Memaknai Pesan Pertemuan Pimpinan Gereja Katolik di Tanah Papua

Oleh: Peter Tukan*

Pimpinan Gereja Katolik (Keuskupan)  di Tanah Papua, yaitu  Keuskupan Jayapura, Keuskupan Agung Merauke, Keuskupan Agats, Keuskupan Timika dan Keuskupan Manokwari-Sorong yang membentuk satu  “Provinsi Gerejawi Merauke”  telah menggelar  pertemuan tahunan di Jayapura, 22 – 26 Februari 2021. Dari lima keuskupan itu, Keuskupan Manokwari-Sorong berhalangan hadir.

Sehari sebelum menyudahi pertemuan tahunan itu, Kamis (25/2), para pemimpin Gereja Katolik ini menyampaikan pesan dan harapan mereka,  dengan topik:“Mari Kita Mulai Lagi Bekerja, Bekerja, Bekerja!  Pesan dan harapan itu diumumkan  kepada publik melalui  Jumpa Pers. Hasil jumpa pers itu langsung berviral ke berbagai penjuru mata angin.

Uskup Keuskupan Jayapura, Mgr Leo Laba Ladjar,OFM selaku Mandataris para uskup  se-Tanah Papua, berkenan  menyampaikan point-point penting  pernyataan akhir pertemuan itu, didampingi Uskup Keuskupan Agats,Mgr. Aloysius Murwito,OFM,  Adminsitrator Keuskupan Timika, RD Marthen Kuayo,Pr  dan Vikjen Keuskupan Agung Merauke,  RP Hengky Karywop, MSC.

“Kami membicarakan berbagai  bidang kerjasama kami yang sudah lama berjalan, seperti di bidang pendidikan filsafat-teologi, kesehatan dan pelayanan transportasi udara, AMA (Associated Mission Aviation).  Selain itu, kami juga berbagi pikiran dan perasaan mengenai situasi aktual dalam kehidupan publik di Tanah Papua,” ujar Uskup Leo Laba Ladjar,OFM mengawali Jumpa Pers itu.

 

Beberapa pokok masalah menjadi  pembicaraan yang utama yaitu ketegangan dan tembak-menembak yang masih terus berlangsung di Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Puncak dan perdebatan  mengenai status Otonomi Khusus (Otsus) Papua pascapilkada di beberapa kabupaten dan menjelang pelantikan bupati-bupati yang baru.

Menanggapi situasi itu,  para pemimpin Gereja Katolik se-Tanah Papua ini membicarakan pokok-pokok tersebut, selanjutnya direkomendasikan kepada yang berwenang dan kepada publik, untuk tindak lanjut yang perlu diambil agar suasana damai dalam masyarakat dapat  dibangun dan dipelihara.

 

Belajar dari dan Belajar untuk

Banyak hal yang patut kita cermati  terutama “ semangat atau spirit” dari  pesan dan harapan  ini, serta  tidak sedikit  pula hal yang patut kita “belajar untuk”  dan “belajar dari”  peristiwa jumpa pers itu sendiri. Mungkin terlihat sederhana dan terkesan biasa-biasa saja, namun sangat bermakna.

Terdapat empat orang pemimpin  yang duduk bersama dalam lingkaran kerekanan penuh persaudaraan sejati saat menggelar jumpa pers. Dua orang Uskup yang boleh dikatakan sudah mulai  memasuki “hari  senja” hidupnya dan dua orang Pastor  senior – putra asli Papua yang  tergolong masih muda dan penuh energik. Uskup Leo sendiri berasal dari Pulau Lembata,  Nusa Tenggara Timur (NTT) sedangkan  Uskup Aloysius dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ketika duduk  bersama  para jurnalis saat jumpa pers itu, wajah Pastor Marthen dan Pastor Hengky tampak ceriah, terbersit sikap asli  dua putra terbaik anak  asli Papua ini :  rendah hati, mau  mendengar dan ingin belajar. Tatapan  bola mata keduanya  terlihat sejuk memandang dua uskup – pemimpin  Gereja  Katolik di Papua yang sudah lanjut usia.

