Mendagri Minta Dinas Perizinan Diisi Orang Berintegritas

0
230
Keerom MUH Markum, SH.MH.MM saat berfoto bersama dengan para Bupati dan Walikota usai mengikuti Rakor Nasional Investasi 2020.

KEEROM, Reportasepapua.com- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof.H.M. Tito Karnavian, Ph.D meminta agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang ada di seluruh Indonesia yang memberikan pelayanan terpadu satu pntu diisi oleh orang- orang yang berintegritas.

Hal itu dikatakan pada Rapat Koordinasi Investasi 2020 di The Ritz Carlton- Jakarta Pasific Place, Jakarta (20/20) pekan lalu. “ kemudian Kepala Daerah mendelegasikan kewenangan perijinan kepada dinas terkait. Tapi harus pada orang- orang yang tetap, orang berintegritas dan memiliki kemampuan,”ujar Mandagri.

Kata Tito Karnavian, meskipun semua daerah belum memiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), pihaknya akan terus mendorong untuk pembentukan dinas tersebut. Semua itu untuk memberikan kemudahan dan pelayanan kepada masyarakat, terutama dengan memberikan pelatihan agar petugas dapat memahami tugas pokok dan fungsinya, serta dapat tetap menjaga integritas. “ kami sangat mendukung dibentuknya dinas di semua daerah, provinsi hingga Kabupaten/Kota. Kami juga akan memberikan bantuan untuk pelatihan kepada mereka agar mereka dapat memahami tugas pokok mereka dan memiliki integritas,”beber Mendagri.

Untuk itu Mendagri memberikan sejumlah rekomendasi untuk dilaksanakan para kepala daerah yaitu, kepala daerah diminta untuk menujuk orang yang tetap dan berintegritas untuk menjalankan DPMPTSP. Selain itu, kepala daerah diminta membuat mekanisme untuk melakukan pengawasan untuk DPMPTSP.
Selanjukknya, kepala daerah diminta berkomitmen untuk mendelegasikan kewenangan dalam memberikan perizinan kepada DPMPTSP. Bahkan kepada daerah diminta untuk membuat pelatihan bagi orang- orang yang dianggap belum berkapasitas dengan membuat pelatihan agar mereka mampu, memahami dan mengerti tentang pelayanan public, terutama mindset pelayanan public yang pas untuk mendorong perizinan.
Ditambahkan, terkait regulasi, kepala daerah diminta untuk mengecek regulasi yang ada agar jangan sampai menghambat investasi.

Sementara itu Bupati Keerom MUH Markum, SH.MH.MM sangat mendukung terhadap kebijakan bapak Menteri Dalam Negeri (Mendagri), terutama dalam mengisi orang- orang yang berintegritas pada Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Artinya, orang yang bertugas pada Dinas Perizinan harus orang yang tetat, berintegritas dan memiliki kemampuan. “ makanya saya sudah katakana agar dinas perijinan kab Keerom akan kami tingkatan sumber daya manusianya (SDM), kalau SDM nya sudah bagus pastinya ada peningkat pelayanan kerana paham tugas pokok dan fungsinya. (Rhy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here