JAYAPURA,REPORTASEPAPUA.COM – Sudah dua bulan lembaga DPR Papua vakum tanpa pimpinan definitif, sehingga ini menimbulkan pertanyaan bagi sebagian masyarakat Papua.
Sebelumnya kepada wartawan, Ketua Sementara DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE mengatakan, jika hal itu sangat mempengaruhi jalannya pemerintahan, lantaran belum ada pimpinan definitif di lembaga DPR Papua, selain itu juga akan menghambat sejumlah kegiatan dewan.
Menanggapi itu, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR Papua, Boy Markus Dawir mengatakan, jika itu hal yang biasa. Karena pimpinan definitif itu bisa satu bulan, dua bulan, enam bulan bahkan satu tahun, itu tidak masalah namum pemerintahan tetap jalan terus.
“Kasus seperti di Timika, selama 4 tahun tidak ada DPR tapi pemerintahannya tetap berjalan dan tidak ada masalah.
Jadi pemerintahan itu dia tidak terganggu dengan adanya DPR atau tidak,” kata Boy Dawir kepada Reportase Papua lewat via telepon, Minggu (15/12/19), malam
Menyangkut dengan kegiatan anggota DPRP, Boy Dawir mengatakan, kalau kegiatan dewan aman dan tetap berjalan
“Kami di DPRP kegiatan tetap aman, kan kita sekarang lagi jalan. Tatib juga lagi jalan, teman-teman sedang melakukan kunjungan kerja, yang reses juga sudah siap-siap melakukan reses. Semua pada ada turun reses. Pemerintahan di dok 2 juga berjalan normal. Jadi kalau ada yang bilang pemerintahan tidak berjalan karena belum ada pimpinan definitif dan semua vakum sehingga aktivitas pemerintahan baik eksekutif dan legislatif tidak bekerja, itu omong kosong bohong itu,” tandas Boy Dawir.
Menurut Politisi Partai Demokrat yang akrab disapa BMD ini, kalau memang tidak bergerak berarti SKPD ini semua tidak bekerja. Kenyataannya ini orang ada kerja semua, anggota DPRP juga sebagain turun lapangan untuk lakukan Kunker.
“Jadi masalahnya dimana? Kan tidak ada, ini cuman dalil-dalil omong kosong untuk melangkahi tahapan-tahapan ketentuan aturan. Nah itu yang kami tidak setuju dengan cara-cara kayak begitu. Biar barang berjalan normal to, kenapa jadi.Anda kan sudah jelas punya nama yang diusul oleh partai untuk jadi pimpinan. Jadi ya sudah silahkan, itukan hak internal partai, kita tidak ganggu, tetapi tahapan aturan-aturan ini yang harus dijaga dan dipenuhi,” ujar BMD.
Terkait dengan pernyataan-pernyataan masyarakat kenapa sudah dua bulan ini lembaga DPRP belum memiliki pimpinan definitif,
Pada kesempatan ini BMD, pihaknya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat baik di seluruh pemerintahan yang ada, bahwa hari ini yang terjadi di DPR, sebab ada mekanisme-mekanisme yang dilangkahi, atau dilanggar oleh ketua sementara yang akhirnya memperpanjang masalah ini di DPR yang hingga hari ini belum terbentuk pimpinan definitif.
Bahkan, BMD menuding kemungkinan ada gab-gab (kotak-kotak) yang dilakukan oleh Ketua sementara dalam internal dewan, sebab sering terjadi perbedaan pendapat dalam rapat, sehingga terbentuk dua kelompok.
“Kalau saja dari awal itu bisa di kompromi semua untuk bisa cepat, pasti itu sudah jalan, tetapi ketua sementara ini kumungkinan dia ada buat gab didalam dewan, ya saya juga tidak tahu gab seperti apa yang di buat dalam sehingga terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Kita dirapat mereka memaksakan ini. Ya kita pun tidak bisa harus ikuti aturan seperti itu, jadi akhirnya terbentuk lah kami dua kelompok,”beber BMD.
Pasalnya, lanjut Boy Dawir, yang satu kelompok ini ingin lompati tahapan, sementara satu kelompok lainnya ingin agar tahapan itu harus berjalan sesuai aturan.
“Dan kami ada di yang menghendaki sesuai aturan. Justru sesuai aturan ini, yang membuat barang ini menjadi panjang.,” ketusnya.
Namun kata BMD, untuk aktivitas pemerintahan dan kedewanan tetap berjalan normal seperti biasa, dan tidak ada masalah sampai hari ini, sekalipun nanti pimpinan sementara akan dilantik misalnya di bulan Februari, Maret atau April atau bahkan di Desember 2020 itu juga tidak ada masalah karena yang namanya pemerintahan itu tetap berjalan.
BMD menambahkan, jika ada yang mengatakan karena di DPRP belum ada pimpinan definitif, sehingga pemerintahan tidak berjalan, maka ia menyarankan sebaiknya belajar sama Bupati Timika, Eltinus Omaleng.
“Kamu pergi belajar sana sama Bupati Timika, Omaleng. Bagaimana selama 4 tahun tidak ada DPR, tapi pemerintahan tetap berjalan aman, Freeport juga berjalan aman, dia juga aman. Jadi kalau ada yang kurang memahami tentang satu sistem pemerintahan sebaiknya pergi berlajar di Omaleng, karena DPR-nya dia pernah kasih strap berapa tahun tapi pemerintahannya tetap berjalan dan tidak berpengaruh kepada aspek lainnya,” Tutupnya. (Tiara)
