SORONG, Reportasepapua.com – Wakil Menteri PUPR , John Wempi Wetipo mengharapkan semua pihak mengawal ketat Pepres Nomor 17 tahun 2019 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Hal itu diungkapkannya kepada pengusaha Orang Asli Papua di Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong, di sela-sela kunjungannya memantau beberapa proyek pembangunan di kedua daerah tersebut, Rabu (12/2/2020).

Wempi menceritakan dalam Pepres No 17 ini pada Bab I Pasal 28 dan Pasal 31 jelas di sampaikan proyek dengan nilai dibawah 1 miliar tak perlu di lelang melainkan penunjukan langsung bagi seluruh orang asli Papua dan Papua Barat.

Sedangkan nilai proyek 1 miliar-2,5 miliar, dikatakannya wajib di lelang, akan tetapi yang boleh ikut tender adalah sesama pengusaha orang asli Papua dan Papua Barat.

“Jadi Pepres ini adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat, agar ada keberpihakan diberikan kepada kita untuk bersaing di dunia Kontruksi,” katanya.

Mantan Bupati Jayawijaya itu bercerita, Pepres ini juga bukan hanya berlaku di lingkungan Kementrian PUPR saja, melainkan harus di laksanakan oleh pemerintah daerah yang ada di tanah Papua ini.

“Tapi saya lihat, masih banyak kepala daerah di tanah Papua ini yang belum menjalankan amanat Pepres ini. Sehingga kita sering melihat di satu-satu daerah, pengusaha lokal itu melakukan aksi demo, hingga memalang kantor-kantor pemerintahan untuk menunjukkan isi hati mereka,” Ungkapnya.

Disamping itu, lanjut Wempi, tak banyak pula pengusaha atau saudara-saudara kita diluar memanfaatkan Pepres ini dengan membuat perusahaan atas nama masyarakat lokal atau meminjam perusahaan lokal, untuk mendapatkan pekerjaan dari pemerintah.

“Kita harus jujur, masih ada pengusaha lokal mau enaknya saja. Perusahaannya di pakai orang dan diberikan uang. Kalau begini jadinya bagaimana kita mau maju, berkembang dan bersaing dengan perusahaan dari luar, kalau maunya yang enak saja, jangan harap kita bisa berkembang,” pungkasnya.

Wempi Wetipo yang juga menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan Papua itu meminta kepada seluruh pengusaha lokal di tanah Papua atau di masing-masing-masing daerahnya agar membuat forum atau wadah yang mengawal Pepres No 17 tahun 2019.

Nantinya forum ini, kata Wempi Wetipo, akan mengawal Pepres dengan menguji seluruh pelaksana atau perusahaan yang melaksanakan pekerjaan pengadaan barang dan jasa baik di Kementrian PUPR maupun di tinggal daerah di tanah Papua.

“Kita tidak boleh lagi main demo tanpa data. Sekarang kita harus menguji setiap pekerjaan, siapa yang bekerja atau apakah perusahaan lokal, terhadap pekerjaan yang diamanatkan dalam Pepres. Kalau pelaksananya bukan orang Papua, silahkan tanya kepada pemberi jasa. Kalau di tingkat Kementrian boleh bersurat ke saya. Kalau di tingkat daerah, tinggal kita menilai sendiri setiap kepala daerahnya, dia berpihak dengan masyarakatnya atau tidak,” Tambahnya.

Namun Wempi Wetipo meminta, harusnya melalui Pepres ini setiap tahunya perusahaan lokal harus berkembang, bukan malah menyia-nyi akan kesempatan.

“Kalau tahun pertama dapat PL, harusnya tahun depan kita bisa naik kelas, paling tidak bersaing dengan sesama perusahaan lokal. Nah, kalau sudah ada hasilnya, kita harus mempersiapkan diri dengan pekerjaan yang lebih besar. Bagaimana caranya, kalau pekerjaan yang sebelumnya ada hasil, ya harus di gunakan untuk investasi perusahaan, bukan digunakan untuk kegiatan lain. Ini yang sering saya lihat, kita mau pekerjaan besar, tetapi tidak siap,” lugasnya.

Salah satu pengusaha lokal di Manokwari, Jack Wanggai menuturkan, pihaknya merespon sangat baik usulan yang diberikan oleh Wakil Menteri PUPR. “Ini adalah usulan yang baik. Kami kedepan akan coba membuatnya disini,” paparnya.

Jack juga berharap agar Kedepan ada pekerjaan yang memiliki nilai penunjukan langsung dibawah satu miliar atau pekerjaan dengan nilai 1-2,5 miliar, sehingga pihaknya bisa bersaing.

“Sedangkan di pemerintah daerah, memang masih sangat minim untuk melaksanakan amanat Pepres No 17, lantaran pemerintah daerah masih terjebak dengan aturan atau kebijakan yang mereka buat sendiri,” Tuturnya..

Sementara itu pengusaha lokal lainnya, Yan Sondemi mengharapkan adanya pembinaan bagi pengusaha lokal terhadap adanya perubahan-perubahan kebijakan mengenai lelang atau tender.

“Kita terkadang bingung dengan adanya perubahan-perubahan terhadap proses lelang. Itu terkadang membuat kami susah bersaing. Kami harapkan kedepan perhatian terhadap pengusaha lokal benar-benar terjadi. Bukan hanya sekedar mengeluarkan aturan, tapi aturannya sangat minim dilakukan,”Tutupnya. (Redaksi Reportase)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here