Gerak tubuh dua Pastor  senior ini terlihat begitu  tenangnya – sembari  dengan tekun dan cermat  menyimak kata-demi kata, kalimat demi kalimat  yang dilontarkan Uskup Leo Laba Ladjar — yang oleh para pemimpin Gereja Katolik se- Tanah Papua memandangnya sebagai pemimpin Gereja Katolik “yang dituakan” (lahir 04 November 1943).

Patutlah kita  berterimakasih  kepada dua pastor senior ini, Pastor Marthen dan Pastor Hengky  dalam bersikap dan bertutur kata saat berlangsung  peristiwa jumpa pers itu.

Ternyata, banyak hal yang dapat kita “belajar untuk” dan  “belajar dari” peristiwa jumpa pers hari itu.

 

Pesan dan Harapan yang Bermutu

Isi pesan dan harapan  ini pun, jika  cermat dibaca, menyimak kata  demi kata  maka,  terkesan kuat bahwa pernyataan ini benar-benar disiapkan secara sungguh-sungguh, membutuhkan  waktu yang cukup lama untuk berefleksi/merenung sebelum disampaikan kepada publik melalui jumpa pers itu.

Hasil permenungan yang dilandasi  realitas  kehidupan bermasyarakat dan beragama di Tanah Papua, disampaikan  dalam bentuk pernyataan bersama  yang tidak emosional dengan kata-kata yang kasar dan tidak terukur, sekaligus tidak ingin memanfaatkan jumpa pers  itu sebagai kesempatan melampiaskan  rasa kecewa, putus asa, curiga,  benci, iri – dengki, disertai kata-kata kutukan.

Apa yang ditulis dalam pernyataan psan dan harapan,  adalah bagaikan jembatan persudaraan sejati dan solidaritas universal,; sebaliknya  bukan  bagaikan lautan api yang membakar habis benang-benang  persaudaraan, persahabatan, perdamaian dan pengampunan.

Pesan dan Harapan di akhir pertemuan ini,  terkesan bagaikan  sebatang lilin kecil yang menerangi lorong yang gelap itu. Pepatah tua mengatakan:”Jauh lebih baik, kita menjadi lilin kecil yang berada di ujung lorong yang gelap itu, dari pada mengutuki kegelapan itu sendiri”.

 

Komunikasi non-dominatif

Para Pemimpin Gereja Katolik keuskupan-keuskpan di Tanah Papua, selama berlangsungnya pertemuan tahunan itu, tetap memegang teguh semangat pelayanan mereka yang tidak pernah berubah dan luntur  dari masa ke masa yaitu “terus membangun kebersamaan dan persekutuan dengan semua orang tanpa membeda-bedakan suku, warna kulit, asal daerah, agama, ras, golongan, paham  dan pilihan politik, jenis kelamin dan kedudukan dalam masyarakat dan dalam  lembaga keagamaan”. Mereka tetap dan harus menjadi Pelayan bagi sekalian orang – yang datang bukan untuk dilayani melainkan melayani seperti yang sudah dilakukan oleh Sang Gurunya.  Mereka ingin “Berjalan Bersama!” – Bekerja, Bekerja dan Terus Bekerja bersama-sama dalam lingkaran kerekanan dan persaudaraan sejati!

Itu berarti, jabatan yang diemban di atas pundak  mereka (berkat tahbisan suci), apakah sebagai Uskup atau Pastor (Gembala) Gereja Katolik, adalah untuk melayani, sebaliknya  bukan merupakan sebuah status yang bergengsi untuk diayubahagiakan.

Sebagai pemimpin, mereka tidak pernah mendominasi dalam  berkomunikasi, tetapi mereka membangun komunikasi non-dominatif. Komunikasi non-dominatif menghargai partisipasi/peranserta umat yang dipimpinnya, tidak menjadikan umatnya sebagai bayi yang baru lahir yang terus-menerus pasif menerima ASI dari sang ibunya. Komunikasi non-dominatif menghargai dan menggerakkan kemandirian dalam hidup mengereja.

