JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM-  Pernyataan Ketua sementara DPR Papua, Johny Banua Rouw (JBR) yang menyebut ada oknum dalam lembaga DPR Papua yang menghambat Rapat Paripura dengan agenda pengumuman dan pengusulan Pimpinan DPR Papua masa jabatan 2019-2024, ditanggapi Politisi Partai Demokrat.

Boy Markus Dawir yang juga anggota DPR Papua mendesak Johny Banua Rouw untuk membeberkan nama oknum yang dimaksud sebagai penghambat.  “Johny Banua harus jelaskan dan buka ke publik siapa nama orang yang menghambat sidang paripurna itu,” kata BMD sapaan Boy Markus Dawir kepada Reportase Papua, Jumat (6//12).

BMD malah menyebut Johny Banua tidak paham aturan. “Johny itu mengerti aturan atau tidak? Sebab selama jadi anggota DPRP periode 2009-2014 dan 2014-2019, Johny Banua juga termasuk salah satu anggota yang jarang masuk kantor, sehingga tidak paham aturan,” bebernya.

Apalagi lanjut BMD, tahapan tatib DPRP belum selesai juga belum dikonsultasi ke Kemendagri sesuai ketentuan pasal 128 PP 12 tahun 2018, namun telah dipotong. “4 hal penting yang harus dilaksanakan oleh pimpinan sementara DPRD. Tahapannya jelas, lalu kenapa Johny Banua paksakan lompat tahapan? Ada apa dengan Johny,” ucapnya.

Padahal kata Boy Dawir, pada Rabu pagi pukul 10.00 WIT, sudah ada undangan untuk  melakukan perubahan jadwal agar menyesuaikan dengan tahapan yang ada. “Jadi tidak ada yang melarang atau menghalang-halangi untuk laksanakan Rapat Paripurna pembacaan nama pimpinan DPRP definitif, tetapi karena tahapan yang harus diikuti agar tidak salah dalam penerapan tata urutan aturan yang ada,” jelas BMD.

Bahkan Legislator Papua ini meminta  agar keuangan pimpinan DPRP diawasi untuk dua bulan terakhir yakni November – Desember 2019. Dia curiga belum adanya pengambilan sumpah dan janji pimpinan DPRP, namun uang akan digunakan.

“Saya curiga, jangan sampai uang pimpinan mau dipakai sebelum diambil sumpahnya, sehingga tahapan dipaksakan karena mau habiskan jatah uang pimpinan walau belum dilantik atau diambil sumpah. Ini bahaya, jangan anggota DPRP lainnya dirugikan dengan sikap pimpinan seperti ini. Baru awal tugas saja sudah begini ini bagaimana nanti untuk 5 tahun kedepan?, jangan sampai anggota tiarap semua,” tandas BMD.

Selain itu, lanjut BMD, Ketua sementara DPR Papua belum memberikan penjelasan kepada anggota DPRP terkait dua kali kegiatan tanpa anggota dewan. Kegiatan dimaksud,  terkait kedatangan Tim Pemekaran Tabi dan Sarireri serta mendampingi Tim Pemekaran Provinsi Tabi dan Saireri bertemu Mendagri.

“Kami dewan belum punya agenda kerja,  lalu kenapa buat kegiatan diam-diam. Johny jangan bikin lembaga DPRP seperti lembaga perusahan,” ketusnya.

BMD menambahkan bahwa Papua punya Undang-Undang Otsus, artinya undang-undang yang berbeda dengan daerah lain atau disebut Undang-Undang U lex spesialis. “Yang tidak boleh bertentangan  dengan 6 kewenangan pusat, itu kita tidak boleh tabrak, tetapi untuk kebaikan Orang Asli Papua (OAP) di Tanah Papua, maka baik Tatib DPRP maupun Perdasi dan Perdasus silahkan dibuat,” katanya. (Tiara)

1 KOMENTAR

  1. Kalau seandainya narasi dari BMD itu benar bahwa JBR malas masuk Kantor, bagaimna selanjutnya sebagai Ketua ?….walewalewale….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here