Forum Pemilik Hak Sulung Ancam Tutut Freeport

Timika,reportasepapua.com – Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) Timika,mengancam akan melakukan aksi tutup Freeport dengan cara melakukan blockade beberapa aeral PT Freeport Indononesia,hal itu dilakukan karena tuntutan mereka yang sampai saat ini belum di jawab oleh Bupati Mimika,ungkapan itu di sampaikan dalam tatap muka FPHS dengan Jajaran Kepolisian Polres Mimika,Selasa (01/01/2019).

Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS TSINGWAROP) yang mewakili tiga kampung,Tsinga wa Banti dan Arwanop yang di ketuai Yasef Beanal melakukan pertemuan tatap muka dengan Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto beserta Perwira Polres Mimika,dikantor Pelayanan Polres Mimika.

Dalam Pertemuan tersebut Forum Pemilik Hak Sulung,menjelasakan kepada Kapolres Mimika bawah mereka akan melakukan aksi ujuk rasa serta memblokade beberapa lokasi milik PT Freeport Indonesia,karena tuntutan mereka sampai saat ini belum di jawab oleh Bupati Eltinus Omaleng dan PTFI.

Maksud dan tujuan mereka warga yang mengatasnamakan Forum Pemilik Hak Sulung untuk melakukan aksi Tutup Freeport karena,adanya  4%  saham yang menurut  Ketua FPHS Yafet Beanal  bawah pemerintah pusat akan menyerahkan melalui pemerintah daerah,maka itu mereka menuntut agar Bupati Mimika Eltinus Omaleng dapat bertemu dengan mereka agar berbicara secara transparan terkait dengan 4% saham tersebut.

“ kami melakukan audens dengan Kapolres Mimika agar Kapolres dapat membatu menyampaikan kepada Bupati untuk secepatnya bertemu dengan kami, jika tanggal 3 desember ini Bupati Eltinus tidak hadir ketemu kita maka kita akan melakukan aksi dengan cara menutup tempat usahanya yang ada di timika”,Kata Yafet Beanal Ketua FPHS.

Lanjut Yafet,bawa dalam pertemuan tersebut Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto juga banyak meberikan masukan agar tidak melakukan aksi anarkis di arelal Objek Vital Nasioanl di PT Freeport Indonesia,dan kami sangat menghargai itu,maka dengan itu kami mendesak agar Bupati Eltinus Omaleng harus dapat hadir secepatnya di timika saat Kapolres menyampaikan kepadanya.

“kami minta kapolres mendatangkan Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke timika secepatnya,dan kalau dia (Bupati) tidak menghargai panggilan Kapolres Berarti dia (bupati) tidak menghargai Negara ini,dan alasan kami mau ketemu Bupati untuk membicarakan 4% saham yang telah di berikan kepada kami pemilik Hak”,Tambah Yafet Beanal.

Adapun ketua FPHS Yafet Beanal juga menegaskan apabila Bupati Mimika tidak hadir di timika pada tanggal 3 januari 2019 maka dirinya bersama warga tiga kampung akan melakukan aksi pemalangan di beberapa tempat usaha milik bupati mimika,bahkan di Kantor Pusat Pemerintah Kab.Mimika.

“jika dia (bupati) tidak datang maka kami akan melakukan aksi pemalangan di tempat usahnya di PT SAS dan kantor Pemerintah Kabupaten Mimika ”,Tegas Yafet.
Sementara menurut Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto,SH.SIK usai melakukan pertemuan tatapmu dengan Forum yang mengatasnamakan Pemilik Hak Sulung gunung Gresberg bawah,Kapolres Mimika sangat memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada FPHS yang membawai tiga desa di daerah Distrik Tembagapura karena sebelum melaksanakn aksi mereka,dilakukan diskusi dengan pihak keamana dalam hal ini kepolisian.

“kepolisian sangat memberikan apresiasi kepada FPHS karena mereka sebelum melakukan aksi terlebih dahulu melakukan diskusi dengan kami dengan memberikan aspirasi secara terbuka dan itu sangat luar biasa,dan kami secara formil atau secara aturan menyampaikan idukasi apa yang boleh dilaksanakan dan yang tidak boleh di laksanakan sebagaimana amanat UU dan tadi berjalan sedikit dimanis atau sedikit a lot,namun pada dasarnya mencari kata mufakat”.Jelas Kapolres.

Lanjut Kapolres,Kepolisian sangat memahami aksi perjuangan Forum tersebut, karena hal itu dilakukan atas dasar pengalaman masyarakat tiga desa,dan perlu di ketahu tiga kampung yang berada di pinggiran tambang tembagapura sangat memerlukan sentuhan-sentuhan pembangunan khususnya maka atas dasar itu kita bijak.Namun walaupun rasa humanis kita kedepankan namun tidak mengurangi kewajiban kita untuk tetap mempertahankan keamanan dan ketertiban di kabupaten mimika.

“kalau ada kegiatan yang sifatnya melanggar hukum itu tentunya harus dilaporkan dengan koridor hukum yang berlaku ,dan tidak juga dengan cara-cara persekusi sepeti menutup pertambangan,mengganggu keamana di objek vital nasional dan mengganggu kegiatan pemerintah itu tidak akan kita biarkan dan kita akan melakukan dengan ketentuan yang berlaku”,Tambah Kapolres AKBP Agung Marlianto,SH.SIK.

Sementara itu Kapolres juga mengatakan dirinya akan berusaha menyampaikan permintaan FPHS kepada Bupati Mimika terkait ingin bertemu dengan Bupati untuk menyelesaikan persoalan mereka.(IB)