Kabupaten Mamberamo Tengah Sukses Jalankan Pemilu 2019 Karena Tepat Waktu Distribusikan Logistik

JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – Sekretaris KPUD Membramo Tengah, Atias Karoba Memastikan bahwa Proses Pileg dan Pilpres 2019 di Kabupaten Memberamo Tengah Berlangsung dengan Lancar Karena Pendistribusian Logistik yang dikirim Tepat Waktu.

Kepada Wartawan dijayapura Sekretaris KPU Mengatakan Hanya Khusus Menuju Distrik Winam Logistik yang sebelumnya ada di Distrik Karubaga mengalami kendla sedikit.

“Dari Distrik Eragayam ke Distrik Winam harus jalan kaki, kalau pagi jalan, siang sudah sampai, jalan kaki sekitar lima jam. Akses jalan untuk kendaraan sudah ada, tapi kendaraan hanya bisa sampai Eragayam, jadi mau tidak mau harus jalan kaki, ini pihak ketiga yang atur,” tuturnya.

Secara keseluruhan, distribusi logistik di Mamberamo Tengah, sesuai arahan KPU Provinsi Papua harus dimulai pada bari Minggu (14/04/2019), tapi karena kondisi di atas hari itu tidak ada aktifitas maka hal tersebut baru dimulai pada Senin (15/04/2019).

‘Jadi Senin kita jadwalkan pengiriman ke distrik yang paling jauh, yaitu Distrik Megambilis. Pengiriman dilakukan menggunakan pesawat AMA,” katanya.

Logistik untuk Mamberamo Tengah, ditampung di Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya dan kemudian baru dikirm ke Kobagma. Setelah itu distribusi diteruskan ke Distrik Kelila, Eragayam dan terakhir ke Distrik Ilugua.

Atias menjelaskan pendistribusian ke Eragayam agak terhambat karena jalannya putus.

“Awalnya kita kirim pakai truk, tapi karena kondisi jalan mereka harus terhenti di Temeria jadi hari ini baru kita kirim Strada (mobil 4 WD). Kalau untuk Megambilis logistik dikumpul di distrik karena nanti masyarakat yang kumpul. Tidak mungkin kita kirim ke kampung-kampung karena lokasinya jauh-jauh. Saat ini logistik sudah tersalur 100 persen,” katanya.

Pendistribusian logistik di Papua, khususnya yang harus menggunakan pesawat atau helikopter membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Karenanya Ketua KPU Papua, Theodorus Kossay sangat mengharapkan adanya keterlibatan dari Pemerintah Daerah (Pemda) dalam bentuk dana hibah. Ia menyebut dana hibah yang diberikan KPU RI tidak mencukupi untuk penyaluran logistik.

“Contoh di Kabupaten Nduga, seluruh penyaluran haru pakai pesawat dan helikopter. Total biaya yang diperlukan sekitar Rp 7 miliar,” katanya. (redaksi)