DPR Papua Sahkan APBD Papua Tahun Anggaran 2021 Sebesar 14.763.746.028.757

JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mengesahkan APBD Papua tahun anggaran 2021 pada penutupan sidang paripurna, Selasa malam (22/12/2020). Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw mengatakan pada persidangan kali ini DPR Papua telah menyetujui dan menetapkan rancangan peraturan daerah Provinsi Papua tentang APBD Papua tahun anggaran 2021.

Adapun struktur APBD Papua yakni, pendapatan daerah Tahun anggaran 2021 sebesar 14.763.746.028.757 atau meningkat dibanding tahun anggaran 2020, sebesar Rp 13.193.626.052.637.

Pendapat daerah meningkat lanjutnya, disebabkan peningkatan pendapatan asli daerah sebesar Rp 1.765.651.609.757 atau meningkat 705.518.688.720.

“DPR Papua menyetujui dan menetapkan APBD Papua tahun angaran 2021 sebesar Rp 15.758.946.362.230. APBD Papua tahun anggaran 2021 meningkat Rp 1.189.588.065.881 dari Tahun anggaran 2020,” kata Jhony Banua.

Menurutnya, dari rencana pendapatan daerah Rp 14.763.746.028.757 dan belanja daerah sebesar Rp 15.758.964.362.330, APBD Papua Tahun anggaran 2021 mengalami difisit sebesar Rp 995.218.333.573. Difisit anggaran tahun anggaran 2021, direncanakan ditutupi melalui sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran berkenan.

“Anggaran itu sebesar Rp 1.115.218.333.573, dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 120 miliar,” ujarnya.

Untuk itu, DPR Papua mengimbau gubernur kiranya dalam inovasi menaikkan PAD jangan sampai rakyat merasa terbebani, mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

“Kami juga mengimbau kepada seluruh jajaran BUMD kiranya dapat terus menggali potensi ekonomi yang ada, pada akhirnya mendapat laba sehingga turut berkontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah,” tuturnya.

Sementara itu Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPR Papua, yang dengan sungguh sungguh bersama eksekutif membahas dan mendukung RAPBD tahun anggaran 2021.

“Semua program dan kegiatan mesti berdampak luas terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua, khususnya orang asli Papua,” ujar Klemen.

Namun kata Klemen, mesti memastikan pengendalian pembangunan serta diikuti pengawasan, sehingga anggaran benar benar dipergunakan secara maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Apalagi pandemi corona tantangan tersendiri bagi kita saat ini. Suatu kondisi yang tidak pernah kita harapkan dan kita inginkan,” pungkasnya. Setelah seluruh rangkaian agenda rapat paripurna ditutup, kemudian dilanjutkan dengan Natal bersama.(tiara)