Ini Aspirasi Masyarakat yang disampaikan ke Ketua BPN Prabowo-Sandi

JAYAPURA,REPORTASEPAPUA.COM – DPD Gerindra Papua menyampaikan aspirasi masyarakat dari 29 kabupaten/kota di Papua di lima wilayah adat yakni Mamta, Saireri, Animha, Lapago, dan Meepago kepada Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Jenderal TNI (purn) Djoko Santoso saat hari kedua pembekalan Caleg Gerindra di Posko Pemenangan Gerindra Papua, Selasa (19/219).

Menurut Ketua DPD Gerindra Papua, Yanni SH, aspirasi itu disampaikan kepada DPC Gerindra di 29 kabupaten/kota dan diteruskan ke DPD untuk dilanjutkan ke Prabowo.

“Aspirasi itu di Papua ada lima wilayah adat yakni Animha, Mamta, Saireri, Lapago dan Meepago sekiranya lima wilayah adat itu memenuhi persyaratan mohon berikan kami lima provinsi atau mekarkan menjadi lima provinsi untuk mempercepat pelayanan publik ke wilayah Papua yang begitu luas,” ujar Yanni.

Selain itu lanjutnya, dana Otsus hanya satu persen dari dana APBD diminta ditingkatkan kalau keuangan negara memungkinkan. Apalagi di Papua ada 270 suku sehingga ada keingian terkesan selama ini, Indonesia memiliki Papua tapi Papua juga mau memiliki Indonesia.

“Jadi kami mohon ketika Prabowo presiden berikan kami juga memiliki Indonesia dengan semua putra-Putri Papua di semua kementerian misalnya Kementerian Kelautan, Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata,” harapnya.

Sementara aspirasi lainnya kata Yanni, yakni pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) seperti yang tertuang dalam pasal 45-45 UU Otsus karena itu merupakan kewenangan Presiden.

Menanggapi aspirasi itu, Djoko Santoso mengatakan, jika pemekaran Papua ke depan menjadi lima provinsi, Insya Allah dalam waktu lima tahun dapat terlaksana jika Prabowo Presiden.

“Untuk KKR, Insya Allah Prabowo juga akan setuju karena dasarnya dia menegakkan keadilan dan kebenaran. Papua menunggu Prabowo dan Sandi nanti kami sampaikan,” tandas Djoko Santoso.

Mengenai permintaan menteri lebih dari satu katanya, ia menilai itu bukan masalah besar, karena ada juga pejabat setingkat menteri dan lainnya.

“Kalau pembangunan benar percepatan dari Indonesia Timur, saya pikir tidak masalah,” kata Djoko Santoso.(Tiara)