JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – Dinas Kesehatan Provinsi Papua, berharap pemerintah Kabupaten/Kota di Tanah Papua dalam waktu singkat dapat memverifikasi data penduduk yang benar-benar tidak mampu, untuk kemudian dijaminkan kesehatannya.  

Kepala Dinas Kesehatan Papua Aloysius Giyai, mengatakan data yang ada pada pihaknya saat ini sebanyak 5013,932 jiwa yang disiapkan untuk diintegrasi dari Kartu Papua Sehat ke BPJS kesehatan.

“Sebenarnya waktu raker kesehatan sudah dilakukan MoU, tapi karena belum adanya validasi data berdasarkan nama dan alamat sehingga harus tertunda. Untuk itu, kami ingin data masyarakat setiap kabupaten/kota harus valid, mengingat anggaran yang akan dipakai harus dipertanggungjawabkan sesuai peruntukan,” kata Aloysius Giyai di Jayapura, Jumat kemarin.

Menurut ia, data masyarakat yang ada di pemerintah provinsi sudah dibagikan ke masing-masing kabupaten dan kota. Untuk itu, pihaknya memberikan waktu satu minggu untuk masing-masing daerah melakukan verifikasi, kemudian dikembalikan ke provinsi.  

“Ini harus dilakukan agar dana yang kami pakai untuk integrasi KPS atau jaminan kesehatan daerah ke BPJS kesehatan tidak ada masalah,” ujarnya. 

“Yang jelas, kami menjamin masyarakat yang benar-benar tidak mampu dan sudah ditetapkan oleh masing-masing kabupaten/kota,” sambungnya. 

Aloysius Giyai menilai, kemungkinan setelah dilakukan verifikasi kabupaten/kota, data yang ada saat ini nantinya bisa bertambah dan berkurang. Untuk itu, Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil akan berkoordinasi dengan pihak BPJS.

“Intinya, yang kami data adalah masyarakat yang sudah memiliki e-KTP dan NIK,” katanya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua, Ribka Haluk mengatakan meskipun saat ini masyarakat Papua sudah memiliki Kartu Papua Sehat, namun BPJS juga sangat diperlukan agar apa yang tidak tercover bisa tercover di BPJS. Dengan begitu masyarakat Papua bisa mendapat pelayanan kesehatan yang baik. 

“Kalau sudah ada BPJS, masalah kesehatan dan peningkatan derajat kesehatan terhadap OAP dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit dan lainnya bisa terlayani dengan baik. Intinya, kami ingin OAP mendapat pelayanan yang sangat baik,” kata Haluk. (berti)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here