi kami mensosialisasikan kepada masyarakat di sana. Perda yang penting misalnya KKR dan penyelesaian pelanggaran HAM di Papua, masyarakat dan LSM atau pihak lain memberikan masukan dan saran untuk pembobotan materi raperda agar benar-benar menjadi perda bersama dan berkualitas.
“Jadi bukan hanya perda berdasarkan pikiran DPRP, akademisi juga mengakomodir pikiran masyarakat,” ujar Emus.
Namun ia berharap, anggota DPRP yang melakukan sosialisasi ke setiap wilayah adat melaksanakan tugasnya dengan baik dan masukan-masukan di lapangan dibawa pulang dan dimasukkan dalam draf raperda sebelum disahkan.
“Tapi kami belum tahu apakah nanti 10 raperda ini bisa disahkan semua dalam sidang non-APBD atau tidak,” ucapnya.
Namun sambungnya, ada beberapa perda yang penting selain KKR dan penyelesaian pelanggaran HAM ada perubahan nama bandara sentani dan stadion Papua Bangkit. (tIARA)
Leave a Reply