Jika mereka tampil  mendominasi seluruh komunikasi dengan masyarakat/umatnya,  maka itu berarti mereka tampil bagaikan seorang  “Bigman” yang sendiri  bertanggungjawab  menyejahterakan seluruh masyarakat/umat yang dilayaninya, sedangkan masyarakat/umatnya sendiri  hanya  berpangku tangan, menunggu – menadahkan dua telapak tangan untuk diberi makan oleh pemimpinnya, serta selalu  menuntut dan terus menuntut.

Komunikasi non-dominatif  merupakan jalan keluar untuk mengatasi dominasi dalam bentuk apapun yang memperbudak dan menyingkirkan sebagian besar orang dari pertisipasi aktif dalam segala urusan kemasyarakatan demi kesejahteraan masyarakat yang dilayaninya.  Komunikasi non-dominatif berada pada jantung hati seluruh universum dalam diri Pencipta alam semesta. (George Kirchberger, 2002).

Di dalam semangat “komunikasi non-dominatif” para pemimpin Gereja Katolik di Tanah Papua mengajak segenap warga masyarakat ( khususnya dan pertama-tama  umat Katolik) untuk bersama-sama menyadari realitas kehidupan bersama, baik dari sisi kemasyarakatan, ekonomi, politik, maupun  Kamtibmas serta bersama-sama pula bekerja untuk menyelesaikan permasalahan bersama itu.

Mereka bersama-sama menyatakan bahwa “Ini ada masalah kita bersama di depan mata kita semua!”. Dan, mereka tidak hanya sampai di situ saja, namun beranjak maju ke tahapan berikutnya. Tahapan berikut itu, bukanlah tahapan pernyataan mengutuki masalah dan  mempersalahkan orang lain, tetapi  pernyataan yang berisi  saran untuk penyelesaian masalah bersama  secara bersama-sama. “Ini ada masalah kita bersama dan inilah  saran untuk penyelesaian secara bersama-sama!”.

Inilah salah satu “sisi lebih” dari isi pernyataan bersama “Pesan dan Harapan” para pemimpin Gereja Katolik se- Tanah Papua dalam jumpa pers itu. Pesan dan Harapan itu bukanlah obat mujarab yang sekali ditelan langsung sembuh, tetapi sebuah “Pekerjaan Rumah”(PR) yang harus diselesaikan dalam kelompok, dalam kebersamaan, di dalam semangat komuniasi non-dominatif.

Pernyataan akhir pertemuan ini pun bukanlah dibuat secara terburu-buru, alias tiba hari – tiba akal. Bukan pula ditulis dalam suasana emosional, panas hati – panas kepala. Bukan pula ditulis karena mau menjawabi atau mengritik secara destruktif  peristiwa memilukan yang mendadak muncul hari ini;  serta bukan pula merupakan reaksi sesaat karena merasa gerah dengan keadaan hari ini atau  merasa tidak suka atau tidak cocok dengan seseorang atau sekelompok orang yang berbeda dengan kita.

Pernyatan akhir ini bukan pula dibuat untuk menjawabi atau menjelaskan kritikan-kritikan sebelumnya yang disampaikan secara telanjang dan kurang santun  melalui unjuk rasa atau semacam “mosi tidak percaya”.

Tetapi, pernyaatan akhir ini  dibuat untuk kebaikan, kedamaian dan kesejahteraan hidup bersama lintas suku, agama, ras, kelompok politik, asal derah dan golongan. Di sinilah, para pemimpin Gereja Katolik di Tanah Papua ingin mengajak semua pihak yang berkehendak baik untuk menjadi tanda sekaligus sarana kebaikan, keselamatan, kedamaian  dan kesejahteraan bagi semua orang (universale sacramentum salutis) atau dalam paham saudara-saudara kita umat Muslim, menjadi sarana dan pembawa ` rakhmat atau berkat atau kebaikan  bagi alam semesta – bagi semua orang (rahmatan lil alamin).

