JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – Rencana pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undamg Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) yang ditolak Gubernur Papua, Lukas Enembe, nampaknya mendapat dukungan dari DPR Papua.
Wakil Ketua Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Tan Wie Long menegaskan, jika pihaknya sangat mendukung Gubernur Papua, Lukas Enembe untuk menolak rencana pemerintah pusat itu.
Apalagi kata Tan, sapaan akrab dari Politisi Partai Golkar itu, penolakan ini menyusul surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkaitan dengan pengkajian pelaksanaan undang-undang tersebut.
“Jadi jauh-jauh hari Gubernur Papua, Lukas Enembe sudah menyerahkan sebuah dokumen rancangan UU Otonomi plus kepada Pemerintah Pusat, dimasa kepemimpinan Presisden SBY saat itu. Tentunya isi dokumen rancangan UU Otsus plus itu didalamnya ada kajian-kajian berdasarkan hasil riset dari pendapat-pendapat rakyat Papua, dengan harapan dapat diterjemahkan dan dibahas oleh pemerintah pusat,” kata Tan Wie Long saat ditemui Wartawan di Ruang Baleg DPR Papua,, Rabu (31/7/19).
Ia mencontohkan, jika di dalam isi dari pada rancangan UU itu ada hal-hal yang perlu untuk ditambah atau dikurangi, bahkan mungkin bertentangan dengan undang-undang Dasar 1945, maka harus duduk dan bicara bersama-sama.
“Tetapi nyatanya sampai hari ini rancangan UU Otsus plus itu kan tidak ada titik akhir atau tindak lanjutnya dari Pemerintah Pusat. Tentu ini membuat sebuah kekecewaan yang sangat-sangat besar untuk kita rakyat Papua, sehingga yang jadi pertanyaan kita, kalau lah pemerintah pusat dia tanggap dan serius serta peduli terhadap Papua ? kenapa baru sekarang ini pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyurati Pemerintah Provinsi Papua untuk meyampaikan apa yang diperlukan untuk dievaluasi tentang UU Otaus,”jelasnya.
Untuk itu, pihaknya mempertanyakan sejauh mana keseriusan dari pada pemerintah pusat terhadap rakyat Papua. Dimana UU Otsus Plus yang sudah diserahkan, tapi kenapa tidak ada titik terangnya.
“Jadi apa yang menjadi pendapat Gubernur itulah pendapat rakayat Papua dan kekecewaanya. Gubernur tentunya itu representasi dari pada suara hati rakyat Papua, sehingga kami DPR Papua tentunya sangat memberikan dukungan apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur,” ujar Tan.
Oleh karena itu, pihaknya berharap Pemerintah pusat harus merespon secara positif dan arif tentang apa yang sudah di sampaikan oleh Gubernur. Jangan kemauan-kemauan pemerintah pusat, tetapi pemerintah pusat juga sama sekali tidak memberikan sebuah tempat apa yang menjadi aspirasi dari pada rakyat Papua.
Terkait hal tersebut diatas, pihaknya menyarankan, jika memang pemerintah pusat betul-betul peduli dan mau memperhatikan Papua, maka DPR Papua juga minta apa yang sudah diserahkan oleh Bapak Gubernur terkait tentang rancangan UU Otsus plus, itu dibuka kembali.
“Mari bersama-sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat harus duduk bersama untuk kita bicara secara terbuka, sebab jangan sampai nanti disetujui oleh lembaga-lembaga pemerintah, tetapi masyarakat Papua tidak menerimanya. Selain itu kita juga harus terbuka untuk melihat secara jernih,” ucapnya.
Selain itu, pihaknya juga minta supaya segala sesuatu yang berurusan dengan kepentingan rakyat Papua harus bicarakan dengan baik lalu bahas dan kerja di Papua.
“Setelah itu, barulah hasil akhir penetapan UU-nya itu seperti apa, nanti diurus di pemerintah pusat di Jakarta,” pungkasnya. (TIARA)
