Dituding Menghambat Pembangunan Papua, Kepala BP2JK, Hamdi : Kami Sudah Bekerja Sesuai Aturan

PAPUA, Reportasepapua.com – Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Hamdi Akhirnya Angkat Bicara,  Terkait Berita di Media yang menyebutkan BP2JK Penyebab Pembangunan di papua Tersendat Oleh Pengusaha Asli Papua. Hamdi yang saat ini Sedang Berada  di Jakarta saat dihubungi melalui Ponselnya, Membantah seluruh laporan pada dirinya di kejaksaan tinggi Papua dan Pengusaha Asli Papua Jefri Mabel. 

Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Hamdi

“Duh aduh pak saya juga gak ngerti pak, saya juga kaget pak. ya namanya gak netral dan kalau metode sepihak laporan itu akurasinya kurang itu pak, apalagi kalau orang itu sudah tidak netral menilai kita,” Kata Hamdi Melalui Saluran telepon Selasa Sore (22/09/2020).

Saya gak mungkin lah sempurna pak, Cuma kalo sudah dipanggil sama penegak hukum,  kami sudah  datang , karena gak ada yang kebal hukum,  kami siap kok diperiksa dan itu sesuai undang-undang  walopun kita gak tau,” Tambahnya.

Ditanya Soal Tudingan Pengusaha Asli Papua yang Membeberkan Ada Sejumlah Proyek yang Proses Lelangnya  Di BP2JK Bisa Mencapai 7-8 bulan, Hamdi Mengaku itu terjadi karena banyak Lelang yang gagal yang disebabkan Tidak Memenuhi Syaratnya berkas Pengusaha yang mengajukan Penawaran atau ikut Lelang.

“Banyak gagal lelang dan kelengkapan dokumen seluruh pengusaha itu masalah kualifikasi lah karena di  Permen 7 berbeda,  makanya Kita juga kasian sama kawan pengusaha dan hampir seluruh pengusaha di Papua tidak mengerti soal aturan itu,” Tuturnya.

Hamdi juga menampik tuduhan ada kesengajaan memenangkan perusahaan tertentu dalam tender atau lelang di BP2JK. “Kalau sengaja kita uda mati matian kita kayak gitu gak mungkin sengaja pak, karena mekanismenya kan bukan sama  pokja aja itu kan disaring juga sama peneliti,  misalnya peralatan harus diklarifikasi benar sesuai aturan yang ada pak,” beber Hamdi.

Hamdi Juga berharap Sosialisasi Permen 14 Dapat lebih massif dilakukan oleh gapensi dan gabungan pengusaha konstruksi lainnya, sehingga pengusaha dapat mengetahui betul seluruh persyaratan yang ada.

“Saya berharap sosialisasi permen betul dimasifkan kebawah dari asosiasi konstruksi dan gapensi, karena sebenarnya sangat mudah, dan simple kalo memang kawan kawan Pengusaha itu mau melengkapi dokumen, Karena pokja tugasnya juga Cuma cek list,” Tukasnya.

Hamdi Menyesalkan juga Pengusaha yang gugur dalam proses lelang, bukannya duduk bersama malah membuat laporan kemana mana yang akhirnya menjadi liar.

“Sekarang sudah sangat ringan pak aturannya tapi  kadang kadang ditemukan dokumennya berbeda, dan kalau sudah gugur langsung  mengadu kemana mana, padahal itu bisa disanggah oleh pengusaha, karena kami Prinsipnya terendah penawaran dan memenuhi persyaratan,” Tuturnya.

Kepala BP2JK Papua Juga mengakui kekurangan SDM di dalam Kantornya yang menurutnya bisa mengerjakan dan Memantau Proses lelang Ratusan Jumlahnya dengan Jumlah 12 Orang.

“Dan itu yg buat kita kawalahan , karena kita hanya 12 orang dan paket kita ratusan , tapi kita manfaatkan sdm kita untuk papua  kita beri maksimal pak,”  Akunya.

Sebelumnya, Pengusaha Asli Papua,  jefri Mabel Menuding Buruknya kinerja Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Papua juga punya kontribusi. Padahal BP2JK dibentuk kementerian menggantikan Unit Layanan Pengadaan (ULP) sejak Maret 2019 untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme pengadaan barang dan jasa. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono meminta BP2JK di seluruh Indonesia agar bekerja lebih efektif, efisien, transparan, berkualitas dan akuntabel. Intinya Basuki ingin mencegah penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.

Pengusaha Asli Papua, jefri Mabel.

Tapi di Papua lain ceritanya, Seorang pengusaha Papua, Jefry Mabel, kesal lantaran Kepala BP2JK Papua Hamdi sejak dilantik 2019 lalu jarang berada di kantornya di Papua. Yang bersangkutan lebih banyak di Jakarta. Menurut informasi rumah Hamdi berada di Bintaro, Tangerang Selatan.

“Baru terjadi selama periode Presiden Jokowi ini ada kepala balai Papua sejak dilantik tapi tinggal dan lebih banyak di Jakarta. Tidak pernah tugas di sini,” ungkap Jefry kesal.

Saat Media mengecek di Kantor BP2JK Papua yang terletak di Jalan Abepura , pada Senin siang (21/9/2020) kemarin ternyata benar. Hamdi tidak berada di kantor. Staf bagian Tata Usaha bernama Atut mengatakan, “beliau ada tugas di Jakarta.”

Bukan itu saja. Banyak proses lelang di BP2JK Papua berlangsung janggal. “Lelang di BP2JK Papua main-main. Lelangnya bisa sampai tujuh atau delapan bulan. Waktu habis untuk lelang terus, waktu kerjanya kapan? Mana ada lelang sampai lama sekali seperti di sini. Kepala balainya main-main. Semua orang di Papua sudah tau ini,” jelas Jefry.

Contoh lelang yang beberapa kali diulang, antara lain, paket pembangunan Jalan Mamberamo-Elilim (Trans Papua), Preservasi Piramid-Tiom (Trans Papua MYC), Pembangunan Jembatan Asmat MYC, Preservasi Jalan Getentari-Batas Kabupaten Merauke dan Preservasi Jalan Mindiptana-Boven Digoel. Nilai paket-paket tersebut di atas Seratus miliar.

Dugaan Korupsi

Kejaksaan Tinggi Papua ternyata sudah tiga kali meminta keterangan Kepala BP2JK Papua Hamdi dalam dugaan kasus korupsi dalam lelang pembangunan rumah khusus Papua di Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2019. Terdapat lelang tiga paket yang mencurigakan. Total nilai ketiga paket itu sebesar Rp 12 miliar lebih. Selain Hamdi ada tiga staf BP2JK Papua yang juga dimintai keterangan, yakni Ridwan Turnip (Ketua Pokja), Grace Lumoindong (Sekretaris Pokja) dan Avianto Wardana (anggota Pokja).

Asisten Pidana Khusus Kejati Papua Alexander Sinuraya, SH, saat ditemui dikantornya, mengatakan bahwa Hamdi sudah datang memberikan keterangan setelah panggilan ketiga pada 15 September lalu. Alexander yang juga menjadi penyidik dalam kasus tersebut mengaku ada temuan yang mencurigakan. Penyidik akan memanggil lagi Hamdi untuk dimintai keterangan. “Namun kami akan memanggil lagi untuk meminta keterangan lebih detail karena ada hal yang mencurigakan dari temuan ini,” kata Alexander kepada wartawan di Pengadilan Tinggi Papua (21/9).

Lelang-Lelang yang  Bermasalah  di BP2JK Papua

Berikut beberapa lelang paket besar yang diulang sampai beberapa kali sehingga menimbulkan terhambatnya pembangunan infrastruktur di Papua.

No Paket
1 Pembangunan Jalan Mamberamo-Elelim Trans Papua, nilai sekitar Rp 141 miliar.
2 Pembangunan Jalan Elelim-Mamberamo Trans Papua, nilai sekitar Rp 160 miliar.
3 Pembangunan Jalan Elelim-Mamberamo 1 Trans Papua, nilai sekitar Rp 171 miliar.
4 Preservasi Piramid-Tiom Trans Papua MYC, nilai sekitar Rp 213 miliar.
5 Preservasi Jalan Yetti-Senggi-Mamberamo, nilai sekitar Rp 151 miliar.
6 Pembangunan Jembatan Asmat MYC, nilai sekitar Rp 360.4 miliar.
7 Preservasi Jalan Getentari-Batas Kabupaten Merauke, nilai sekitar Rp 145.2 miliar.
8 Preservasi Jalan Mindiptana-Boven Digoel, nilai sekitar Rp 142 miliar.