 

Cermati Teks Pernyataan Akhir

Pernyataan akhir para pemimpin Gereja Katolik di Tanah Papua itu antara lain menampilkan realitas akan adanya gangguan keamanan riil di Tanah Papua.

“Patut diketahui bahwa kekerasan masih terus terjadi di Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Puncak (demikian informasi dari Administrator Keuskupan Timika, RD Martin Kuayo). Ada korban di pihak TNI dan TPNPB-OPM, tetapi juga, korbandari masyarakat  sipil. Mereka menjadi korban, entah karena “salah tembak” atau karena dicurigai sebagai mata-mata dari pihak lawan,” tulis para pemimpin Gereja Katolik itu.

“Siapapun yang menjadi korban, kekerasan kemanusiaan itu sendiri membuat kami sedih dan marah. Dan siapapun pelakunya, entah itu TNI-POLRI atau TPNPB-OPM, tidak bisa dibenarkan, biarpun itu dilakukan dengan alasan yang luhur menurut pandangannya,” tulis para pemimpin Gereja Katolik itu.

Kebenaran dan keadilan boleh diperjuangkan dan harus ditegakkan. Tetapi perjuangan dengan cara kekerasan tidak akan pernah berhasil. Sebab kekerasan akan melahirkan kekerasan lain lagi,  dan begitu terus.

“Karena itu kami menyerukan kepada semua pihak agar menghentikan kekerasan.Bupati sebagai kepala daerah yang bertanggung jawab untuk membangun kerukunan warganya hendaknya mempertemukan semua pihak untuk bersama-sama mencari jalan penyelesaian,” kata para pemimpin Gereja Katolik se-Tanah Papua.

Dari pemaparan tentang realitas keamanan yang tersebut di atas, para pemimpin Gereja Katolik ini pun langsung memberikan saran-saran konstruktif seperti di bawah ini.

Terkait tempat dan fungsi aparat keamanan dikatakan bahwa di beberapa kabupaten,  pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Bupati tidak berjalan seperti  semestinya. Penyebabnya ialah karena tidak ada keamanan,  dan masyarakat tidak merasa aman.

Gangguan dari kelompok TPNPB-OPM (yang juga disebut KKSB: Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata) dihadapi POLRI-TNI untuk menegakkan hukum dan membangun keamanan. Akibatnya adalah timbul korban nyawa dari kedua belah pihak dan lebih-lebih dari pihakmasyarakat  sipil. Akibat lanjut adalah masyarakat panik dan mengungsi (Intan Jaya dan Nduga), sehingga masalah menjadi makin  rumit.

Untuk menyelesaikan masalah itu,  ada suara-suara yang menuntut agar aparat keamanan, khususnya TNI, ditarik keluar dari daerah-daerah itu. Meskipun tuntutan itu kami anggap terlalu umum dan tidak realistis, namun kami menyerukan agar tindak kekerasan oleh kedua belahpihak  (TPNPB-OPM versus TNI-POLRI) dihindari dan dihentikan agar masyarakat sipil jangan lagi menjadi korban.

“Kami mendesak agar penempatan dan fungsi aparat keamanan ditata kembali secara profesional dan proporsional.POLRI adalah mitra Bupati dalam pembangunan kesejahteraan, khususnya dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk itu,  POLRI ditempatkan di markas Polres dan Polsek dan menjalankan tugas teritorial di kampung-kampung (Bhabinkamtimas). Mereka berintegrasi dengan masyarakat dan bersinergi dalam pelaksanaan tugas-tugas teritorial,” kata para pemimpin Gereja Katolik itu.

