DPR Papua Apresiasi Kebijakan Presiden Komisaris PT Freeport Indonesia Bayar Pajak Air Ke Pemprov

JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – Presiden Komisaris PT Freeport Indonesia, Richard C. Adkerson akhirnya bersedia membayar Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp.3,9 Triliun.

Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) memberikan apresiasi kepada Presiden Komisaris PT Freeport Indonesia, Richard C. Adkerson.

“Kami berikan apresiasi atas kebijakan itu,” kata Ketua DPR Papua, DR Yunus Wonda, SH, MH saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, baru-baru ini.

Hanya saja, kata Yunus Wonda, pihaknya menyesali pernyataan Direktur PT. Freeport Indonesia, Tony Wenas yang menyatakan bahwa Freeport bisa saja menolak membayar pajak tersebut.

Sebab Mahkama Agung (MA) telah memenangkan banding Freeport atas keputusan Pengadilan Pajak Indonesia yang memenangkan tuntutan Pemerintah Provinsi Papua.

“Ini bukan memohon agar ada belas kasihan untuk membayar sesuai undang-undang. Hanya saya menyesalkan adanya pernyataan Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas itu,” kesalnya.

Bahkan, legislator Papua ini menilai, PT Freeport Indonesia dibawa kepemimpinan Tony Wenas gagal.

“Tidak perlu menyatakan sebenarnya tidak harus dibayarkan. Padahal inikan komisarisnya perintahkan bayar. Jadi selama ini bisa disimpulkan sebenarnya (PAP) bisa dibayarkan tapi jajaran manajemen FI di Jakarta hanya mengada-ada mencari alasan untuk tidak mau membayarkan,” tandasnya.

Lanjut dikatakan, seandainya Gubernur Lukas Enembe tidak bertemu langsung dengan Presiden Komisaris Freeport Richard C Ardekson, mungkin PAP tidak selesai.

“Tapi untung, Gubernur Lukas Enembe langsung bertemu pemiliknya sehingga ada kepastian,” bebernya.

Menurut Politisi Partai Demokrat itu, jika pernyataan Tony Wenas justru akan memperkeruh suasana. dan seharusnya dia mengatakan bahwa pembayaran PAP itu merupakan keinginan presiden komisaris.

Ia menambahkan, ke depan jika ada hal-hal yang akan dibicarakan dengan PT Freeport lebih baik langsung bertemu dengan para jajaran komisarisnya di Amerika.

“Jangan dengan manajemen yang ada di Jakarta karena tentunya tidak ada jawaban yang pasti dan tidak ada solusi,” ketusnya.(tiara)