F-PDIP Minta Gubernur dan Wagub Dapat Menghargai Sidang-Sidang Paripurna

JAYAPURA,REPORTASEPAPUA.COM –  Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019 untuk diajukan ke DPR Papua guna disahkan menjadi APBD tahun anggaran 2019 melalui suatu peraturan daerah provinsi.

Hanya saja, Fraksi DPR Papua memberikan persetujuan itu, dengan lima catatan penting. “Pertama, kami minta agar tidak lagi terjadi keterlambatan materi persidangan yang mengakibatkan keterlambatan sidang paripurna di masa mendatang seperti pada persidangan kali ini,” tegas Pelapor Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua, Mathea Mamoyao dalam penyampaian pendapat akhir fraksi pada Masa Sidang X DPR Papua, Jumat (18/1/19), malam.

Kedua, lanjut Mathea, Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Lukas Enembe – Klemen Tinal untuk menghargai sidang-sidang paripurna yang bergengsi dan mahal seperti ini, untuk hadir didalam sesi yang seharusnya memerlukan kehadirannya.

Selain itu, ketiga, kata Mathea, tahun ini merupakan tahun pertama dari periode kedua kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, dalam melanjutkan visi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan.

“Kami ingatkan bahwa pada umumnya para pimpinan birokrasi, baik gubernur, bupati dan wali kota dalam periode keduanya, terkesan tidak serius dalam kepemimpinannya, termasuk hal manajemen keuangan daerah,” tekannya.

Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta hal itu dihindari dan tidak boleh terjadi melalui peningkatan kinerja dan meminta penerapan yang benar atas fungsi pengawasan dari DPR Papua.

Catatan keempat, kata Mathea, terkait penyediaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020, Fraksi PDI Perjuangan bersikap untuk meminta DPR Papua menggunakan hak interpelasi (meminta keterangan) dan menyatakan pendpata dengan meminta kepada Gubernur, KONI dan Panitia PON XX 2020 untuk menggelar penjelasannya secara konprehensif di dalam rapat lain yang diselenggarakan DPR Papua.

“Kami juga tiidak menyetujui penyertaan modal pemerintah daerah Provinsi Papua kepada Bank Papua sebelum gubernur dan Direktur Utama Bank Papua memaparkan kondisi riil Bank Papua saat ini kepada DPR Papua. Kami juga minta gubernur menjelaskan keadaan riil perusahaan – perusahaan BUMD yang modalnya juga diberikan dari APBD Provinsi Papua,” tandasnya.

Namun, dalam penutupan sidang DPR Papua, Jumat (19/1/19), Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE, MM menghadiri dan menyampaikan pidato pendapat akhir Gubernur Papua dan menerima materi APBD Provinsi Papua, dari Ketua DPR Papua, DR Yunus Wonda.(TIARA)