Demikian juga dengan TNI.Sebagai mitra POLRI, mereka ditempatkan di markas Kodim dan Koramil, juga untuk tugas-tugas teritorial sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa).Satuan-satuan khusus (disebut: Satgas) baik dari POLRI maupun dari TNI atau gabungan antara keduanya, bisa didatangkan hanya dalam keadaan khusus seperti, kalau ada kerusuhan dan gangguan berlebihan dari kelompok KKSB atau apapun juga namanya.

Tugas mereka adalah melindungi Bupati dan masyaratnya agar mereka dapat hidup dan menjalankan tugasnya dengan aman dan damai. Maka kehadiran Satgas atau pasukan khusus  di masyarakat pun jangan sampai menimbulkan kepanikan dan kecurigaan dan akhirnya menyebabkan pengungsian.

Pendekatan denganHati dan Kasih, itulah semboyan yang sudah sering didengungkan.Kami berharap semboyan itu bisa menjadi nyata dalam sikap dan perilaku aparat keamanan.Untuk mewujudkan pendekatan dengan Kasih dan Hati, satuan-satuan khusus itu – sebelum mereka bertugas – perlu dibekali dengan pengetahuan tentang masyarakat setempat, budaya dan adat-istiadatnya. Pemantauan dan pengendalian  atas satuan-satuan tugas itu,  tepatnya dilaksanakan oleh pimpinan yang ada di Papua (Kapolda-Pangdam), dan tidak dikendalikan oleh atasan yang berada di luar Papua.

Begitu pula, tentang persoalan ekonomi dan peluang kerja bagi masyarakat asli Papua khususnya kaum muda. Para pemimpin Gereja Katolik itu mengatakan: Pemerintah perlu menetapkan satu kebijakan untuk mengatur penempatan penduduk dan mempercepat terwujudnya pemberdayaan, peningkatan kualitas dan partisipasi penduduk asli Papua dalam semua sektor pembangunan (Pasal 61).

Di bidang pemerintahan dan kepegawaianserta banyak perusahan swasta, partisipasi orang asli Papua sudah tinggi. Tetapi di bidanglain seperti usaha-usaha kecil dan informal, wajah-wajah non-Papua masih amat dominan dengan konsekuensi bahwa orang asli Papua merasa dipinggirkan.

Ada sejumlah hal yang secara bertahap bisa diatur oleh seorang Bupati dalam wilayah pemerintahannya untuk mengurangi kesenjangan itu.Usaha-usaha seperti transportasi desa, ojek, kios dan usaha kecil lainnya bisa secara bertahap ditentukan sebagai usaha khusus untuk orang asli Papua. Pengaturan dan perlindungan oleh pemerintah diperlukan agar orang asli Papua tidak terlalu kalah bersaing ditempat-tempat itu,lalu mundur lagi.

Pemerintah daerah pun diminta untuk bekerja sama dengan sektor-sektor swasta untuk menyelenggarakan berbagai pelatihan ketrampilan bagi kaum muda Papua, seperti otomotif, meubeler, tata boga dan busana dan sebagainya sehingga mereka pun dapat berpartisipasi di dalam sektor-sektor usaha kecil dan menengah (UKM).

 

 

Membuka mata dan Kita lupa

Pesan dan Harapan para pemimpin Gereja Katolik ini  sebenarnya telah membuka mata kita semua untuk  sungguh-sungguh menyadari bahwa ketika kita  sangat sibuk mengurus politik dan keamanan, ternyata, hutan kita dibabat habis secara liar dan pencurian ikan di laut pun tidak berkesudahan.

Ketika di darat kita sibuk “beradu mulut dan beradu otot” berebut kursi bupati, kursi gubernur, kursi DPR dan MRP, ketika itu pula  laut kita yang memiliki potensi ikan yang  sangat besar untuk mekamurkan rakyat diabaikan dan dibiarkan untuk dicuri orang.Kita membiarkan laut dicemari, dan pencurian ikan terus berlngsung dari tahun ke tahun.

