JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – Terkait dengan proses pembahasan-pembahasan Tatat Tertib (Tatib) untuk menunjang alat kelengkapan dewan, DPR Papua telah menyepakati perubahan jadwal tata tertib (tatib) dewan. Sehingga keputusan perubahan diambil dalam rapat pada Rabu (27/11/19).

Ketua sementara DPR Papua, Johni Banua Rouw mengatakan, pihaknya harus mengakui bahwa ada perubahan jadwal. Dimana jadwal awal yang direncanakan hari ini jam 10 pagi harusnya dipresentasi Tim Tatib kepada para anggota dewan, tetapi karena pembahasan tim tatib belum tuntas, sehingga terjadi perubahan jadwal.

“Kita akan rubah yang seyogyanya tadi pagi mestinya dilaksanakan, itu pindah ke hari Jumat jam 10 pagi. Setelah jam 10 nanti kita berharap bisa selesai di hari itu juga dan hasilnya kita akan segera presentasikan kesemua anggota dewan. Hasilnya akan kita bawa konsultasikan di Mendagri,” kata Ketua sementara DPR Papua, Johni Banua Rouw saat ditemui Wartawan di ruang kerjanya, Rabu (27/11/19), malam.

Pihaknya berharap, ada waktu hingga Senin untuk membawa tatib itu ke Kemendagri hingga Kamis mendatang. Setelah kembali dari Mendagri, direncanakan pada Jumat minggu depan bisa dilaksanakan Paripurna untuk penetapan Tatib.

“Memang tadi kita sepakati dua agenda.
Yang pertama adalah penetapan peraturan tata tertib, lalu yang kedua adalah pengumuman pimpinan DPR di waktu yang bersamaan pula.
Jadi dua agenda dapat di paripurnakan,” jelasnya.

Hanya saja kata Jhon Banua Rouw, hal yang mendasar bukan soal DPR ini kenapa kerjanya lambat membuat tatib, tapi tatib sebagai rambu-rambu atau aturan yang harus dipegang untuk lima tahun kedepan, sehingga harus melihat dengan baik hal-hal yang harus disiapkan untuk lima tahun dalam perjalanan kita.

Politisi Partai NasDem yang akrab disapa JBR ini pun mencontohkan, meski 14 kursi yang hari ini belum masuk, tetapi harus siapkan tatib, bila mana mereka masuk itu sudah terakomodir. Itu penting, jangan sampai mereka masuk lagi kemudian tatib dibuat baru.

“Karena kita juga berharap mereka juga harus punya Fraksi sendiri. Aturannya sekarang jelas di PP 12 itu jelas, bahwa mereka juga boleh punya tatib sendiri. Kita juga pingin nanti, karena mereka sudah masuk di DPRP dan mereka sudah masuk dalam lembaga yang namanya DPRP, maka mereka juga punya hak dan kewajiban yang sama. Seperti mereka bisa juga melakukan reses. Kalau selama ini tidak boleh,” kata JBR.

Selain itu lanjutnya, 14 kursi juga harus bisa melakukan Reses dan hal-hal lain yang anggota dewan lakukan. Karena namanya DPRP, jangan sampai ada dua kamar yang berbeda. Untuk itu pihaknya bagaimana bisa menjalankan tugas kalau tidak dapat hasil yang sama dari bawa.

“Reses, pengawasan, hearing. Harusnya mereka juga diberikan. Ruang ini harus kita buka. Kalau yang lalu mereka tidak boleh melakukan perjalanan di luar Papua, harusnya mereka juga punya hak yang sama yaitu perjalanan dinas atau SPPD,” terangnya.

Kata Johni Rouw, misalnya ada hal yang harus mereka konsultasikan ke Mendagri, tapi mereka tidak boleh dapat SPPD ke luar daerah. Padahal 14 kursi juga sebagai anggota dewan, juga mendapat aspirasi.

“Jadi saya pikir ini harus kita rubah.
Bahkan, 14 kursi juga bisa masuk dalam unsur pimpinan. Seperti jadi ketua komisi,”ujar JBR.

Dikatakan, jika hal ini yang memang pihaknya lagi minta untuk supaya buka ruang, sehingga waktu mereka masuk, mereka sudah siap.

“Kalau tatib ini jadi, maka dari sisi anggaran APBD 2020 yang sedang dikonsultasikan, dan mereka kembali, itu sudah harus siapkan pos-pos untuk 14 kursi. Jangan sampai ketika mereka masuk dan akan melaksanakan kegiatan tak ada anggarannya,” ungkapnya.

Menurut JBR, harus ada transparansi dalam lembaga DPR Papua, dalam hal semua hak kewajiban, semua punya tugas yang sama membagi tugas dengan baik dan semua menjalankan tugas yang sama. “Jadi jangan terkesan ada yang bisa melakukan perjalanan yang banyak, ada yang tidak. Ini kita lakukan hal karena memang kepentingan lembaga ini. Nah ini yang harus kita atur dengan baik,” tandasnya.

Untuk itu, kata Jhoni Banua Rouw, harus dibuat jadwal yang baik agar dewan juga punya dana aspirasi saat mereka turun ke daerah reses dan mendapat ususlan-usulan yang banyak agar bisa mengawal dengan baik aspirasi itu. Misalnya pogram yang maksud dan dana aspirasi yang kami maksud, bahwa aspirasi itu bukan dikerjakan oleh anggota DPR, tetapi dikerjakan oleh eksekutif

“Jadi kami DPRP hanya menyaring aspirasi dan menerima aspirasi, mengawal aspirasi sampai dengan pelaksanaan. Pelaksanaan dilakukan oleh pihak eksekutif,” ucapnya.

JBR menambahkan, jika yang diinginkan lembaga DPR ini dapat berfungsi seperti apa yang ada. Tapi yang paling terpenting bahwa yang diinginkan ada transparansi di dalam DPR Papua ini.

“Namun terkait soal managemen, soal yang lain-lain semua itu harus terbuka, tidak usah ada apa-apa, sehingga rakyat juga bisa menilai,” pungkasnya. (Tiara)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here