Mantan Kepala Bulog Resmi Ditahan, Atas Kasus Korupsi Pengadaan Beras 40 Miliar

MANOKWARI, Reportasepapua.Com- Mantan Kepala Perum Bulog Sub Drive Manokwari Rahmat Hidayat sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan beras fiktif senilai 40 miliar.

Kepala Kejati Papua Barat Dr W. Lingitubun melalui Asisten Tindak Pidana Korupsi Syarifuddin mengatakan, pihaknya melakukan penahanan terhadap RH berdasarkan surat penetapan tersangka Nomor 68/R.2/Fd.1/103/2021 pada 22 Maret 2021.

“Ia hari ini, RH Resmi ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka tersebut resmi di tahan di kini dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Manokwari,”katanya.

Ia menjelaskan, penetapan RH sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan di Kantor Kejati Papua Barat 3 jam oleh Penyidik Kejati Papua Barat. Kata dia, kurung waktu 2 tahun terjadi penyimpangan dalam pengadaan beras di satuan kerja pengadaan sub divre Manokwari baik di Gudang Bulog Baru(GBB) Distrik Manokwari Barat dan Gudang Bulog Lama (GLB) Manokwari Timur Kantor Cabang Manokwari wilayah Papua dan Papua Barat.

“Dan tersangka ini menjalani masa tahanan di Lapas selama 2o hari kedepan,”ungkapnya.

Ia menyebutkan, RH menjabat sebagai kepala Bulog periode April 2018 hingga Septmber 2019 silam diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan fiktif di dua gudang beras Bulog Manokwari. Hal dilakukan menjabat sebagai Kepala Bulog Sub Divre Manokwari 2018 silam.

“Tersangka RH ini tidak sendiri namun bersama- sama memperoleh keuntungan dengan melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Kasus ini ada sejumlah nama turut diperiksa EFG, NH,FR, M dan HS diperiksa sebagai saksi,”sebutnya.

Ia melanjutkan, tersangka RH memerintahkan saksi EFG, NH, FR selaku ketua satuan kerja pengadaaan 2018/2019 bersama saksi M dan Hs selaku kepala gudang untuk merekayasa dokumen administrasi pertanggungjawaban pengadaan beras agar sesuai dengan surat perintah atau SPK.

“Tetapi realisasi anggaran pengadaan beras dari Maret 2018 hingga September 2019 sebesar Rp. 40.077.615.900,00. Namun angggaran tersebut tidak pernah diterima oleh satuan kerja pengadaan sub divisi regioanal Sub divri. Bahkan uang itu dicairkan dan dikusai oleh RH,”tuturnya

Selain itu, anggaran beras tidak sah oleh tersangka Rp 40.077.615.900,00 yang mestinya untuk pembelian beras sesuai surat SPK sebanyak 4.734.530 kg. Lanjut dia, setelah perhitungan stok opname beras dan audit Satuan Pengawas Internal (SPI) Perum Bulog ada kekurangan.

“Setelah hitung ada kekurangan volume beras yang mestinya dibeli sesuai surat SPK maupun uang dicairkan sebesar 1.037.973., 91 kg dengan senilai Rp. 9.032.293.567. Terkait kasus ini merugikan keuangan negara Rp. 9.032.293.567,”pungkasnya. (Dhy)

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

22,041FansSuka
2,873PengikutMengikuti
18,100PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles