Kodam XVII : Penegakan Hukum Di Papua Dalam Rangka Menegakkan Kewibawaan Dan Kepastian Hukum di Wilayah NKRI

Jayapura, reportasepapua.com – Maraknya aksi penyerangan dan penembakan yang terjadi di Papua, yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) serta kondisi geografis wilayah Papua yang dikelilingi pegunungan dan hutan lebat serta berbatasan dengan negara PNG. Perlu dilakukan upaya penanganan khusus dalam bentuk satuan tugas penegakan hukum (Satgasgakkum) TNI-Polri,

Hal tersebut disampaikan Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf M Aidi, Selasa (18/9/2018). Dikatakannya, mencermati situasi daerah operasi dalam pelaksanaan tugas satuan tugas penegakkan hukum (Satgasgakkum) serta analisa dan konsep yang akan dilakukan oleh Satgasgakkum, maka perlu adanya upaya-upaya khusus dengan perhitungan yang seksama.

Namun demikian upaya pendekatan teritorial berupa pembinaan masyarakat dan pendekatan sosial yang dilakukan selama ini tetap dikedepankan, sedangkan kontak senjata adalah pilihan terakhir.

Sebagaimana yang telah dberitakan sebelumnya bahwa di wilayah Papua khususnya di daerah pegunungan telah terjadi tindakan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengangkat senjata secara illegal yang dikenal dengan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB). Mereka telah melakukan pembantaian baik terhadap warga sipil, aparatur sipil negara (ASN), maupun aparat keamanan TNI/Polri. Tak terkecuali anak dibawah umurpun menjadi sasaran kebrutalan mereka Bahkan mereka telah menembaki pesawat-pesawat sipil yang merupakan transportasi vital dan utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pedalaman pegunungan Papua. Termasuk melakukan penyanderaan terhadap ribuan warga sipil di tembagapura dan membakar fasilitas sosial berupa Rumah Sakit, Gedung Sekolah, puluhan rumah warga serta melakukan pemerkosaan terhadap petugas pendidikan di daerah pedalaman Arowanop. Meyerang dan membantai pekerja jalan yang bertugas membuka isolasi daerah pedalaman Papua agar kesejahteraan rakyat bisa merata.

Itulah sebabnya Satgasgakkum TNI/Polri terus melakukan pengejaran terhadap kelompok KKSB yang di sinyalir mereka berkedudukan di wilayah Mulya, Illaga, Tiom, Nduga, Tembagapura dan lain-lain. Ini demi menegakkan kewibawaan dan kepastian hukum di wilayah NKRI. Tidak hanya di lakukan di Lanyjaya, di Puncakjaya atau di wilayah Papua saja tetapi hal tersebut berlaku di mana saja di seluruh wilayah hukum NKRI. Tegas Aidi saat diminta tanggapan tentang tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat TNI/Polri di Lanijaya Papua.

Menanggapi pernyataan tokoh Agama yang mengatasnamakan Gereja agar TNI/Polri menghentikan aksi pengejaran di Wilayah Lanyjaya dan mendesak pemerintah agar segera menarik seluruh personel TNI/Polri di wilayah pegunungan Papua, kembali Aidi Menegaskan bahwa, Ini adalah Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat.

“TNI/Polri adalah Aparat Negara yang bertugas menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara. Tidak ada satupun daerah atau tempat di seluruh wilayah Kedaulatan NKRI yang tidak boleh dimasuki dan diduduki oleh aparat kemanan TNI/Polri. Karenanya Negara dapat menempatkan aparat TNI/Polri di mana saja di seluruh wilayah NKRI. Amerika saja menempatkan pasukan Marinirnya di Darwin Australia jelas-jelas bukan Negaranya kok tidak diprotes, sedangkan TNI/Polri bertugas di wilayah Negaranya sendiri kenapa mesti diributkan? Hal ini juga dalam rangka melaksanakan amanah UU TNI No. 34 tentang Tugas Pokok TNI, Perbantuan kepada Pemda dan Polri, Penanggulangan Separatisme dan lain-lain,”ungkap Kapendam.

Aidi menambahkan, Mereka jelas-jelas mengangkat senjata secara illegal, melakukan perlawanan terhadap kedaulatan Negara, tentunya tidak bisa dibenarkan dalam pandangan hukum manapun. Justru kalau aparat keamanan tidak melakukan tindakan penegakan hukum maka patut di persalahkan karena telah melakukan pembiaran.

Saat ditanya tentang kemajuan hasil dari penegakan hukum yang dilakukan oleh TNI/Polri? Aidi menjawab, Jelas ada hasilnya dan cukup signifikan, mereka sekarang semakin terdesak dan sebagian Markasnya telah berhasil direbut dan diduduki oleh pasukan TNI/Polri baik di Yambi Mulia yang dulunya dikuasai Lekagak Talenggeng, di daerah Tiom Lannyjaya dan beberapa wilayah yang selama ini dijadikan Markas oleh KKSB.

“Perebutan daerah merah atau daerah hitam yg selama ini di kuasai oleh KKSB dan dinyatakan sebagai wilayah di luar NKRI adalah pelecehan terhadap kedaulatan NKRI. Disinyalir juga sering terjadi pemaksaan kehendak di bawah ancaman senjata terhadap kepala kampung sampai dengan kepala daerah sehingga penyelewengan terhadap pemanfaaatan dana desa yg tujuan utamanya utk kesejahteraaan masyarakat dengan dalih bahwa setiap orang Papua harus mendukung perjuangan Papua Merdeka,”Cetus Aidi.

Itulah sebabnya mereka berusaha menggunakan simpatisan-simpatisannya berkoar-koar memojokkan TNI/Polri agar menghentikan operasinya di wilayah pegunungan. Mereka menggunakan KNPB, LSM, Pemerhati HAM, termasuk adanya pendeta-pendeta yang berseberangan dengan NKRI, menghalalkan segala cara menjadi provokator dan menghasut rakyat dengan menggunakan kedok Agama. Tidak mendukung Nasionalisme serta persatuan dan kesatuan Bangsa. Seakan-akan segala yang dilakukan oleh TNI/Polri tidak pernah benar. Tetapi mengangkat senjata secara Illegal, pembantaian terhadap warga sipil, Asn dan aparat keamanan mereka tidak permasalahkan.

“Nantinya wilayah-wilayah yang baru saja direbut dan diduduki oleh TNI/Polri dimana selama ini disebut sebagai daerah merah karena dikuasai dan dijadikan markas oleh KKSB akan ditempatkan pos-pos pengamanan dan dilaksanakan pembinaan teritorial dengan melibatkan unsur Pemda, agar roda perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat segera berjalan secara normal. Terutama bagi pendidikan anak-anak. Kita bisa membayangkan selama bertahun-tahin bahkan hingga puluhan tahun di pedalaman pegunungan tengah Papua terutama di wilayah yang dikuasai oleh KKSB generasi-generasi Bangsa tidak mengenyam pendidikan, artinya mereka tidak punya masa depan serta kehidupan sosial mereka tidak normal terkumkum oleh primitisme karena terisolasi dari dunia luar. Inilah yang seharusnya menjadi keprihatinan kita bersama oleh seluruh komponen Bangsa,” Pungkasnya.

Untuk realisasi tersebut nantinya pada ruang-ruang yang kosong dan belum sempat terjamah oleh Pemda, maka selaku Garda terdepan TNI selalu siap memberikan bantuan terutama pada sektor pendidikan, TNI siap menjadi guru di daerah pedalaman, demikian pula sektor kesehatan, pendampingan pertanian dan lain-lain. Karenanya akan ada penambahan Pos-Pos TNI, Penambahan dan posramil menjadi Koramil maupun sampai ke tingkat Kodim. Intinya semua untuk kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NKRI terutama di daerah pedalaman khususnya di Papua. (anto)