• HOME
  • PERISTIWA
  • HUKUM & KRIMINAL
  • Politik
  • Ekonomi Bisnis
  • Olahraga
  • ADVERTORIAL
    • Pemprov Papua
    • Advetorial Kodam XVII
    • Polda Papua
    • Kabupaten Jayawijaya
    • Kota Jayapura
    • Kabupaten Keerom
    • Kabupaten Merauke
    • Kabupaten Puncak Jaya
    • Kabupaten Teluk Bintuni
    • Kabupaten Teluk Wondama
    • Kabupaten Waropen
    • Kabupaten Yahukimo
    • PAPUA BARAT
  • REPORTASE TV
Reportase Papua
Reportase Papua

Februari 27th, 2021
  • HOME
  • PERISTIWA
  • HUKUM & KRIMINAL
  • Politik
  • Ekonomi Bisnis
  • Olahraga
  • ADVERTORIAL
    • Pemprov Papua
    • Advetorial Kodam XVII
    • Polda Papua
    • Kabupaten Jayawijaya
    • Kota Jayapura
    • Kabupaten Keerom
    • Kabupaten Merauke
    • Kabupaten Puncak Jaya
    • Kabupaten Teluk Bintuni
    • Kabupaten Teluk Wondama
    • Kabupaten Waropen
    • Kabupaten Yahukimo
    • PAPUA BARAT
  • REPORTASE TV
  • Follow
    • Facebook
0 comments Share
You are reading
Hak Guru Belum Dibayar, Dewan Khawatir Akan Pengaruhi UN di Papua
Home
ADVERTORIAL
Pemprov Papua

Hak Guru Belum Dibayar, Dewan Khawatir Akan Pengaruhi UN di Papua

Januari 28th, 2019 Redaksi Reportase Pemprov Papua, Politik 0 comments

Hak Guru Belum Dibayar, Dewan Khawatir Akan Pengaruhi UN di Papua

JAYAPURA,REPORTASEPAPUA.COM – Ketua Fraksi Golkar DPR Papua, Ignasius W. Mimin mengaku sangat prihatin dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan para guru SMU/SMK di halaman Kantor Gubernur Papua, Dok II Jayapura, Senin (28/1/19), yang menuntut pembayaran hak mereka.

Menurutnya, seharusnya pemerintah malu dengan aksi demo yang sudah dilakukan oleh para guru SMU/SMK itu.

Bahkan, Ignasius Mimin khawatir jika hak guru SMU/SMK itu belum dibayar, maka itu bisa mempengaruhi pelaksanaan ujian nasional (UN) di Provinsi Papua. Apalagi, mereka juga mengancam akan mogok mengajar.

“Saya harap pihak eksekutif segera membayar itu. Kan bisa ijin prinsip untuk mendahului. Fraksi Golkar juga sudah menyampaikan, jika guru honorer yang dikontrak kabupaten kiranya ditanggung dulu kabupaten/kota sesuai Pergub,” kata Ignasius Mimin kepada Wartawan di ruang kerjanya, Senin (28/1/19), kemarin.

Sedangkan, hak guru SMU/SMK di provinsi harus dilakukan pembayaran, apalagi pada Maret 2019, sudah masuk ujian nasional dan saat ini para guru tengah menyiapkan pengayaan bagi para muridnya untuk menghadapi ujian nasional.

“Jadi jangan sampai terjadi mogok mengajar dan itu sangat berpengaruh terhadap ujian nasional, sehingga generasi penerus kita terutama SMU dan SMK ini terlantar,” tandasnya.

Untuk itu, Politisi Partai Golkar ini meminta kepada pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah – langkah konkrit dalam menyelesaikan masalah hak guru SMU/SMK itu, jangan sampai menunggu para guru-guru melakukan demo lagi.

“Guru-guru tidak boleh melakukan demo lagi, karena guru-guru adalah pahlawan tanpa jasa, sehingga siapa pun pemimpin dan dari daerah mana pun, harus mengambil langkah cepat terutama untuk di Papua segera diantisipasi hal-hal ini,” tegas Mimin.

Apalagi sebelumnya, lanjut Ignasius Mimin, DPR Papua melalui pandangan fraksi maupun komisi telah mengingatkan agar jangan sampai guru melakukan demo karena haknya belum dibayar, sehingga mereka harus dihargai, apalagi mereka sudah melakukan kewajibannya.

Ignasius Mimin juga mengungkapkan, jika anggaran sudah disahkan oleh DPR Papua, sehingga pemerintah harus segera mengambil langkah kongkrit.

