Ini Hasil Evaluasi OJK Terhadap 13 BPR di Tanah Papua

0
172

JAYAPURA, Reportasepapua.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua dan Papua Barat menggelar kegiatan evaluasi kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tahun 2019 guna menyampaikan hasil evaluasi kinerja 13 BPR di sepanjang tahun 2019.

Kepala OJK Papua dan Papua Barat, Adolf Fictor Tunggul Simanjuntak mengatakan selama tahun 2019 tekanan ekonomi global dan kondisi politik di dalam negeri yakni Pemilihan Umum turut mempengaruhi perekonomian nasional. Hingga Desember 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,02 persen atau tertinggi kedua di Negara-negara G-20.

Dalam pencapaian tersebut, OJK bersama industri keuangan termasuk BPR mampu berkontribusi melalui pelaksanaan fungsi intermediasi (penghimpunan dana pihak ketiga dan penyaluran kredit) dengan tetap menjaga profil risikonya.

Secara khusus untuk BPR di Tanah Papua, DPK posisi November 2019 tumbuh sebesar 31,90 persen atau berjumlah Rp650,60 miliar jika dibandingkan dengan November 2018 yang berjumlah Rp493,25 miliar untuk 8 BPR di Papua dan sebesar 15,55 persen atau berjumlah Rp548,90 miliar untuk 5 BPR di Papua Barat. Selain itu pencapaian pertumbuhan DPK BPR di wilayah Papua dan Papua Barat masih diatas pertumbuhan Nasional yang mencapai 12,63 persen.

Pemanfaatan utama DPK digunakan untuk menyalurkan kredit yang tercermin dari pertumbuhan kredit sebesar 7,78 persen atau sebesar Rp1.136,85 miliar di Papua dan sebesar -0,43 persen atau sebesar Rp594,00 miliar di wilayah Papua Barat.

“Pertumbuhan kredit di Papua cukup optimal meskipun masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan kredit nasional, dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah Provinsi yang mengubah skema pembayaran gaji ASN sehingga membatasi penyaluran kredit kepada ASN di beberapa wilayah kabupaten dan kota di Papua,” kata Adolf Simanjuntak.

Sementara di Provinsi Papua Barat, kata Adolf terjadi penurunan penyaluran dikarenakan terdapat beberapa BPR yang meningkatkan mitigasi risiko dengan lebih menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit sampai dengan pembatasan penyaluran kredit.

“Selain itu Pertumbuhan DPK juga dimanfaatkan oleh BPR untuk menurunkan sumber dana selain DPK yang lebih mahal seperti pinjaman dari bank lain,” ucapnya.

Hal itu tercermin dari penurunan pinjaman bank lain pada posisi November 2019 sebesar -19,80 persen di Papua dan sebesar -35,16 persen di wilayah Papua Barat jika dibandingkan posisi November 2018.

Hal tersebut berimplikasi terhadap aset BPR di Provinsi Papua yang tumbuh sebesar 2,51 persen atau sebesar sebesar Rp1.346,02 miliar dibandingkan posisi November 2018 yang sebesar Rp1.313,04 miliar. Sementara pada Provinsi Papua Barat menurun 2,21 persen atau sebesar Rp689,25 miliar .

Selain melakukan evaluasi atas kinerja BPR/BPRS selama tahun 2019 terdapat beberapa materi yang disampaikan untuk meningkatkan kompetensi BPR terkait materi implementasi digital pada BPR, di mana pada saat ini bisnis yang berbasis digital sudah tidak terelakan lagi akan mengubah cara masyarakat untuk menggunakan produk dan layanan perbankan termasuk di dalamnya BPR.

Selanjutnya juga akan dilakukan sharing atau berbagi ilmu dalam penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).

Ia menyampaikan, secara keseluruhan, kegiatan evaluasi kinerja BPR merupakan agenda rutin yang diinisiasi oleh KOJK Provinsi Papua dan Papua Barat pada setiap tahun untuk menyampaikan evaluasi kinerja BPR selama selama satu tahun terakhir. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat mempererat hubungan kemitraan antara OJK sebagai Pengawas dan BPR sebagai pihak yang diawasi, maupun media untuk berdiskusi antar BPR itu sendiri. (Ananda)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here