Ikuti Saran KPK, Walikota Minta Kendaraan Dinas Tidak Sesuai Peruntukan agar ditarik

0
1

JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – Menindaklanjuti Kunjungan Koordinator Wilayah Korsupgah KPK RI,  Adlinsyah M Nasution beberapa waktu lalu, Wali Kota Jayapura Dr Benhur Tomi Mano, MM melalui BPKAD lakukan rapat koordinasi penertiban aset daerah yang masih dipakai para Pensiunan. Dalam Rapat koordinasi optimalisasi penertiban aset daerah yang dilaksanakan pada hari kamis pagi, (13/06/ 2019) Walikota jayapura mengakui masih banyaknya kendaraan dinas yang belum jelas keberadaannya dari masing-masing instansi.

“Saya instruksikan seluruh aset Kota Jayapura baik dari belanja daerah (APBD) maupun hibah dari provinsi dan pemerintah pusat (kementrian), harus dicatat dengan baik status penggunaannya dan keberadaanya,” tegasnya.

“Tidak ada alasan untuk menahan aset daerah baik karena pengabdian yang sudah lama maupun perawatan selama dipegang oleh pemegang aset. Hal tersebut sudah dianggarkan untuk perawatan dan biaya transportasi. Sehingga tidak menjadi alasan untuk menahan kendaraan dinas lebih lama. Biaya sudah diatur dalam DPA masing-masing instansi, aset tanah juga tidak bisa dimiliki oleh perseorangan dan harus dikembalikan ke negara,” Tambah BTM.

Benhur Juga Meminta agar ASN yang selesai tugas pengabdiannya di kota lalu pindah tugas ke provinsi, atau kabupaten lain yang terdekat itu harus mengembalikan aset karena ini bisa menjadi temuan oleh KPK. (Stela)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here