• HOME
  • PERISTIWA
  • HUKUM & KRIMINAL
  • Politik
  • Ekonomi Bisnis
  • Olahraga
  • ADVERTORIAL
    • Pemprov Papua
    • Advetorial Kodam XVII
    • Polda Papua
    • Kabupaten Jayawijaya
    • Kota Jayapura
    • Kabupaten Keerom
    • Kabupaten Merauke
    • Kabupaten Puncak Jaya
    • Kabupaten Teluk Bintuni
    • Kabupaten Teluk Wondama
    • Kabupaten Waropen
    • Kabupaten Yahukimo
    • PAPUA BARAT
  • REPORTASE TV
Reportase Papua
Reportase Papua

Februari 27th, 2021
  • HOME
  • PERISTIWA
  • HUKUM & KRIMINAL
  • Politik
  • Ekonomi Bisnis
  • Olahraga
  • ADVERTORIAL
    • Pemprov Papua
    • Advetorial Kodam XVII
    • Polda Papua
    • Kabupaten Jayawijaya
    • Kota Jayapura
    • Kabupaten Keerom
    • Kabupaten Merauke
    • Kabupaten Puncak Jaya
    • Kabupaten Teluk Bintuni
    • Kabupaten Teluk Wondama
    • Kabupaten Waropen
    • Kabupaten Yahukimo
    • PAPUA BARAT
  • REPORTASE TV
  • Follow
    • Facebook
0 comments Share
You are reading
DPRP Dukung Gubernur, Tolak Evaluasi Otsus Papua
Home
Politik

DPRP Dukung Gubernur, Tolak Evaluasi Otsus Papua

Juli 31st, 2019 Redaksi Reportase Politik 0 comments

DPRP Dukung Gubernur, Tolak Evaluasi Otsus Papua

JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – Rencana pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undamg Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) yang ditolak Gubernur Papua, Lukas Enembe, nampaknya mendapat dukungan dari DPR Papua.

Wakil Ketua Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Tan Wie Long menegaskan, jika pihaknya sangat mendukung Gubernur Papua, Lukas Enembe untuk menolak rencana pemerintah pusat itu.

Apalagi kata Tan, sapaan akrab dari Politisi Partai Golkar itu, penolakan ini menyusul surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkaitan dengan pengkajian pelaksanaan undang-undang tersebut.

“Jadi jauh-jauh hari Gubernur Papua, Lukas Enembe sudah menyerahkan sebuah dokumen rancangan UU Otonomi plus kepada Pemerintah Pusat, dimasa kepemimpinan Presisden SBY saat itu. Tentunya isi dokumen rancangan UU Otsus plus itu didalamnya ada kajian-kajian berdasarkan hasil riset dari pendapat-pendapat rakyat Papua, dengan harapan dapat diterjemahkan dan dibahas oleh pemerintah pusat,” kata Tan Wie Long saat ditemui Wartawan di Ruang Baleg DPR Papua,, Rabu (31/7/19).

Ia mencontohkan, jika di dalam isi dari pada rancangan UU itu ada hal-hal yang perlu untuk ditambah atau dikurangi, bahkan mungkin bertentangan dengan undang-undang Dasar 1945, maka harus duduk dan bicara bersama-sama.

“Tetapi nyatanya sampai hari ini rancangan UU Otsus plus itu kan tidak ada titik akhir atau tindak lanjutnya dari Pemerintah Pusat. Tentu ini membuat sebuah kekecewaan yang sangat-sangat besar untuk kita rakyat Papua, sehingga yang jadi pertanyaan kita, kalau lah pemerintah pusat dia tanggap dan serius serta peduli terhadap Papua ? kenapa baru sekarang ini pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyurati Pemerintah Provinsi Papua untuk meyampaikan apa yang diperlukan untuk dievaluasi tentang UU Otaus,”jelasnya.

Untuk itu, pihaknya mempertanyakan sejauh mana keseriusan dari pada pemerintah pusat terhadap rakyat Papua. Dimana UU Otsus Plus yang sudah diserahkan, tapi kenapa tidak ada titik terangnya.

“Jadi apa yang menjadi pendapat Gubernur itulah pendapat rakayat Papua dan kekecewaanya. Gubernur tentunya itu representasi dari pada suara hati rakyat Papua, sehingga kami DPR Papua tentunya sangat memberikan dukungan apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur,” ujar Tan.

Oleh karena itu, pihaknya berharap Pemerintah pusat harus merespon secara positif dan arif tentang apa yang sudah di sampaikan oleh Gubernur. Jangan kemauan-kemauan pemerintah pusat, tetapi pemerintah pusat juga sama sekali tidak memberikan sebuah tempat apa yang menjadi aspirasi dari pada rakyat Papua.

Terkait hal tersebut diatas, pihaknya menyarankan, jika memang pemerintah pusat betul-betul peduli dan mau memperhatikan Papua, maka DPR Papua juga minta apa yang sudah diserahkan oleh Bapak Gubernur terkait tentang rancangan UU Otsus plus, itu dibuka kembali.

“Mari bersama-sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat harus duduk bersama untuk kita bicara secara terbuka, sebab jangan sampai nanti disetujui oleh lembaga-lembaga pemerintah, tetapi masyarakat Papua tidak menerimanya. Selain itu kita juga harus terbuka untuk melihat secara jernih,” ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga minta supaya segala sesuatu yang berurusan dengan kepentingan rakyat Papua harus bicarakan dengan baik lalu bahas dan kerja di Papua.

“Setelah itu, barulah hasil akhir penetapan UU-nya itu seperti apa, nanti diurus di pemerintah pusat di Jakarta,” pungkasnya. (TIARA)

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest
Next article Bupati Apresiasi MOU Disdukcapil dan Dinkes Terkait Data Kependudukan Anak
Previous article Pembangunan SD Angkasa Mulai Dikerjakan

Redaksi Reportase

Related Posts

Kembalikan Kejayaan Demokrat Papua, Seluruh Kader Diminta Harus Bersatu Politik
Februari 25th, 2021

Kembalikan Kejayaan Demokrat Papua, Seluruh Kader Diminta Harus Bersatu

Hari kedua reses, H. Sulaeman L. Hamzah kunjungi RT 21 dan Kampung Wasur PERISTIWA
Februari 22nd, 2021

Hari kedua reses, H. Sulaeman L. Hamzah kunjungi RT 21 dan Kampung Wasur

Legislator Papua Sikapi Proses Pilkada dan Pilgub Yang Tengah Dibahas di Pusat PERISTIWA
Februari 20th, 2021

Legislator Papua Sikapi Proses Pilkada dan Pilgub Yang Tengah Dibahas di Pusat

Leave a Reply Cancel reply

BERITA TERBARU
Kapolri Minta Babinsa dan Bhabinkamtibmas Terus Jaga Kondusifitas Papua

Kapolri Minta Babinsa dan Bhabinkamtibmas Terus Jaga Kondusifitas Papua

Pangdam Cenderawasih Bersama Pejabat Kodam Dan Polda Dampingi Kunjungan Kerja Panglima Tni Dan Kapolri Di Papua

Pangdam Cenderawasih Bersama Pejabat Kodam Dan Polda Dampingi Kunjungan Kerja Panglima Tni Dan Kapolri Di Papua

DPR RI Dorong Percepatan Pembangunan Jaringan Teknologi Informasi di Papua

DPR RI Dorong Percepatan Pembangunan Jaringan Teknologi Informasi di Papua

Terkait Rekrutmen TNI/Polri, Ketua Fraksi Gerindra DPRP Minta, Kuota Anak Papua Tidak Boleh Diisi dari Daerah Lain

Terkait Rekrutmen TNI/Polri, Ketua Fraksi Gerindra DPRP Minta, Kuota Anak Papua Tidak Boleh Diisi dari Daerah Lain

Bupati Jayawijaya : OPD Terkait Diminta Turun Langsung Cek Kondisi Warga yang Kebanjiran

Bupati Jayawijaya : OPD Terkait Diminta Turun Langsung Cek Kondisi Warga yang Kebanjiran

KODAM XVII/CENDERAWASIH
Meski Terbatas, Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 125 Bantu Selamatkan Ibu dan Anak di Merauke

Meski Terbatas, Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 125 Bantu Selamatkan Ibu dan Anak di Merauke

3
Ini Pesan Danrem 172/PWY Bagi Satgas Pamrahwan Yonif 432/WSJ

Ini Pesan Danrem 172/PWY Bagi Satgas Pamrahwan Yonif 432/WSJ

1
Kodam XVII Cenderawasih Gelar Doa Bersama Peringati Tahun Baru Islam

Kodam XVII Cenderawasih Gelar Doa Bersama Peringati Tahun Baru Islam

1
Cari Potensi dan Talenta Sepakbola usia Dini, Kodam XVII Gelar Kejuaraan Pangdam Cup

Cari Potensi dan Talenta Sepakbola usia Dini, Kodam XVII Gelar Kejuaraan Pangdam Cup

