JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – Jika Tak digubris lagi, Aliansi Masyarakat Adat Pemilik Hutan Adat wilayah Mamberamo Tami akan Minta Merdeka, Pasalnya Mereka sangat Kecewa dengan Sikap Dinas Kehutanan Papua dan Kementerian Kehutanan.

Hal itu diungkapkan dan dituliskan didalam tuntutan di unjuk rasa yang berlangsung di diDinas Kehutanan Provinsi Papua, dimana puluhan warga ini Mempertanyakan ijin Hak Pengusaha Hutan (HPH) dan pengelolaan hutan yang dikeluarkan di Provinsi Papua, termasuk mempertanyakan kayu milik masyarakat adat yang ditahan atau disita oleh Dinas Kehutanan Papua, apakah masih ditahan, dijual atau dilelang kepada pihak lain.

Aksi unjuk rasa yang dipimpin oleh ketua aliansi masyarakat adat wilayah mamberamo tami, robertus urumban menyampaikan delapan  tuntutan yang ditujukan kepada dinas kehutanan provinsi papua diantaranya terdiri dari mendesak pemerintah pusat melalui kementrian lingkungan hidup dan kehutanan untuk mempercepat usulan peraturan pengelolaan hutan adat di papua karena tidak adanya ruang kelola selama ini kepada masyarakat adat pemilik hutan adat atas sumber daya kehutanan.

“Kami hadir ini setelah sekian kali kami hadir oleh sebab itu Kami minta Gubernur dan Kapolda Papua mendalami tindakan kejahatan pidana yang bersumber dari dana otsus Papua untuk pengembangan ekonomi rakyat Papua,” ujarnya, Senin 21 Oktober 2019.

Dalam tuntutannya, masyarakat adat juga mendesak Dinas Kehutanan Papua mencaut ijin dari PT Bio Budi daya Nabati, PT Crown Pasifik Abadi, PT Patria Agri Lestari, dicabut dan diproses hukum, sebab diduga telah menggunakan ijin yang ada. Masyarakat adat juga menolak dan menyatakan perang terhadap pengusaha kayu yang bercita-cita Menjadi raja hutan Papua atau memperkaya diri sendiri, dimana oknum tersebut sudah pernah dinyatakan tersangka oleh Polda Papua.

“Kami minta FT meninggalkan tanah Tabi 7 x 24 jam. Kami menduga FT bekerjasama dengan JJO, Kepala Dinas kehutanan Papua yang diduga melakukan kejahatan bersama kasus OTT dengan barang bukti kayu Rp500 juta,” jelas Robertus.

Untuk itu, masyarakat adat meminta Kapolda Papua untuk mengusut kembali kasus tersebut, agar memberi rasa aman dan keadilan, ditengah ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat asli Papua.

“Kami juga akan melaporkan kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan sejumlah pejabat di Dinas Kehutanan Papua kepada Kapolda Papua,” ujarnya.

Sementara itu, Kabid Pengelolaan Hutan di Dinas Kehutanan Papua, Yan R. Pugu menyebutkan pihaknya telah mendorong perizinan untuk masyarakat adat sejak 2010, melalui perdasus nomor 21 tentang pengelolaan hutan berkelanjutan di Papua yang dijabarkan dalam Pergub nomor 13 tentang izin usaha pemanfaatan kayu masyarakat hukum adat.

“Kami sambut baik dan kami juga menunggu hal ini, Namun kami terus mendorong ke Kementerian Kehutanan yang belum dijawab atau belum disinkronkan, sehingga berguna untuk masyarakat adat sendiri,” ujarnya. (REDAKSI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here