Sumber: asosiasi kontraktor asli Papua.

Wakil Menteri PUPR,  JWW :  PUPR Akan Tindak Oknum BP2JK Papua

Sementara itu Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo menanggapi temuan dugaan penyimpangan dalam banyak lelang di lingkungan Badan Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Papua. Wempi mendapat laporan saat melakukan kunjungan kerja di Papua pekan lalu.

Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo

“Waktu saya di Papua saya dapat laporan ada terdapat beberapa hal terkait kasus-kasus di Papua,” kata Wempi saat dihubungi Wartawan di Jakarta (22/9/2020).

Tentang dugaan korupsi di BP2JK yang melibatkan kepala BP2JK Papua Hamdi dan tiga stafnya, Wamen PUPR akan menindaklanjuti. Kasus korupsi atas tiga lelang perumahan khusus di Jayawijaya itu sekarang sedang disidik Kejaksaan Tinggi Papua. Hamdi dan tiga staf BP2JK Papua sudah tiga kali dipanggil untuk diperiksa penyidik. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua menemukan hal yang mencurigakan dan akan memeriksa mereka lagi.

“Saya pikir kalau memang awalnya ada panggilan dari Kejaksaan Tinggi terkait proses lelang tahun 2019 nanti akan kita tindak lanjuti di kementerian. Saya berharap kasus ini jadi pelajaran buat yang lain,” jelas Wempi.

 

Lelang Tidak Wajar

Wempi juga mendapat laporan tentang lambatnya proses lelang di BP2JK Papua. Bahkan ada beberapa paket besar yang dilelang ulang sampai empat atau lima kali. Hal itu dikeluhkan pengusaha lokal asli Papua. Banyak lagi pelelangan paket menengah dan kecil yang misterius.

“Saya pikir itu sesuatu yang tidak wajar. Justru hal-hal seperti itu yang menghambat pembangunan. Kalau itu disebabkan karena realokasi anggaran karena Covid-19, itu tidak apa-apa. Tapi kalau ulang sampai empat atau lima kali itu tidak wajar. Kami akan lakukan investigasi lebih dalam lagi, untuk melihat teman-teman ini (PUPR Papua dan Papua Barat) bekerja dengan benar dan serius apa tidak? Kalau tidak serius ya sudah kita proses untuk pergantian personel dengan yang lebih bertanggungjawab. Itu yang kami harapkan,” jawab Wempi.

Atas banyaknya temuan penyimpangan pembangunan di Papua dan Papua Barat, Wempi kembali mengingatkan jajaran PUPR untuk fokus bekerja dengan benar dan serius. “Saya harap kita benar-benar bekerja sesuai tupoksi. Pak Menteri kan sudah jelaskan, mari kita (PUPR) bekerja dengan baik. Tapi ternyata masih ada yang bermain-main,” lanjut mantan Bupati Jayawijaya dua periode ini.

Wempi mengingatkan bahwa ia ditugaskan Presiden untuk mengawal pembangunan di Bumi Cenderawasih. Ia akan jalankan tugas itu sebaik-baiknya. Dan segera melakukan pembenahan di jajarannya. “Karena saya diberi tugas untuk pengkoordinasian dan pengendalian pembangunan infrastruktur dan peruhaman di Papua dan Papua Barat, kami akan lakukan investigasi lebih mendalam,” jelasnya.

“Karena itu mari kita fokus kerja benar-benar buat rakyat. Kalau rakyat bisa menikmati apa yang dialokasikan oleh negara lalu fasilitas terbangun tentu semua itu akan bermanfaat untuk rakyat. Begitulah visi misi Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Jadi kami akan lakukan perbaikan segera, jangan lagi ada yang menghambat pembangunan Papua dan Papua Barat. Itu yang akan kami lakukan segera,” jelas Wamen PUPR John Wempi Wetipo. (Redaksi)

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

21,952FansSuka
2,766PengikutMengikuti
17,700PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles