• HOME
  • PERISTIWA
  • HUKUM & KRIMINAL
  • Politik
  • Ekonomi Bisnis
  • Olahraga
  • ADVERTORIAL
    • Pemprov Papua
    • Advetorial Kodam XVII
    • Polda Papua
    • Kabupaten Jayawijaya
    • Kota Jayapura
    • Kabupaten Keerom
    • Kabupaten Merauke
    • Kabupaten Puncak Jaya
    • Kabupaten Teluk Bintuni
    • Kabupaten Teluk Wondama
    • Kabupaten Waropen
    • Kabupaten Yahukimo
    • PAPUA BARAT
  • REPORTASE TV
Reportase Papua
Reportase Papua

Februari 28th, 2021
  • HOME
  • PERISTIWA
  • HUKUM & KRIMINAL
  • Politik
  • Ekonomi Bisnis
  • Olahraga
  • ADVERTORIAL
    • Pemprov Papua
    • Advetorial Kodam XVII
    • Polda Papua
    • Kabupaten Jayawijaya
    • Kota Jayapura
    • Kabupaten Keerom
    • Kabupaten Merauke
    • Kabupaten Puncak Jaya
    • Kabupaten Teluk Bintuni
    • Kabupaten Teluk Wondama
    • Kabupaten Waropen
    • Kabupaten Yahukimo
    • PAPUA BARAT
  • REPORTASE TV
  • Follow
    • Facebook
0 comments Share
You are reading
Jhon Gobai : Kementrian LHK tidak Paham UU OTSUS
Home
Politik

Jhon Gobai : Kementrian LHK tidak Paham UU OTSUS

Februari 17th, 2019 Redaksi Reportase Politik 0 comments

Jhon Gobai : Kementrian LHK tidak Paham UU OTSUS

JAYAPURA,REPORTASEPAPUA.COM – Anggota DPR Papua, John NR Gobai menilai jika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tidak memahami UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua maupun turunannya, yakni Perdasus Noor 21 Tahun 2008 tentang Pembangunan Hutan Berkelanjutan dan Pergub Nomor 13 Tahun 2010, menyusul langkah Ditjen Gakkum Kementerian LHK mengamankan kayu dari Papua di Makassar dan Surabaya.

Menurut legislator Papua itu, dari penyanpaian-penyampaian mereka itu, ia dapat menyimpulkan bahwa KLHK sesungguhnya tidak melihat Otsus sebagai sesuatu yang special.

“Jadi saya lihat perjuangan Norma Standar Prosedur dan Kebijakan (NSPK) itu butuh campur tangan presiden. Yaitu NSPK terhadap Perdasus 21 tahun 2008 dan Pergub nomor 13 tahun 2010,” John Gobai, akhir pekan kemarin.

Bahkan kata Gobai, penantian Norma Standar Prosedur dan Kebijakan (NSPK) di bidang kehutanan Papua ini, ibarat penantian tak pasti dan ini sudah lebih delapan tahun. Akibatnya, semua jadi abu-abu, yang jelas hanya HPH saja di Papua.

Untuk itu, pihaknya mendesak Pemprov Papua segera mengambil langkah untuk mengatasi rakyatnya yang kayu-kayunya itu disebut ilegal, dan saat ini lagi ditahan di Makassar dan Surabaya.

“Saya belum melihat dan belum mendengar sikap resmi dari Pemprov, padahal Pemprov ini ingin memacu ekspor kayu olahan dari Papua. Ini kan kondisi yang sangat miris yang terjadi di Papua hari ini,” cetusnya.

Dikatakan, jangan dianggap kayu-kayu yang ditahan itu adalah kayu yang ditebang oleh pelaku-pelaku usaha non Papua yang ada di Papua. Tidak, karena kayu-kayu itu ada kayu yang berasal dari hasil tebangan masyarakat yang harus dipayungi kegiatannya oleh pemerintah.

Apalagi lanjut John Gobai, kewenangan Kehutanan itu telah berpindah dari kabupaten ke provinsi dan saat ini Kadis Kehutanan Papua tengah bermasalah dengan hukum, sehingga harus jadi moment tepat untuk Pemprov itu melakukan koreksi.

“Jadi pakah terus mau menanti NSPK? yang penantiannya ibarat penantian tak pasti atau mau mengambil langkah berdasarkan Permen LHK. Jika dalam regulasi itu ada memberikan peluang lalu mengapa kita harus mengabaikan? Terus menunggu NSPK dan mengantar ke rakyat Papua dan pelaku usaha di Papua dalam ranah abu-abu hari ini, dimana kayu asal Papua dianggap ilegal,” tuturnya.

Untuk itu, John Gobai meminta Pemprov Papua dalam hal ini Sekda, Asisten II, dan Dinas Kehutanan harus mengambil langkah dalam rangka memberikan kejelasan, tidak terus mengantar rakyat dalam zona abu-abu, sedangkan HPH jelas dan harus ada kepastian hukum.

“Tidak bisa terus jawabannya kita tunggu NSPK, sampai kapan kita terus menunggu? Smentara kita juga tidak memiliki langkah-langkah yang pro aktif, langkah-langkah yang reaktif,” tandasnya.

Diungkapkan, salah satunya dengan menguji perdasus itu, dengan UU 41 tahun 1999. Ini upaya hukum, jadi langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah, pemerintah harus ambil keputusan. Menunggu NSPK atau melaksanakan permintaan masyarakat yang sudah ada.

Yang kedua, pemerintah harus keluarkan statemennya terkait dengan kayu-kayu masyarakat yang ditahan di Surabaya dan Makassar.

“Jadi jangan takut, apa yang harus ditakutkan. Ini kan kesempatan dan kita juga harus bicara tidak boleh diam saja.

Ia menambahkan, jika Pemprov juga bisa bicara bahwa ini terjadi karena NSPK yang belum dikeluarkan oleh KLHK. Itu bisa dilakukan sebagai bahan koreksi pemerintah.

“Jadi apa yang harus ditakutkan jika memang benar-benar ingin melindungi rakyat,” tegasnya.(tiara)

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest
Next article Sekda Pimpin Jumat Bersih di Hutan Kota
Previous article Musyawarah Daerah 1 Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia Provinsi Papua AKhirnya Memilih Ketua baru

Redaksi Reportase

Related Posts

Kembalikan Kejayaan Demokrat Papua, Seluruh Kader Diminta Harus Bersatu Politik
Februari 25th, 2021

Kembalikan Kejayaan Demokrat Papua, Seluruh Kader Diminta Harus Bersatu

Hari kedua reses, H. Sulaeman L. Hamzah kunjungi RT 21 dan Kampung Wasur PERISTIWA
Februari 22nd, 2021

Hari kedua reses, H. Sulaeman L. Hamzah kunjungi RT 21 dan Kampung Wasur

Legislator Papua Sikapi Proses Pilkada dan Pilgub Yang Tengah Dibahas di Pusat PERISTIWA
Februari 20th, 2021

Legislator Papua Sikapi Proses Pilkada dan Pilgub Yang Tengah Dibahas di Pusat

Leave a Reply Cancel reply

BERITA TERBARU
Dandim 1711 Tinjau Lokasi TMMD

Dandim 1711 Tinjau Lokasi TMMD

Kompak! Polri, Tokoh Pemuda dan Warga Sugapa Kerjabakti di Depan Gereja GKII

Kompak! Polri, Tokoh Pemuda dan Warga Sugapa Kerjabakti di Depan Gereja GKII

Terkait Dugaan Korupsi Dana Otsus, Yunus Wonda Sarankan Tak Perlu Takut Jika Pertanggungjawabannya Jelas

Terkait Dugaan Korupsi Dana Otsus, Yunus Wonda Sarankan Tak Perlu Takut Jika Pertanggungjawabannya Jelas

Memaknai Pesan Pertemuan Pimpinan Gereja Katolik di Tanah Papua

Memaknai Pesan Pertemuan Pimpinan Gereja Katolik di Tanah Papua

Terkait Berita Dugaan Kasus Korupsi, Media Abal-Abal Harus Minta Maaf Kepada Gubernur dan Rakyat Papua

Terkait Berita Dugaan Kasus Korupsi, Media Abal-Abal Harus Minta Maaf Kepada Gubernur dan Rakyat Papua

KODAM XVII/CENDERAWASIH
Meski Terbatas, Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 125 Bantu Selamatkan Ibu dan Anak di Merauke

Meski Terbatas, Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 125 Bantu Selamatkan Ibu dan Anak di Merauke