Kita terlalu sibuk berebut kursi bupati dan gubernur padahal kursi bupati dan gubernur itu hanya  satu, sementara kita lupa dan  mengabaikan tugas dan tanggungjawab bersama untuk mengajak kaum muda putra-putri asli Papua untuk berani  berenang dan menyelam  di laut lepas guna menangkap ikan dan mengambil kekayaan laut yang begitu limpahnya  untuk kesejahteraan dan kemakmuran bersama.

Kita sibuk mendirikan perguruan tinggi –  universitas dimana-mana,  tetapi pada saat yang sama kita mengabaikan dan menelantarkan mutu pendidikan dasar dan menengah; tidak mau mendorong putra-putri kita untuk memasuki  sekolah-sekolah kejuruan;  dan kita pun menelantarkan berbagai Balai Latihan Kerja (BLK) yang merupakan Pusat Pelatihan Kerja Daerah sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Tenaga Kerja yang tersebar di banyak lokasi. Semua peralatan canggih di sejumlah BLK itu,  kini sudah menjadi “besi tua”.

Kita memuji  pemimpin agama, para wakil rakyat dan pemerintah  yang telah berteriak sekeras-kerasnya dengan alat pengeras suara agar rakyat tidak boleh menjual tanah tetapi kita tidak mengajak dan melatih orang muda untuk keluar dari  “Honai”nya  untuk  menggali tanah membuat kolam-kolam ikan untuk budidaya ikan air tawar yang selalu  “laris-manis” di sejumlah rumah makan dan restoran.

Kita beramai-ramai mendatangi rumah makan menikmkati pedas dan pedisnya sambal ikan “mujair bakar”  dan membayar dengan harga yang sangat mahal;  tetapi kita tidak mau mengajak saudara-saudara kita sendiri untuk mengusahakan kolam ikan, menjual ikan mujair dan membuka sendiri rumah makan di pekarangan rumah kita sendiri.

Kita ribut dengan batas-batas tanah hak ulayat, tetapi kita tidak mau sibuk menanam cabe di pekarangan rumah sendiri,  padahal cabe itu sendiri pun terjual “laris-masnis” di berbagai rumah makan ikan bakar mujair dan harganya pun melambung menjelang musim Ramadhan – menyongsong Idul Fitri dan menjelang hari Natal dan Tahun Baru.

Kita beramai-ramai mengantar proposal ke kantor-kantor  pemerintah, perusahaan  dan rumah-rumah pemimpin agama tetapi,  kita bukannya memanfaatkan sumbangan itu untuk meingkatkan usaha kecil dan menengah (UKM), tetapi menghabiskannya dengan membeli berbagai botol berisi minuman “air kata-kata” agar semakin lancar berbicara dan berorasi.

 

Penutup

Akhirnya, Pesan dan Harapan para pemimpin Gereja Katolik se-Tanah Papua  ini mengingatkan  begitu banyak orang  akan peribahasa  tua dan sederhana  ini, namun padat maknanya : ”ada orang, ada masanya dan ada masa,  ada orangnya– biarkan  semuanya   mengalir dengan tenang  bagaikan sungai yang mengairi sawah dan ladang kita. Tinggal saja, kita  sedikit bersabar, bersikap  rendah hati, mau mendengarkan,  tekun belajar, belajar dan terus belajar! Bekerja- Bekerja dan terus Bekerja!

Sebaliknya, tidak  “grusa-grusu” dan   “ojo kesusu”.  “Peyek yo peyek, nanging ojo diremet-remet” – begitu ya begitu, asal jangan begitu!

Semoga Damai dan Keadilan membaharui  wajah  bumi Cenderawasih – Tanah Papua – sorga kecil jatuh ke bumi dan, melimpahi semua penghuninya dengan Kegembiraan dan Kesejahteraan berlimpah

*Peter Tukan: mantan Wartawan ANTARA & mantan Staf dan Consultan Humas PT Freeport Indonesia (PTFI).

 

 

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

21,718FansSuka
2,743PengikutMengikuti
17,500PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles