JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kesiapannya mendampingi Pemerintah Provinsi Papua dalam melakukan penagihan Pajak Air Permukaan (PAP) kepada PT. Freeport Indonesia.

Hal itu disampaikan Koordinator Wilayah VIII KPK RI, Adlinsyah Malik di Jayapura, disela-sela Monitoring dan Evaluasi Optimalisasi Pendapatan Provinsi Papua, jumat (26/7), di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II, Jayapura.

Hanya saja, sambung dia, KPK tak pada posisi mengintervensi. Tetapi hanya memberi pendampingan untuk mendorong pembayaran PAP.

“Intinya posisi KPK dalam PAP ini sekali lagi hanya sebagai pendamping. Sebab kita ada kewenangan untuk pencegahan tindak pidana korupsi dan supervisi,” terangnya.

Pada kesempatan itu, Adlinsyah mengkritisi kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Papua yang dinilai kurang optimal mengelola pemasukan. Diantaranya, pajak kendaraan bermotor yang menunggak serta persoalan retribusi dan masalah pajak air permukaan.

“Padahal sebenarnya masih banyak potensi pendapatan baru lainnya yang bisa digali untuk mendatangkan pendapatan asli daerah,” Ujarnya.

Koordinator Tim Supervisi KPK wilayah Papua, Maruli Tua menekankan perlu adanya komunikasi yang baik antar Bapenda Provinsi dan perwakilan UPT di daerah guna memaksimalkan tugas dan fungsi UPT di daerah. Selain itu, dia mengingatkan agar semua pembayaran pajak harus dilakukan secara online guna meminimalisir terjadinya korupsi.

Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah Papua, Gerson Jitmau memastikan siap menindaklanjuti seluruh arahan dan kritisi KPK. (Berti)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here