JAYAPURA,REPORTASEPAPUA.COM Ketua Komisi II DPR Papua yang membidangi Perekonomian, Herlin Beatrix Monim, SE mengatakan, jika selama berapa tahun ini tidak ada tambahan anggaran buat perekonomian. Namun selama dua tahun berjalan, pihaknya juga sudah berupaya memperjuangkan agar anggaran perekonomian ini juga harus mendapatkan perhatian dari Tim Anggaran Penerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua, karena memang perekonomian merupakam sektor riil di Papua.

Pernyataan itu disampaikan Herlin Beatrix Monim kepada awak media, usai melakukan rapat dengan lima OPD sebagai mitra Komisi II DPR Papua di Hotel Aston Jayapura, pada Rabu (23/10/19)).

Namun diakui, jika anggaran perekonomian saat ini memang sangat minim. Hanya saja pihaknya fokus pada bidang pengembangan dalam rangka menyambut Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 yang akan dilaksanakan nanti di Bumi Cenderawasih ini.

“Tentunya dengan semangat sukses penyelenggaraan, sukses ekonomi berarti harus ditunjang juga dengan anggaran yang signifikan,” kata Herlin Monim, sapaan akrab Politisi Partai NasDem ini.

Dikatakan, memang dalam dua hari pembahasan dengan mitra dan yang kami dapat terjadinya perampingan dan peleburan OPD, sehingga mitra kami juga merasakan dampak itu karena dari 12 menjadi 7.

“Tentunya dinas-dinas atau SKPD yang kemudian dilebur menjadi satu OPD ini, yang tadinya ada dinas, akan menjadi bidang, maka dana-dana kegiatan jelang PON yang sudah mereka programkan, itupun sudah sangat minim diberikan karena terjadi pengurangan,” ungkapnya.

Bahkan lanjut Herlin Monim menyatakan, ada beberapa OPD yang kemudian menjadi bidang tidak dapat menganggarkan program yang sudah direncanakan untuk menunjang PON, itu tidak bisa di anggarkan, karena keterbatasan dana yang dimiliki.

Tetapi kata dia (Monim) beberapa SKPD yang kemudian jadi satu OPD ini, sudah dirampingkan dan disatukan misalnya Disnaker menjadi Perindakop Naker. Itu menjadi satu dan cukup mendapat penambahan anggaran yang cukup.

“Tapi dalam pembahasan kami, itu masih sendiri-sendiri. Nah, yang kami pertanyakan bagaimana mereka nanti melaksanakan tugasnya ketika OPD ini digabungkan. Ini kita bicara tentang PON, tapi ini juga terkait anggaran,” ujar Monim.

Ia mencontohkan, misalnya Dinas Perkebunan dan Dinas Tanaman Pangan Hulktikultura. Mereka juga dianggarkan sendiri-sendiri tapi kemudian akan dilebur jadi satu dan menjadi bidang. Ia mengakui, terkait PON, ini titik berat sukses PON, sukses Ekonomi.

“Memang sudah ada OPD yang merencanakan programnya untuk PON. Misalnya Dinas Perikanan sudah menganggarkan untuk budidaya ikan air tawar. Mereka telah menganggarkan untuk keramba-keramba yang rusak saat banjir akan diganti sehingga ke depan ketersediaan ikan tercukupi,” ucapnya.

Namun pihaknya juga berharap, pada pelaksanaan anggaran diawal tahun 2020 benar-benar bisa berjalan pada bulan pertama atau kedua. Ketika DPR Papua sudah menetapkan anggaran pada Oktober ini, ada cukup waktu beberapa bulan ke depan untuk melakukan evaluasi.

“Jadi kami berharap pelaksanan anggaran itu tidak molor ketika sudah disetujui dan dana sudah dikucurkan. Terutama dana Otsus karena kebanyakan dana yang dianggarkan untuk menunjang PON ini adalah dana Otsus. Ini yang menjadi kendala dan kemudian kami pikirkan nanti di dorong di tim anggaran. Tapi jika terjadi keterlambat maka akan berpengaruh pada setiap SKPD untuk menunjang PON ini,” tandasnya.

Hanya saja kata Herlin Monim, anggaran kami di bidang perekonomian ini pasti ada bagian-bagian yang nanti diusul oleh PB PON, dalam ketersediaan pangan untuk menjelang PON.

“Tapi tidak hanya itu, karena ada juga pengembangan usaha kecil untuk segala macam bentuk souvenir atau hasil-hasil kerajinan tangan ini yang juga di kembangkan dan di dorong. Salah satunya ketersediaan galeri untuk menampung semua hasil kerajinan tangan dari seluruh mama-mama pengrajin di Tanah Papua ini,” pungkasnya. (Tiara)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here