Untuk itu, Ignasius Mimin meminta Pemprov Papua segera memanggil para bupati dan wali kota termasuk kepala dinas untuk melakukan rapat kerja guna membahas masalah itu, sehingga hak guru SMU/SMK seger adibayar, termasuk guru kontrak.

“Segera dieksekusi hak-hak mereka, karena guru tidak boleh tanya sehingga mereka tidak melakukan demo lagi. Sebab demo itu sangat menghambat pendidikan karena pendidikan ini sangat penting. Apalagi, ujian nasional sudah dekat,” ujarnya.

Bahkan, Ignasius Mimin mengingatkan agar Pemprov Papua tak mengganggu konsentrasi guru dalam menyiapkan ujian nasional, lantaran hak mereka belum dibayar.

“Jika tidak jelas, silahkan bupati dan wali kota serta kepala dinas bisa tanya ke provinsi atau dinas pendidikan. Padahal setahu saya kan sudah tanda tangan kontrak perjanjian beberapa waktu lalu di gedung negara,”bebernya.

Legislator Papua ini menambahkan, jika saat ini posisi tanggungjawab kabupaten sudah menjadi tanggungjawab provinsi.

“Tapi kenapa justru guru-guru harus dibiarkan seperti ini sehingga mereka harus melakukan demo,” kata Ignasius Mimin dengan nada kecewa.(TIARA)

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest
Next article Selain demo dikantor Gubernur, Guru Juga Datangi Komisi V DPRP
Previous article Debut Pahit Luciano Leandro di Persipura Jayapura

Redaksi Reportase

Related Posts

DPR RI Dorong Percepatan Pembangunan Jaringan Teknologi Informasi di Papua Pemprov Papua
Februari 26th, 2021

DPR RI Dorong Percepatan Pembangunan Jaringan Teknologi Informasi di Papua

Kembalikan Kejayaan Demokrat Papua, Seluruh Kader Diminta Harus Bersatu Politik
Februari 25th, 2021

Kembalikan Kejayaan Demokrat Papua, Seluruh Kader Diminta Harus Bersatu

Wagub : Stop Tebang Pohon Sagu ! Pemprov Papua
Februari 25th, 2021

Wagub : Stop Tebang Pohon Sagu !

Leave a Reply Cancel reply

BERITA TERBARU
Kapolri Minta Babinsa dan Bhabinkamtibmas Terus Jaga Kondusifitas Papua

Kapolri Minta Babinsa dan Bhabinkamtibmas Terus Jaga Kondusifitas Papua

Pangdam Cenderawasih Bersama Pejabat Kodam Dan Polda Dampingi Kunjungan Kerja Panglima Tni Dan Kapolri Di Papua

Pangdam Cenderawasih Bersama Pejabat Kodam Dan Polda Dampingi Kunjungan Kerja Panglima Tni Dan Kapolri Di Papua

DPR RI Dorong Percepatan Pembangunan Jaringan Teknologi Informasi di Papua

DPR RI Dorong Percepatan Pembangunan Jaringan Teknologi Informasi di Papua

Terkait Rekrutmen TNI/Polri, Ketua Fraksi Gerindra DPRP Minta, Kuota Anak Papua Tidak Boleh Diisi dari Daerah Lain

Terkait Rekrutmen TNI/Polri, Ketua Fraksi Gerindra DPRP Minta, Kuota Anak Papua Tidak Boleh Diisi dari Daerah Lain

Bupati Jayawijaya : OPD Terkait Diminta Turun Langsung Cek Kondisi Warga yang Kebanjiran

Bupati Jayawijaya : OPD Terkait Diminta Turun Langsung Cek Kondisi Warga yang Kebanjiran

KODAM XVII/CENDERAWASIH
Meski Terbatas, Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 125 Bantu Selamatkan Ibu dan Anak di Merauke

Meski Terbatas, Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 125 Bantu Selamatkan Ibu dan Anak di Merauke

3
Ini Pesan Danrem 172/PWY Bagi Satgas Pamrahwan Yonif 432/WSJ

Ini Pesan Danrem 172/PWY Bagi Satgas Pamrahwan Yonif 432/WSJ

1
Kodam XVII Cenderawasih Gelar Doa Bersama Peringati Tahun Baru Islam

Kodam XVII Cenderawasih Gelar Doa Bersama Peringati Tahun Baru Islam

1
Cari Potensi dan Talenta Sepakbola usia Dini, Kodam XVII Gelar Kejuaraan Pangdam Cup

Cari Potensi dan Talenta Sepakbola usia Dini, Kodam XVII Gelar Kejuaraan Pangdam Cup

