Laurenzus Kadepa Digadang-Gadang Pimpin DPR Papua

JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – Sosok Politisi Partai NasDem, Laurenzus Kadepa (LK) kini tiba-tiba menjadi viral, pasalnya ia merupakan calon terkuat yang digadang-gadang akan memimpin lembaga DPR Papua, selama lima tahun kedepan.

Berbagai dukungan pun terus mengalir buat Laurenzus Kadepa untuk jadi Ketua DPR Papua, periode 2019 – 2024. Termasuk Anggota 14 kursi DPR Papua menyatakan memberikan dukungan penuh kepada anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa untuk memimpin lembaga tersebut.

Salah satu anggota 14 kursi DPR Papua, Yonas Alfon Nusy mengatakan, ketua DPW Partai NasDem Papua, Mathius Awitouw telah menyatakan menyiapkan empat nama sebagai calon ketua DPR Papua.

“Kami menanggapi pernyataan Ketua DPW Nasdem. Sebab kami melihat peluang ketua DPRP itu adalah Larenzus Kadepa,” kata Yonas Nussy kepada Wartawan di ruang kerjanya, Jumat (14/6/19).

Menurutnya, bukan tanpa alasan pihaknya mendukung Kadepa. Sosok Kadepa dinilai mampu menyerap setiap aspirasi masyarakat.

Apalagi lanjutnya, Laurenzus Kadepa juga dapat diterima di semua kalangan, baik kelompok masyarakat maupun keagamaan.

“Dia (Kadepa) ini adalah wakil rakyat yang mampu hadir dalam komunitas masyarakat mana saja dalam melaksanakan tugas ke dewanan,” tandasnya.

Sehingga berbagai hal itulah yang menjadi catatan pihaknya untuk mendukung Kadepa sebagai Ketua DPR Papua.

“Jadi kami dukung penuh jika ia dipercayakan jadi ke DPRP dan dukungan masyarakat adat dari berbagai daerah akan mengalir karena ini merupakan seauatu yang baik untuk kepentingan bersama,” ujar Nussy.

Untuk itu, pihaknya akan mengumpulkan aspirasi masyarakat adat dari berbagai wilayah untuk bertemu Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh guna menyampaikan jika Laurenzus Kadepa lah yang layak menjadi pimpinan DPRP.

“Kami dari Barisan Merah Putih juga akan menyurati Surya Paloh mohon kesediaan beliau bertemu, karena figur Laurenzus Kadepa sangat layak jadi pimpinan DPR Papua,” imbuhnya. Hanya saja sambungnya, kalau misalnya ada perubahan peta politik ketika putusan MK itu urusan lain. (TIARA)