Kekuatan Kepala Suku dalam Pelaksanaan Demokrasi Masih Dominan

JAYAPURA,REPORTASEPAPUA.COM –  Hingga kini kekuatan kepala suku masih dominan, khususnya di wilayah pegunungan Papua yang masih memegang kendali dalam pelaksanaan demokrasi di Papua semisal pilkada atau pemilihan legislatif (pileg).

Hal itu dikatakan, Anggota Fraksi Demokrat DPR Papua, Thomas Sondegau kepada Wartawan, Rabu (5/12/18).

“Di wilayah gunung itu kekuatan kepala suku masih dominan. Apalagi kalau ada masyarakat yang tak mematuhi perintah kepala suku memberikan suara kepada kandidat tertentu, risikonya bisa fatal. Bisa diusir dari kampung atau wilayah itu,” ungkap Thomas Sondegau.

Bahkan, legislator Papua ini juga tak sependapat jika ada pihak yang mewacanakan mengubah atau menghilangkan sistem noken dalam pesta demokrasi semisal pilkada dan pileg, karena sistem noken telah diakui Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai kearifan lokal, dan Papua adalah daerah khusus (memiliki UU Otsus).

“Jadi tidak bisa diubah, jangan karena kepentingan politik sehingga itu mau diubah. Makanya penyelenggara juga harus memahami itu. Akhir-akhir ini kan ada wacana sistem noken mau diubah. Jangan hanya melihat negatifnya,” tegasnya.

Dikatakan, jika ada pihak yang mewacanakan mengubah sistem noken di Papua dengan alasan bertentangan dengan undang-undang, tidak menutup kemungkinan ada kepentingan tertentu di balik itu.

Terkait pemilih pada pileg mendatang yang wajib memiliki KTP elektronik (KTP-el) lanjut Thomas, pertanyaannya apakah kini mayoritas penduduk Papua yang punya hak pilih telah melakukan perekaman atau memiliki KTP-el.

Menurutnya, jika hal tersebut harus diterapkan, mestinya sejak jauh-jauh hari pihak terkait mempersiapkan semua itu.

“Jadi kalau ada masalah di lapangan nantinya, siapa mau bertanggungjawab. Pemilih harus menggunakan KTP-el, ke depannya mungkin bisa diterapkan di Papua, namun sekarang atau pada pileg 2019 belum,” pungkasnya.(tiara)