Kajati Papua : Harus Ada Terobosan Buat Kontraktor Asli Papua

JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nikolaus Kondomo, SH, MH rupanya memberi perhatian khusus atas nasib yang dialami kontraktor asli Papua. Beberapa kali mereka mendatangi kejaksaan karena merasa dipermainkan saat mengikuti lelang-lelang proyek di lingkungan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pengusaha melaporkan dugaan penyimpangan itu. Akibatnya ada beberapa kasus dugaan korupsi yang sedang diproses dan didalami Pidana Khusus Kejati Papua.

“Banyak kontraktor dan pengusaha asli Papua yang merasa dirinya tidak diakomodir dalam ketentuan yang berlaku, sehingga beberapa hari lalu terjadi unjuk rasa di di kantor Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Papua,” jelas Nikolaus, dalam video berdurasi 2 menit.

Kontraktor asli Papua merasakan adanya perlakukan tidak adil dan transparan. Padahal pembanguan di Papua seharusnya melibatkan peran lokal sehingga dapat menumbuhkan ekonomi dan kesejahteraan warga asli Papua.

Sebagai solusi, Nikolaus menyarankan agar pemerintah memberi perlakukan tertentu dengan memberikan proyek-proyek dengan nilai tertentu diperuntukan untuk orang-orang Papua. “Tapi dengan persyaratan-persyaratan yang cukup sulit untuk mereka. Misalnya mereka harus memiliki alat-alat berat, harus ada dump truck. Mereka kan kebanyakan tidak memiliki itu. Kalau tidak memiliki satu syarat itu mereka dicoret dari kepesertaan lelang itu. Ini kan salah satu persyaratan yang mempersulit,” tambah Nikolaus.

Selain itu, dalam proyek-proyek besar, peserta lelang harus menyertakan pengusaha lokal untuk terlibat dalam pengerjaannya. Bukti kemitraan itu dapat ditunjukkan dengan adanya surat kerja sama antara perusahaan dengan kontraktor lokal sebagai persyaratan mengikuti lelang. “Jika tidak ada persyaratan itu tidak bisa mengikuti lelang,” kata orang Papua pertama yang menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi ini.

“Memang harus ada terobosan tersendiri,” kata Nikolaus lagi.

Sebenarnya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua sudah menjamin dan mengamanatkan bahwa semua usaha perekonomian Papua harus “diarahkan dan diupayakan untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Papua, dengan menjunjung prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan” (Pasal 38). Kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 42: pembangunan ekonomi di Papua “dilaksanakan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat”.

Selain itu juga ada Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Percepatan Papua dan Papua Barat ditambah dengan Perpres 27 tahun 2020, yang mengamanatkan agar pengadaan langsung jasa konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat “diutamakan untuk pelaku usaha orang asli Papua”. Rincian peraturan presiden itu dijelaskan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020. (rdk)

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

21,952FansSuka
2,769PengikutMengikuti
17,700PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles