JAYAPURA, Reportasepapua.com – Angota DPR Papua dari daerah penilihan (dapil) Yahukimo, Yalimo dan Pegunungan Bintang Natan Pahabol menanggapi adanya aksi demo yang terjadi di Yahukimo, terkait dengan pengumuman hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2018 Kabupaten Yahukimo yang mendapat protes dari pelamar, terutama dari orang asli Yahukimo.
Aksi demo itu terjadi pada Senin, 3 Agustus 2020 (red.hari ini) di Dekai, Ibukota Kabupaten Yahukimo, yang dilakukan para pelamar CPNS yang tak puas dengan hasil test tersebut.
“Tadi ada demo di Yahukimo, mereka menyampaikan tuntutan kepada pemerintah terkait hasil pengumuman CPNS tahun 2018,” kata Natan Pahabol saat dihubungi lewat via telepon selulernya, Senin (3/8).
Natan Pahabol yang juga merupakan anggota Komisi V DPR Papua yang membidangi Pendidikan itu, mengaku mendapatkan informasi jika aksi unjuk rasa itu, berawal dari janji bupati setempat, bahwa akan memprioritaskan 100 persen untuk Orang Asli Papua, namun kenyataannya lain.
“Karena merasa janjinya bupati tidak ditepati, maka mereka melakukan demo. Tentu saya sebagai Anggota DPR Papua dari Daerah Pemilihan Kabupaten Yahukimo, Yalimo dan Pegunungan Bintang, merasa kecewa dan prihatin atas hasil CPNS yang diumumkan itu sebab tidak ada keberpihakan untuk Orang Asli Papua, khususnya untuk anak-anak asli Yahukimo,” beber Natan.
“Kenapa ada demo, berarti tidak 100 persen yang lulus CPNS itu OAP, sehingga ada demo karena mereka menuntut janji bupati bahwa sebelumnya mengumumkan 100 persen, tapi realitanya tidak. Tentu saya prihatin dan kecewa tidak ada keberpihakan untuk Orang Asli Papua, khususnya anak-anak Yahukimo,”Katanya dengan nada kesal.
Apalagi lanjut Natan Pahabol, dalam pendaftaran CPNS formasi tahun 2018 itu, orang asli Yahukimo yang mendaftar hampir mencapai 1.000 orang.
“Jadi jika ada jurusan atau formasi yang tidak bisa diisi oleh anak-anak Yahukimo, ya kita akui. Tapi kalau ada jurusan yang bisa diikuti orang Yahukimo, Yalimo dan Pegunungan Bintang, tidak diakomodir tapi justru diisi orang luar, tentu sangat disayangkan dan tidak dapat diterima orang Yahukimo yang memenuhi persyaratan,” tandasnya.
Untuk itu, Politisi Partai Gerindra DPR Papua ini meminta Pemkab Yahukimo untuk bertanggungjawab atas janji mereka.
“Awalnya bukan kita yang memaksakan, tapi bupati sendiri yang menjanjikan 100 persen, dalam realitanya tidak sampai. Jadi bupati harus bertanggungjawab atas janjinya. Jadi, kepada daerah yang terlanjur mengumumkan sebelum pengumuman hasil CPNS bahwa akan prioritaskan 100 persen orang asli Papua, maka dia pun harus bertanggungjawab atas janjinya itu,” tegas Natan Pahabol.
Mestinya, kata Natan, para bupati di daerah harus melihat secara adil dan benar terhadap seleksi CPNS formasi tahun 2018 yang dilakukan itu, karena ada Otsus sehingga harus ada keberpihakan terhadap orang asli Papua, terutama anak asli daerah itu.
Sebab, kata Natan, mereka bukan pegawai Otsus, tetapi pegawai nasional. Namun, di Papua ada UU Otsus yang mempunyai kekhususan, sehingga tidak mungkin orang asli Papua mengikuti tes di Jawa, Sumatra atau Toraja.
“Jadi, formasi ini suatu harapan yang ditunggu-tunggu, sehingga seharusnya pemerintah jeli melihat dan memposisikan diri dengan baik, seperti dilakukan Bupati Paniai, Meky Nawipa yang bisa melakukan terobosan 100 persen anak Paniai yang diterima CPNS, kenapa yang lain tidak bisa lakukan itu?,” ketusnya.
Padahal tambah Natan Pahabol, mereka yang melakukan aksi unjuk rasa itu, sebenarnya mampu untuk menjadi CPNS dan mereka menganggap bahwa bupati sudah menjanjikan akan memprioritaskan orang asli Papua.
“Jadi, mereka itu menuntut bupati untuk memprioritaskan orang asli Papua 100 persen dalam penerimaan CPNS formasi tahun 2018. Jangan memancing situasi. Apalagi kan bupati punya kewenangan,” tekannya. (Tiara)
