Bupati Markum Warning Penerima Bansos Segera Buat LPJ

0
251
Bupati Keerom MUH Markum, SH.MH.MM saat meninggalkan lapangan usai apel pagi ASN.

KEEROM, Reportasepapua.com – Terkait adanya temuan Dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Hibah Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2017 oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua, Bupati Keerom MUH Markum telah memberikan klarifikasi kepada pihak Kejaksaaan Tinggi (Kejati) Papua.

Dimana sejak tanggal 13 Pebruari 2018 lalu MUH Markum diangkat menjadi Bupati Keerom dan pada saat Tahun 2017 masih menjabat sebagai Wakil Bupati Keerom, sehingga temuan Kejati Papua terhadap Bansos dan Hibah di tahun 2017, yang mana temuanya sangat pantastis.

Hal itu dikatakan Bupati Keerom MUH Markum, SH.MH.MM pada apel pagi ASN dihalaman Kantor Bupati Keerom, Senin (17/2).

Dengan adanya temuan Bansos dan Hibah Pemda Keerom Tahun 2017, Markum sangat berterima kasih kepada aparat penegak hukum (APH) khususnya kejaksaan tinggi (Kejati) Papua secara objektif melihat dari hulu hingga hilir sebesar Rp. 70 Millar lebih.

Dikatakknya dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Dana Hibah di Tahun 2017, yang telah ditindaklajuti sebesar 61 persen atau SPJ balik. Sehingga masih tersisah 23 Milyar lebih dan telah ditindaklajuti sejak adanya kasus ini, dimana tahun 2019 lalu 7 Milyar telah ditindaklajuti dan Bulan Januari 2020 ditindaklanjuti sebesar Rp. 8 Milyar.

Artinya, dari 70 Milyar lebih masih ada dana 8 Milyar yang belum dipertanggung jawabkan atau belum adanya Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) balik.

“ saya masih berikan kesempatan sampai Bulan Maret 2020, bagi penerima Hibah maupun Bantuan Sosial (Bansos) Tahun 2017 tidak dapat memberikan SPJ balik dengan sangat terpaksa saya akan melaporkan kepada pihak aparat penegak hukum (APH),”tegasnya.

Oleh sebab itu, dana sebesar 8 Milyar yang belum di SPJ balik, baik itu Bantuan Sosial (Bansos) maupun Dana Hibah Tahun Anggaran 2017.

“ kami harapkan penerima bantuan baik Hibah maupun Bansos agar dapat menyerahkan SPJ balik Tahun 2017. Apabila tidak memberikan SPJ balik sampai Bulan Maret terpaksa kami akan melaporkan kepada aparat penegah hokum,”jelasnya. (Rhy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here