2
Ini Pesan Danrem 172/PWY Bagi Satgas Pamrahwan Yonif 432/WSJ

Ini Pesan Danrem 172/PWY Bagi Satgas Pamrahwan Yonif 432/WSJ

2
Kodam XVII Cenderawasih Gelar Doa Bersama Peringati Tahun Baru Islam

Kodam XVII Cenderawasih Gelar Doa Bersama Peringati Tahun Baru Islam

2
Cari Potensi dan Talenta Sepakbola usia Dini, Kodam XVII Gelar Kejuaraan Pangdam Cup

Cari Potensi dan Talenta Sepakbola usia Dini, Kodam XVII Gelar Kejuaraan Pangdam Cup

1
Pangdam XVII Pimpin Sertijab 3 Pejabat di Kodam

Pangdam XVII Pimpin Sertijab 3 Pejabat di Kodam

1
KABUPATEN KEEROM
Diusung 8 Parpol, Paslon Markum- Malen Resmi Mendaftar Ke KPU Keerom

Diusung 8 Parpol, Paslon Markum- Malen Resmi Mendaftar Ke KPU Keerom

31 Maret, Batas Akhir Pelaporan LHKPN

31 Maret, Batas Akhir Pelaporan LHKPN

KABUPATEN TELUK WONDAMA
Saat Kampanye,  Paslon Beriman Sebut Jika Salah Pilih, Maka Orang Wondama Akan Susah !

Saat Kampanye, Paslon Beriman Sebut Jika Salah Pilih, Maka Orang Wondama Akan Susah !

Hujan Deras Dua Hari, Masyarakat Teluk Wondama ‘Was-was’

Hujan Deras Dua Hari, Masyarakat Teluk Wondama ‘Was-was’

KABUPATEN WAROPEN
Persewar Waropen Resmi Datangkan Striker Anyar

Persewar Waropen Resmi Datangkan Striker Anyar

2
Persewar Waropen Terus Gelar Ujicoba, kali ini Melawan Tim PON Papua

Persewar Waropen Terus Gelar Ujicoba, kali ini Melawan Tim PON Papua

2
POPULER
Banyak ASN Malas, Wakil Ancam Pindahkan Ke Perbatasan

Banyak ASN Malas, Wakil Ancam Pindahkan Ke Perbatasan

Tanamkan Mental Nasionalisme Anggota Koramil 1708-01/Biak Kota Latih Pbb Dan Pengibaran Bendera

Tanamkan Mental Nasionalisme Anggota Koramil 1708-01/Biak Kota Latih Pbb Dan Pengibaran Bendera

KONI Papua Barat Siap Ikut 26 Cabor Dalam PON 2021 Di Jayapura

KONI Papua Barat Siap Ikut 26 Cabor Dalam PON 2021 Di Jayapura

Maksimalkan Potensi Perikanan, Pemerintah Biak Salurkan Benih ikan Kerapuh

Maksimalkan Potensi Perikanan, Pemerintah Biak Salurkan Benih ikan Kerapuh

Sebelum Pemilu MRPB Akan Bertemu Presiden

Sebelum Pemilu MRPB Akan Bertemu Presiden

Tag Populer
  • Papua
  • Polri
  • polda papua
  • Humanis
  • binmas noken
  • penyuluhan
  • DPRPAPUA
  • Keerom
  • Wondama
  • HUTBHAYANGKARA
HUKRIM
Dandim 1711 Tinjau Lokasi TMMD

Dandim 1711 Tinjau Lokasi TMMD

Kompak! Polri, Tokoh Pemuda dan Warga Sugapa Kerjabakti di Depan Gereja GKII

Kompak! Polri, Tokoh Pemuda dan Warga Sugapa Kerjabakti di Depan Gereja GKII

Terkait Dugaan Korupsi Dana Otsus, Yunus Wonda Sarankan Tak Perlu Takut Jika Pertanggungjawabannya Jelas

Terkait Dugaan Korupsi Dana Otsus, Yunus Wonda Sarankan Tak Perlu Takut Jika Pertanggungjawabannya Jelas

Memaknai Pesan Pertemuan Pimpinan Gereja Katolik di Tanah Papua

Memaknai Pesan Pertemuan Pimpinan Gereja Katolik di Tanah Papua

Terkait Berita Dugaan Kasus Korupsi, Media Abal-Abal Harus Minta Maaf Kepada Gubernur dan Rakyat Papua

Terkait Berita Dugaan Kasus Korupsi, Media Abal-Abal Harus Minta Maaf Kepada Gubernur dan Rakyat Papua

  • Tentang Kami
  • Susunan Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Back to top
© Reportasepapua.com
PT Reportase Media Papua