KEEROM, REPORTASEPAPUA. COM – Hingga saat ini masih ada delapan pejabat dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Keerom yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelanggaran Negara (LHKPN) Tahun 2019. Padahal satiap saat pejabat yang wajib menyerahkan LKPHP terus diigatkan, akan tetapi masih ada juga yang belum sama sekali melaporkan harta kekayataan kepada Komisi Pemberantasan Koruspsi (KPK) Tahun 2019.

Hal itu dikatakan Bupati Keerom MUH Markum, SH, MH.MM dalam arahanya pada pada apel pagi dihalaman Kantor Bupati Keerom, Senin (21/10) kemarin. “ setiap pejabat harus melaporkan karta kekayaan kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ini wajib untuk dilaporkan,”bebernya.

Oleh kerana itu diharapkan pejabat yang wajib melaporkan karta kekayaan untuk segerah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengigat LKHPN sangat penting untuk dilaporkan khususnya bagi para pejabat. “ jadi LHKPN wajib untuk dilaporkan kepada BPK,”lanjutnya.

Kata Markum, apabila pejabat tidak mengerti dalam pelaporan harta kekayaan, ada pihak Inspektorat daerah dalam melakukan pendampingan. “ silakan berkordinasi dengan Inspektorat Daerah, mengigat LHKPN segerah dilaporkan,”tetasnya.

Bagi pejabat yang diharuskan melaporkan karta kekayaan kepada BPK mulai dari Eselen II, Eseleon III, Eselon IV dan para Bendahara. “ kami harapkan dari delapan pejabat yang belum menyerahkan LKHPN Tahun 2019 paling lambat minggu ini telah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),”pungkasnya. (Rhy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here