Ketua Komisi III DPR Papua Menilai Pengelolaan Dana Cadangan Perlu Dilakukan Penyesuian Sesuai Filisofi Pembentukan Dana Cadangan

0
853
Ketua Komisi III DPR Papua Benyamin Arisoy, SE. M, Si

JAYAPURA, Reportasepapua.com – Baru-baru ini, DPD RI wakil menteri Keuangan Republik Indonesia dalam rapat kerja menyampaikan tentang dana Otsus sebesar Rp 1.085 Triliun yang di deposito pemerintah Provinsi Papua dan dimuat dalam Cenderawasih Pos pada  Jumat (28/02/2020), ditanggapi oleh Kepala perwakilan BPK RI Papua, bahwa dana deposito tidak ditemukan dalam LHP BPK. Sehingga perwakilan BPK RI akan telusuri.

Terkait masalah itu, Ketua Komisi III DPR Papua yang membidangi Anggaran dan Asset Daerah, Benyamin Arisoy, SE. M, Si menjelaskan,  dalam peraturan daerah Provinsi Papua nomor 1 tahun 2010 tentang pembentukan dana cadangan Pemerintah Provinsi Papua yang menjadi dasar pengelolaan dana cadangan sudah saatnya perlu dilakukan penyesuaian sesuai filosofi pembentukan dana cadangan.

Menurut Benny Arisoy,  keterbatasan-keterbatasan dalam pengelolaan keuangan daerah pasca otonomi daerah, telah membuka ruang bagi pembuatan diskresi oleh pemerintah daerah terkait pembiayaan program kegiatan yang membutuhkan dana relatif besar.

“Jadi faktor periode anggaran yang terlalu singkat yakni 1 tahun fiskal (1 Januari- 31 Desember) telah menimbulkan persoalan atas keseimbangan fiskal daerah. Sementara

implikasi dari kondisi tersebut adalah diberikannya kewenangan kepada daerah untuk membentuk dana cadangan secara eksplisit,” ungkap Benny Arisoy dalam pesan singkatnya kepada Reportase Papua, Sabtu (29/2/20).

Politisi Partai Demokrat itu pun menjelaskan,  dalam pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan pasal 63 Pemendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan.

“Jadi dana abadi/dana cadangan, pertama konsep dana abadi hanya ada dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus dan tidak ada dalam perundangan keuangan negara atau daerah. Sebab dalam perundangan hanya ada dana cadangan dan konsekuensinya saat mencadangkan dana tetap harus disebut dana cadangan. Itulah sebabnya provinsi menetapkan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) tentang dana cadangan dan bukan dana abadi,” jelasnya. 

Kedua lanjut Arisoy,  jika konsep yang berbeda ini perlu dibahas lagi, bila tetap menggunakan dana Abadi sesuai undang-undang nomor 21 tahun 2001, pasal 38 ayat 2 dan penjelasannya.

“Berarti penggunaannya terutama untuk menjaga ketersediaan sumber manakala Otsus berakhir. Itu pokok pikiran yang saya ingat dari diskusi perumus undang-undang otsus,” ungkap legislator Papua ini.

Menurutnya,  bila demikian dana Abadi seharusnya di investasi dalam investasi permanen, misalnya penyertaan modal di PT Freeport dan PT Bank Papua namun investasi seperti ini sangat perlu berhati-hati.

Apalagi kata Benny,  bila dana tersebut disamakan atau dimaknai sebagai dana cadangan, maka perlu mendiskusikan penyamaan istilah dana Abadi dengan dana cadangan. Apakah sudah ada dalam Perda?

Sebab kata dia (Benny) sekalipun dana cadangan ada, tapi perlu dibahas dengan BPK, agar tidak muncul salah paham di kemudian hari, dan rumusan kegiatan pendidikan atau kesehatan yang membutuhkan pembentukan dana cadangan, itu juga perlu dipertegas dalam Perda dana cadangan.

Dikatakan, bagaimana penggunaan dana cadangan dalam neraca 31 Desember 2017 sebesar Rp 1.089.034.297.308 dan neraca 31 Desember 2018 sebesar Rp 966.280.889.220 dalam laporan keuangan 2017 dan 2018 telah diungkap dalam catatan atas laporan keuangan

(CALK) secara memadai oleh pemerintah provinsi Papua, dimana terjadi penurunan pada periode 2018 karena ada penggunaan dana tersebut.

“Apakah penempatan dana cadangan dalam deposito dibenarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menjelaskan dalam pasal 123 Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 122 ayat 1 ditempatkan pada rekening tersendiri yang dikelola oleh PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah),” ujarnya

Terkait dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kata Benny Arisoy, itu belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, karena dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Sehingga ujar Benny,  hasil penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menambah dana cadangan, sementara posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

“Dalam penjelasan ayat 2 pasal 123 berbunyi ayat 2 salah satu contoh portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah adalah deposito pada bank pemerintah bahwa dana cadangan dapat disimpan di deposito bank pemerintah,” terangnya.

Saat disingung mengenai pertanyaan warga yang lain mengapa pemerintah daerah menyimpan uang, sementara masih banyak layanan publik pendidikan dan kesehatan belum terpenuhi.

Menurutnya, masalah layanan pendidikan dan kesehatan tidak semata ditentukan oleh besaran alokasi anggaran. Fakta ini telah dibuktikan oleh penelitian di berbagai negara Asia.

“Selain alokasi anggaran, aspek lain yaitu perencanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan secara bersama menentukan kinerja urusan pendidikan dan kesehatan untuk berhasil,” pungkasnya. (Tiara)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here