• HOME
  • PERISTIWA
  • HUKUM & KRIMINAL
  • Politik
  • Ekonomi Bisnis
  • Olahraga
  • ADVERTORIAL
    • Pemprov Papua
    • Advetorial Kodam XVII
    • Polda Papua
    • Kabupaten Jayawijaya
    • Kota Jayapura
    • Kabupaten Keerom
    • Kabupaten Merauke
    • Kabupaten Puncak Jaya
    • Kabupaten Teluk Bintuni
    • Kabupaten Teluk Wondama
    • Kabupaten Waropen
    • Kabupaten Yahukimo
    • PAPUA BARAT
  • REPORTASE TV
Reportase Papua
Reportase Papua

Maret 5th, 2021
  • HOME
  • PERISTIWA
  • HUKUM & KRIMINAL
  • Politik
  • Ekonomi Bisnis
  • Olahraga
  • ADVERTORIAL
    • Pemprov Papua
    • Advetorial Kodam XVII
    • Polda Papua
    • Kabupaten Jayawijaya
    • Kota Jayapura
    • Kabupaten Keerom
    • Kabupaten Merauke
    • Kabupaten Puncak Jaya
    • Kabupaten Teluk Bintuni
    • Kabupaten Teluk Wondama
    • Kabupaten Waropen
    • Kabupaten Yahukimo
    • PAPUA BARAT
  • REPORTASE TV
  • Follow
    • Facebook
0 comments Share
You are reading
Legislator : Otsus Lanjut Atau Tidak, Keputusan Ada di Rakyat Papua
Home
PERISTIWA

Legislator : Otsus Lanjut Atau Tidak, Keputusan Ada di Rakyat Papua

Juli 17th, 2019 Redaksi Reportase PERISTIWA 0 comments

Legislator : Otsus Lanjut Atau Tidak, Keputusan Ada di Rakyat Papua

JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa yang membidangi Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM menegaskan, jika Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua bukan soal uang, maka hak dan harkat martabat kemanusiaan bagi Orang Asli Papua (OAP) menjadi ukuran kekhususan .

“Otsus bukan soal uang. Tapi pertama adalah hak, harkat dan martabat kemanusiaan bagi manusia Papua menjadi ukuran kekhususan. Oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan masyarakat pada umumnya sesuai amanah pasal 45 UU Otsus,” kata Laurenzus Kadepa, baru-baru ini.

Kedua, lanjut Kadepa, reformasi hukum , penegakan HAM, dan rekonsiliasi yang gagal. Sedangkan, soal Hak Azasi Manusia (HAM) dan rekonsiliasi yang dimaksud dasar hukumnya Peraturan Presiden (Perpres).

Untuk itu, legislator Papua ini mempertanyakan hingga kini belum ada Perpres tentang Komisi HAM Papua, termasuk Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

“Pertanyaan saya, apakah ada Perpres tentang Komisi HAM Papua? Pengadilan HAM papua? Perpes tentang KKR ? Kenapa presiden tak mau keluarkan Perpes?,” ketusnya.

Selain itu, Kadepa juga mempertanyakan kepada gubernur Papua apakah tidak memberikan pertimbangan agar Kepres turunan guna pelaksanaan pasal 45 dan 46 UU Otsus.

“Jadi, kami bicara soal harga diri, bukan soal harga uang. Ini tanggapan saya atas semua pendapat tentang Otsus Papua,” jelas Kadepa.

Lanjut dikatakan, jika perlu memberikan interpretasi hukum atas pasal per pasal dalam UU Otsus agar semua makhluk mengetahuinya.

Politisi Partai NasDem ini juga mencontohkan seperti OAP tertindas dari sisi penguasaan sistem proyek di Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional, ekonomi mayoritas dikuasai. Belum lagi ekpor kayu, tambang , tenaga kerja yang di semua sektor di kuasai.

“Jadi Otsus diabaikan. Juga ada yang lain masih banyak, termasuk UU Otsus digilas oleh dengan cara sistem pemerintahan menggunakan regulasi yang lain,” tandasnya.

Ia menambahkan, terkait dengan belum adanya ketegasan dari pemerintah pusat apakah UU Otsus berlanjut atau tidak. Namun kata Kadepa, jika itu ada di rakyat.

“Jadi, bagi saya kesimpulannya dan keputusannya ada di rakyat Papua apakah Otsus lanjutkan apa tidak,” tekannya. (TIARA)

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest
Next article This Chinese Province Says It Faked Fiscal Data for Several Years
Previous article Heboh Penemuan Mayat Dipasar Wamanggu Merauke

Redaksi Reportase

Related Posts

Program Electronik Traffic Law Enforcement (ETLE) Tingkatkan PAD PERISTIWA
Maret 4th, 2021

Program Electronik Traffic Law Enforcement (ETLE) Tingkatkan PAD

Bupati Jayawijaya Sebut Pembangunan Jalan Lingkar Lukmen Akan Melewati 13 Distrik Kabupaten Jayawijaya
Maret 4th, 2021

Bupati Jayawijaya Sebut Pembangunan Jalan Lingkar Lukmen Akan Melewati 13 Distrik

Koramil dan Pemuda Berhasil Budidayakan Tanaman di Perkebunan Hidroponik PERISTIWA
Maret 4th, 2021

Koramil dan Pemuda Berhasil Budidayakan Tanaman di Perkebunan Hidroponik

Leave a Reply Cancel reply

BERITA TERBARU
Program Electronik Traffic Law Enforcement (ETLE) Tingkatkan PAD

Program Electronik Traffic Law Enforcement (ETLE) Tingkatkan PAD

Bupati Jayawijaya Sebut Pembangunan Jalan Lingkar Lukmen Akan Melewati 13 Distrik

Bupati Jayawijaya Sebut Pembangunan Jalan Lingkar Lukmen Akan Melewati 13 Distrik

Koramil dan Pemuda Berhasil Budidayakan Tanaman di Perkebunan Hidroponik

Koramil dan Pemuda Berhasil Budidayakan Tanaman di Perkebunan Hidroponik

Cegah penularan Covid - 19 Kodim Manokwari Gelar Vaksinasi

Cegah penularan Covid - 19 Kodim Manokwari Gelar Vaksinasi

Empat Jurnalis Batal Divaksin Karena Ada Penyakit Bawaan

Empat Jurnalis Batal Divaksin Karena Ada Penyakit Bawaan

KODAM XVII/CENDERAWASIH
Meski Terbatas, Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 125 Bantu Selamatkan Ibu dan Anak di Merauke

Meski Terbatas, Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 125 Bantu Selamatkan Ibu dan Anak di Merauke

2
Ini Pesan Danrem 172/PWY Bagi Satgas Pamrahwan Yonif 432/WSJ

Ini Pesan Danrem 172/PWY Bagi Satgas Pamrahwan Yonif 432/WSJ

2
Kodam XVII Cenderawasih Gelar Doa Bersama Peringati Tahun Baru Islam

Kodam XVII Cenderawasih Gelar Doa Bersama Peringati Tahun Baru Islam

2
Cari Potensi dan Talenta Sepakbola usia Dini, Kodam XVII Gelar Kejuaraan Pangdam Cup

Cari Potensi dan Talenta Sepakbola usia Dini, Kodam XVII Gelar Kejuaraan Pangdam Cup

2
Pangdam XVII Pimpin Sertijab 3 Pejabat di Kodam

Pangdam XVII Pimpin Sertijab 3 Pejabat di Kodam

3
KABUPATEN KEEROM
Diusung 8 Parpol, Paslon Markum- Malen Resmi Mendaftar Ke KPU Keerom

Diusung 8 Parpol, Paslon Markum- Malen Resmi Mendaftar Ke KPU Keerom

31 Maret, Batas Akhir Pelaporan LHKPN

31 Maret, Batas Akhir Pelaporan LHKPN

KABUPATEN TELUK WONDAMA
A2 Komitmen Naikan Tunjangan ASN 100 persen, Kenapa?

A2 Komitmen Naikan Tunjangan ASN 100 persen, Kenapa?

PJS Bupati Wondama, Abdullatief Suaeri : Distrik Nikiwar akan dijadikan Kawasan Agropolitan Pertanian

PJS Bupati Wondama, Abdullatief Suaeri : Distrik Nikiwar akan dijadikan Kawasan Agropolitan Pertanian

KABUPATEN WAROPEN
Persewar Waropen Resmi Datangkan Striker Anyar

Persewar Waropen Resmi Datangkan Striker Anyar

5
Persewar Waropen Terus Gelar Ujicoba, kali ini Melawan Tim PON Papua

Persewar Waropen Terus Gelar Ujicoba, kali ini Melawan Tim PON Papua

2
POPULER
Peduli Pedagang, Bupati Jayawijaya Salurkan Bantuan

Peduli Pedagang, Bupati Jayawijaya Salurkan Bantuan

Tak Terima Hanya Terima Beras, Ribuan Warga Demo dan Tolak Bantuan

Tak Terima Hanya Terima Beras, Ribuan Warga Demo dan Tolak Bantuan

Dua Warga Indonesia Korban, Presiden Jokowi Kecam Keras Aksi Penembakan di Masjid Christchurch

Dua Warga Indonesia Korban, Presiden Jokowi Kecam Keras Aksi Penembakan di Masjid Christchurch

Bupati Keerom Membuka Konferensi Klasis Tabi Keerom ke- 3 Tahun 2019

Bupati Keerom Membuka Konferensi Klasis Tabi Keerom ke- 3 Tahun 2019

Kapolres Manokwari Minta 1 Desember Tak Ada yang Anarkis

Kapolres Manokwari Minta 1 Desember Tak Ada yang Anarkis

Tag Populer
  • Papua
  • Polri
  • polda papua
  • Humanis
  • binmas noken
  • penyuluhan
  • DPRPAPUA
  • Keerom
  • Wondama
  • HUTBHAYANGKARA
HUKRIM
Program Electronik Traffic Law Enforcement (ETLE) Tingkatkan PAD

Program Electronik Traffic Law Enforcement (ETLE) Tingkatkan PAD

Bupati Jayawijaya Sebut Pembangunan Jalan Lingkar Lukmen Akan Melewati 13 Distrik

Bupati Jayawijaya Sebut Pembangunan Jalan Lingkar Lukmen Akan Melewati 13 Distrik

Koramil dan Pemuda Berhasil Budidayakan Tanaman di Perkebunan Hidroponik

Koramil dan Pemuda Berhasil Budidayakan Tanaman di Perkebunan Hidroponik

Cegah penularan Covid - 19 Kodim Manokwari Gelar Vaksinasi

Cegah penularan Covid - 19 Kodim Manokwari Gelar Vaksinasi

Empat Jurnalis Batal Divaksin Karena Ada Penyakit Bawaan

Empat Jurnalis Batal Divaksin Karena Ada Penyakit Bawaan

  • Tentang Kami
  • Susunan Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Back to top
© Reportasepapua.com
PT Reportase Media Papua