2
Pangdam XVII Pimpin Sertijab 3 Pejabat di Kodam

Pangdam XVII Pimpin Sertijab 3 Pejabat di Kodam

1
KABUPATEN KEEROM
Diusung 8 Parpol, Paslon Markum- Malen Resmi Mendaftar Ke KPU Keerom

Diusung 8 Parpol, Paslon Markum- Malen Resmi Mendaftar Ke KPU Keerom

31 Maret, Batas Akhir Pelaporan LHKPN

31 Maret, Batas Akhir Pelaporan LHKPN

KABUPATEN TELUK WONDAMA
Paslon A2 disebut sebagai Sosok Pemimpin yang Nasionalis

Paslon A2 disebut sebagai Sosok Pemimpin yang Nasionalis

Inilah  Nomor urut, 4 Paslon yang Akan Bertarung Dalam Pilkada Serentak 2020 di Wondama

Inilah Nomor urut, 4 Paslon yang Akan Bertarung Dalam Pilkada Serentak 2020 di Wondama

KABUPATEN WAROPEN
Persewar Waropen Resmi Datangkan Striker Anyar

Persewar Waropen Resmi Datangkan Striker Anyar

2
Persewar Waropen Terus Gelar Ujicoba, kali ini Melawan Tim PON Papua

Persewar Waropen Terus Gelar Ujicoba, kali ini Melawan Tim PON Papua

1
POPULER
Bupati Jayawijaya : PCR di RSUD Masih Tunggu Teknisi dari Provinsi

Bupati Jayawijaya : PCR di RSUD Masih Tunggu Teknisi dari Provinsi

Ketua DPR Papua Setuju Dana PON, Dialihkan Untuk Pencegahan Covid-19

Ketua DPR Papua Setuju Dana PON, Dialihkan Untuk Pencegahan Covid-19

Akhirnya Lima Anggota DPRP PAW Resmi Dilantik

Akhirnya Lima Anggota DPRP PAW Resmi Dilantik

Pertamina MOR VIII Raih 3 Penghargaan PROPER Hijau Dari Kementrian Lingkungan Hidup

Pertamina MOR VIII Raih 3 Penghargaan PROPER Hijau Dari Kementrian Lingkungan Hidup

Panen Raya Jagung, Bukti Keseriusan Pemda Keerom Ciptakan Ketahanan Pangan di Keerom

Panen Raya Jagung, Bukti Keseriusan Pemda Keerom Ciptakan Ketahanan Pangan di Keerom

Tag Populer
  • Papua
  • Polri
  • polda papua
  • Humanis
  • binmas noken
  • penyuluhan
  • DPRPAPUA
  • Keerom
  • Wondama
  • HUTBHAYANGKARA
HUKRIM
Kapolri Minta Babinsa dan Bhabinkamtibmas Terus Jaga Kondusifitas Papua

Kapolri Minta Babinsa dan Bhabinkamtibmas Terus Jaga Kondusifitas Papua

Pangdam Cenderawasih Bersama Pejabat Kodam Dan Polda Dampingi Kunjungan Kerja Panglima Tni Dan Kapolri Di Papua

Pangdam Cenderawasih Bersama Pejabat Kodam Dan Polda Dampingi Kunjungan Kerja Panglima Tni Dan Kapolri Di Papua

DPR RI Dorong Percepatan Pembangunan Jaringan Teknologi Informasi di Papua

DPR RI Dorong Percepatan Pembangunan Jaringan Teknologi Informasi di Papua

Terkait Rekrutmen TNI/Polri, Ketua Fraksi Gerindra DPRP Minta, Kuota Anak Papua Tidak Boleh Diisi dari Daerah Lain

Terkait Rekrutmen TNI/Polri, Ketua Fraksi Gerindra DPRP Minta, Kuota Anak Papua Tidak Boleh Diisi dari Daerah Lain

Bupati Jayawijaya : OPD Terkait Diminta Turun Langsung Cek Kondisi Warga yang Kebanjiran

Bupati Jayawijaya : OPD Terkait Diminta Turun Langsung Cek Kondisi Warga yang Kebanjiran

  • Tentang Kami
  • Susunan Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Back to top
© Reportasepapua.com
PT Reportase Media Papua