SENTANI, Reportasepapua.com – Beberapa waktu lalu saat Rapat Paripurna Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilaksanakan di ruang sidang DPRD setempat, Fraksi Bhineka Tunggal Ika (BTI) dan beberapa anggota DPRD dari fraksi berbeda menyatakan walk out dari rapat paripurna tersebut.

Walk Outnya Fraksi BTI dan beberapa angota DPRD dari fraksi berbeda ini lantaran banyak pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak hadir dalam rapat tersebut.

Usut-usut punya usut rupanya para pimpinan OPD ini tidak bisa hadir dalam rapat paripurna tersebut lantaran sedang mengikutl Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw merayakan Hari Pribumi Sedunia yang di pusatkan di Distrik Kemtuk Gresi.

Keputusan walk out ini diambil pihak fraksi BTI dan anggota DPRD yang lain karena merasa tidak dihargai oleh para pimpinan OPD yang memtuskan untuk ikut perayaan tersebut.

“Dengan tidak hadirnya banyak pimpinan OPD dalam rapat parpurna ini, kami merasa sama sekali tidak dihargai oleh mereka” kata Sekretaris Fraksi BTI, Eymus Weya, beberapa waktu lalu.

Eimus pun sangat menyesalkan keputusan daru para pimpinan OPD tersebut yang lebih memilib untuk mengikuti peryaan tersebut ketimbang ikut dalam rapat paripurna.

“Kami merasa tidak dihargai oleh mereka sehingga kami memutusksn untuk Walk Out. Rapat paripurna ini seakan tidak penting buat mereka jadi mereka lebih memilih ikut perayaan hari pribumi sedunia” tukasnya.

Menanggapi banyaknya pimpinan OPD yang sering ikut Bupati Jayapura ketika melakukan kunjungan kerja di distrik, Ketua LSM Papua Bangkit, Hengky Jokhu angkat suara.

Dia mengungkapkan bahwa saat ini banyak Pimpinan OPD di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jayapura banyak yang ‘cari muka’ ke bupati.

“Kan bisa dilihat sendiri, setiap bupati ada kegiatan di luar pasti banyak kepala dinas meninggalkan kantor dan ikut bupati. Maksud dan tujuan dari para kepala dinas ini ikut bupati apa. ingin menunjukan hasil kerja mereka kepada bupati. Salah, jika mereka berpikiran seperti itu” kata Jokhu dengan nada tanya kepada wartawan di Sentani, Jumat (21/08).

Jokhu juga menjelaskan, ini adalah hal yang sangat wajar ketika anggota DPRD merasa tidak dihargai. Karena menurutnya tugas DPR adalah mengtrol eksutif.

“Tugas DPR adalah mengontrol pemerintah, ketika pemerintah sendiri tidak bisa menghargai DPR dan ada fraksi yang walk out dari parpurna, saya sangat setuju karena bagaimana bisa DPR melakukan tugasnya jika pemerintah sendiri khususnya pimpinan OPD tidak kooperatif ketika diundang untuk ikut rapat paripurna. Dalam rapat paripurna kan pasti juga membahas hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat di daerah ini. kalau pimpinan OPD saja acuh dengan hal ini kan sama saja bohong ada” jelasnya.

Dengan tegas Jokhu meminta kepada para pimpinan OPD untuk tidak terlalu sering ikut bupati ketika sedang menjalakan kunjungan kerja.

“Akan lebih baik tinggal saja di kantor, melalukan hal-hal yang lebih penting untuk dikerjakan. saya pikir yang boleh ikut bupati dalam kunjungan kerja itu hanya dinas-dinas terkait saja, tidk perlu semua pimpinan OPD ikut, jadi stop sudah cari muka di bupati” pungkasnya. (yurie)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here