2
Pangdam XVII Pimpin Sertijab 3 Pejabat di Kodam

Pangdam XVII Pimpin Sertijab 3 Pejabat di Kodam

1
KABUPATEN KEEROM
Diusung 8 Parpol, Paslon Markum- Malen Resmi Mendaftar Ke KPU Keerom

Diusung 8 Parpol, Paslon Markum- Malen Resmi Mendaftar Ke KPU Keerom

31 Maret, Batas Akhir Pelaporan LHKPN

31 Maret, Batas Akhir Pelaporan LHKPN

KABUPATEN TELUK WONDAMA
Terima Laporan Paslon IDAMAN, Bawaslu Take Down Konten AB Karena Meresahkan Empat Paslon Pilkada Wondama

Terima Laporan Paslon IDAMAN, Bawaslu Take Down Konten AB Karena Meresahkan Empat Paslon Pilkada Wondama

A2 Komitmen Naikan Tunjangan ASN 100 persen, Kenapa?

A2 Komitmen Naikan Tunjangan ASN 100 persen, Kenapa?

KABUPATEN WAROPEN
Persewar Waropen Resmi Datangkan Striker Anyar

Persewar Waropen Resmi Datangkan Striker Anyar

2
Persewar Waropen Terus Gelar Ujicoba, kali ini Melawan Tim PON Papua

Persewar Waropen Terus Gelar Ujicoba, kali ini Melawan Tim PON Papua

1
POPULER
Apel Perdana Tahun 2021, Sekda Imbau ASN yang Memenuhi Syarat,  Harus divaksinasi !

Apel Perdana Tahun 2021, Sekda Imbau ASN yang Memenuhi Syarat, Harus divaksinasi !

Perdasus 14 kursi Pengangkatan Tidak Perlu PP

Perdasus 14 kursi Pengangkatan Tidak Perlu PP

Peduli Lingkungan, Hotel Horison Ultima Entrop Bersihkan Pantai dari Sampah Plastik

Peduli Lingkungan, Hotel Horison Ultima Entrop Bersihkan Pantai dari Sampah Plastik

Bunuh Karakter Gubernur Papua, Aliansi Rakyat Bersatu Bela Papua Gugat KPK 10 Trilyun

Bunuh Karakter Gubernur Papua, Aliansi Rakyat Bersatu Bela Papua Gugat KPK 10 Trilyun

Kodam Cenderawasih gelar Safari Optimalisasi Bintal Fungsi Komando

Kodam Cenderawasih gelar Safari Optimalisasi Bintal Fungsi Komando

Tag Populer
  • Papua
  • Polri
  • polda papua
  • Humanis
  • binmas noken
  • penyuluhan
  • DPRPAPUA
  • Keerom
  • Wondama
  • HUTBHAYANGKARA
HUKRIM
Kapolri Minta Babinsa dan Bhabinkamtibmas Terus Jaga Kondusifitas Papua

Kapolri Minta Babinsa dan Bhabinkamtibmas Terus Jaga Kondusifitas Papua

Pangdam Cenderawasih Bersama Pejabat Kodam Dan Polda Dampingi Kunjungan Kerja Panglima Tni Dan Kapolri Di Papua

Pangdam Cenderawasih Bersama Pejabat Kodam Dan Polda Dampingi Kunjungan Kerja Panglima Tni Dan Kapolri Di Papua

DPR RI Dorong Percepatan Pembangunan Jaringan Teknologi Informasi di Papua

DPR RI Dorong Percepatan Pembangunan Jaringan Teknologi Informasi di Papua

Terkait Rekrutmen TNI/Polri, Ketua Fraksi Gerindra DPRP Minta, Kuota Anak Papua Tidak Boleh Diisi dari Daerah Lain

Terkait Rekrutmen TNI/Polri, Ketua Fraksi Gerindra DPRP Minta, Kuota Anak Papua Tidak Boleh Diisi dari Daerah Lain

Bupati Jayawijaya : OPD Terkait Diminta Turun Langsung Cek Kondisi Warga yang Kebanjiran

Bupati Jayawijaya : OPD Terkait Diminta Turun Langsung Cek Kondisi Warga yang Kebanjiran

  • Tentang Kami
  • Susunan Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Back to top
© Reportasepapua.com
PT Reportase Media Papua