JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua mulai melaksanakan konsultasi publik rancangan peraturan daerah Provinsi Papua, atas sembiLan Raperdasi/Raperdasus di Kota Jayapura, Selasa (6/8/19).
Konsultasi publik di Kota Jayapura dipimpin langsung oleh Ketua Bapemperda DPR Papua, Ignasius W. Mimin bersama dua anggotanya yakni, Beatrix Herlin Monim dan Mustakim HR, yang berlangsung di Hotel Horison Kotaraja, Kota Jayapura, Selasa (6/8/19).
“Hari ini hanya sembilan raperdasi/Raperdasus yang kami sosialisasikan. Satu Raperadasi tentang perubahan badan hukum PD Irian Bhakti belum selesai,” kata Mimin kepada awak media usai lakukan konsultasi publik.
Diakui, kesimpulan tanggapan masyarakat dari konsultasi ini banyak tanggapan yang didapat pihaknya. Namun ia berharap, agar anggota Bapemperda di empat wilayah adat lain yang sedang melakukan konsultasi publik, juga dapat berbagai masukan.
“Masukan-masukan ini akan kami pertimbangkan dalam rapat-rapat internal Bapemperda untuk mengharmonisasi masukan-masukan itu,” jelasnya.
Menurut legislator Papua itu, masukan ini menjadi catatan penting bagi pihaknya. Kalau pun masih ada pasal-pasal yang dirasa belum pas, silahkan memberikan masukan agar Bapemperda melakukan harmonisasi.
“Kami inikan menawarkan produk hukum, jadi silahkan masayarakat memberi pembobotan agar di kemudian hari tidak bertentangan dengan UU lebih tinggi,” jelas Mimin.
Selain itu ungkap Mimin, untuk Raperdasi kursi pengangkatan Kabupaten Mamberamo Raya telah dikembalikan ke wilayah adat Mamta sesuai permintaan masyarakat adat setempat.
” Jadi ini bukan keinginan kami tapi masyarakat. Kami hanya mengakomodir aspirasi masyarakat adat,” tandas Mimin. (TIARA)
