JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – Ketua DPR Papua, DR.Yunus Wonda,SH.MH memimpin rombongan anggota DPR Papua lintas komisi meninjau ring road dan jembatan Hamadi-Holtekham atau jembatan merah, Senin (29/7/19).
Disela-sela kunjungan, Yunus Wonda mengatakan, jika kunjungan hari ini untuk melihat langsung kondisi kedua jembatan tersebut dan berharap dapat segera difungsikan untuk mengatasi kemacetan di kota Jayapura. Sehingga transportasi di kota ini bisa normal.
“Kami lihat jalan ring road sudah siap digunakan 100 persen, tinggal kapan waktu diresmikan, begitu juga jembatan Hamadi-Holtekham. Sehingga kedua jalur ini bisa digunakan dan dapat di fungsikan oleh masyarakat umum. Ini gabungan komisi yang langsung melihat dan untuk pastikan bahwa sudah tak ada masalah lagi atau kendala lainnya,” kata Yunus Wonda kepada Wartawan disela-sela kunjungannya di Jembatan Merah, Senin (29/7/19).
Diakui, memang masih ada bebarapa hal yang mesti diselesaikan oleh dinas PU Provinsi Papua, agar saat peresmian tidak ada kendala lagi.
“Jadi kunjungan hari ini saya pimpin langsung seluruh anggota dewan atau lintas komisi untuk langsung melihat dan memastikan bahwa jalan ring road dan juga jembatan Holtekam sudah tidak ada kendala lagi dan sudah bisa di gunakan. Hanya tinggal kapan peresmiannya,” jelasnya.
Hanya saja tandas PoLitisi Partai Demokrat itu, untuk jalur ring road, pihaknya sangat berharap tidak dilalui kontainer.
Untuk itu kata Yunus Wonda, DPR Papua akan mengusulkan itu ke dinas terkait agar ada larangan khusus untuk kontainer tidak melalui jalan ring road.
“Kita harap ring road ini bisa juga membuka akses wisata. Kalau kita lihat hari ini, kota kerjakan sekitar 250 meter dan provinsi hampir 800 meter. Masalah hak ulayat inikan belum selesai. Dan kalau kota mau menarik retribusi berarti kota yang harus selesaikan hak ulayat itu. Kalau tidak, provinsi yang selesaikan dan masalah retribusi masuk ke provinsi,” tandas Yunus Wonda.
Ia kembali menegaskan, jika memang Pemkot ingin menjadikan itu sebagai aset, silahkan tapi harus menyelesaikan hak ulayat. Sebab kita membangun jalan bukan untuk kepentingan siapa-siapa, tapi ini untuk kepentingan semua rakyat. Sehingga Pemkot Jayapura diharapkan melihat hal ini jika ingin mengelolanya.
“Tapi ini mesti dibicarakan. Termasuk nama. Intinya, siapa pun yang mau kelolah, kami tidak persoalkan dan tidak masalah, sebab bagi kami itu tidak terlalu penting, yang terpenting jalan ini dapat digunakan oleh masyarakat,” tekannya. (TIARA)
