Yapen Utara, reportasepapua.com – Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long bersama Anggota Komisi I DPR Papua, Yonas Alfon Nussy beserta staf DPRP, Rosa Bonay melanjutkan kegiatan Rese di Kampung Makiroan, Distrik Poom, Kabupaten Yapen Utara.
Perjalanan ke kampung Makiroan hanya bisa dicapai menggunakan Speed dengan jarak tempuh satu setengah jam dari Distrik Tindarek.
Sebelumnya dua legislator Papua ini mengikuti ibadah syukur masuknya Injil di Serui Laut, setelah dari situ langsung melakukan Reses ke Kampung Kamanap, Kepulauan Yapen Selatan dan juga Waropen untuk menjaring aspirasi masyarakat terkait dengan masalah lapangan bandara, dermaga pelabuhan, pembangunan jalan juga tentang hak ulayat.
Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long mengatakan, kehadirannya bersama anggota dan didampingi staf di Kampung Makiroan ini sesuai dengan fungsi tugas DPR yang harus turun melakukan Reses, hearing dialog bersama masyarakat untuk menyerap aspiras dari masyarakat.
“Jadi kehadiran kami di kampung ini lebih banyak mendengar hal-hal apa saja yang masyarakat dan juga kepala kampung ingin sampaikan terkait dengan pembangunan dan lain sebagainya, ” kata Along sapaan akrab Politisi Partai Golkar itu.
Dikatakan, ini menjadi catatan kita untuk kita disatukan seperti di kampung-kampung lain yang kita sudah sampaikan.
Lalu yang berikut, lanjut Along, terkait dengan apa yang sudah di agendakan oleh pihaknya bahwa pentingnya pemetaan batas wilayah kampung.
Menurutnya, pemetaan batas wilayah kampung ini harus segera dilakukan oleh setiap kampung dan aparat distrik supaya batas wilayah kampung ini tidak menjadi persoalan di masa yang akan datang.
Sebab kata Tan Wie Long, ketika kampung ini punya potensi itu tidak akan menjadi persoalan. Misalnya potensi kayu atau galian C.
“Karena ketika di negeri ini ada berkembang jangan sampai batas wilayah kampung ini menjadi persoalan karena potensinya berlebihan, sehingga ada kampung lain yang datang ambil tempat itu. Ini juga menjadi persoalan tersendiri, ” jelasnya.
Dijelasknannya, supaya kampung ini juga terigtrasi di pemerintah daerah, baik provinsi maupun pusat, bahwa batas wilayah kampung A atau misalnya Makiroan dengan kampung sebelahnya lagi dia punya luas sekian persegi yang didalamnya ada pohon Sagu sekian banyak dan juga ada pohon kelapa sekian banyak serta ada masyarakat sekian banyak, itu harus terdata dengan baik.
“Jadi mau ada pasir ka ada batu ka, itu juga harus terdata dengan baik,” ucapnya.
Apalagi terkait dengan soal pemekaran Daerah Otonom Baru (DOM), Komisi I DPR Papua saat ini sedang menunggu tanda tangan Presiden Jokowi untuk wilayah pemekaran ini mendapatkan SK. Supaya hal ini dibicarakan juga di DPR dan langsung secepatnya di putuskan.
Anggota Komisi I DPR Papua, Yonas Alfons Nussy menambahkan, kita sudah berjuang secara maksimal dan menunggu tanda tangan presiden agar wilayah pemekaran ini mendapatkan SK, sehingga hal ini dapat dibicarakan di DPR.
“Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan ini secepatnya bisa mendapatkan tempat termasuk yang kita perjuangkan adalah pemekaran wilayah Kabupaten Yapen Utara,” tegas Yonas Nussy dihadapan masyarakat Kampung Makiroan saat menjaring aspirasi, baru-baru ini.
Diakui, persoalan ini memang sangat susah dan sulit, pasalnya begitu banyak persoalan. Namun ia (Yonas Nussy) punya keyakinan iman yang kuat.
“Sekalipun dia tidak terdata dalam registrasi Pemda Kabupaten dan lain sebagainya tapi kita punya keyakinan Tuhan akan memudahkan pikiran hikmad untuk orang yang mengatur negara ini bisa memasukan Yapen Utara dalam sistim, “imbuhnya.
Untuk itu, kata Nussy, aspirasi masyarakat akan dicatat untuk disampaikan melalui mekanisme dewan, dan itu akan dirapatkan lalu disampaikan kepada pemerintah.
“Jadi yang mana kita akan komunikasikan kepada pemerintah kabupaten, mana yang kita komunikasikan ke pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat. Mungkin hal-hal ini penting sekali kita sampaikan mengawali pertemuan ini,”ucapnya.
Sebab menurut Yonas Nussy, apa yang diusulkan oleh rakyat, maka itu yang akan dikerjakan.
“Bukan kita rubah pikiran rakyat terkait yang mereka sampaikan. Mungkin ini sebuah perjuangan yang besar karena kita membutuhkan orang-orang legislatif yang bicara dan langsung kerjakan dan dapat menyambung aspirasi rakyat dengan baik, “tandas Nussy.
Apalagi kata Nussy, begitu banyak anak-anak Papua yang juga ada dalam sistim birokrasi politisi hari ini, tapi tidak bicara tentang hak orang Papua. Khususnya masyarakat yang berada di wilayah terpencil.
“Dong hanya datang ambil suara saja untuk maju di DPR, tapi dong tidak bicara membela hak rakyat dan itu mendapat koreksian yang sangat besar,” ketus Nussy.
Oleh karena itu, ia mengingatkan seluruh rakyat Papua khususnya masyarakat Kampung Makiroan Kepulauan Yapen Utara agar tidak tertipu dengan apa yang mereka sampaikan.
Bahkan, ia menyarankan jika memilih harus orang yang tepat dan niatnya betul-betul tulus untuk membantu rakyat dan dapat membawa aspirasi rakyat.
Perlu diketahui bahwa, kesulitan yang sangat urgen dihadapi masyarakat Kampung Makiroan Yapen Utara ini terkait soal pendidikan yang mana hanya dua orang guru yang mengajar untuk enam kelas, tapi saat ini gurunya tinggal satu karena sedang tidak berada di kampung. Juga masalah kesehatan, yang tenaga medisnya jarang berada di tempat.
Selian itu bangunan sekolah yang sudah tidak layak untuk dipakai karena atap dan lantainya juga sudah pada rusak parah.
Untuk itu, masyarakat meminta agar pemerintah bisa melihat ini. Meskipun Kampung Makiroan berada di sebuah pulau yang sangat jauh dan terpencil lantaran medannya sangat susah untuk dijangkau karena harus melawan obak deras untuk bisa tiba di kampung itu, namun masyarakat berharap agar pemerintah bisa membuka akses jalan darat, sehingga masyarakat tidak sulit untuk ke kota membawa hasil kebun mereka.
Juga termasuk tenaga pengajar dan para tenaga medis kesehatan yang di tugaskan di kampung Makiroan tidak pikir panjang lagi untuk menjalankan tugasnya di kampung tersebut, jika akses jalan sudah dibuka.(tiara)
