Paradigma Baru Presiden Jokowi Tentang Pembangunan Di Papua

0
79

Oleh: Ambassador Freddy Numberi – Laksamana Madya TNI (Purn)

Hari Minggu, 28 Juni 2020 CNN Indonesia merilis berita dari istana bahwa
Presiden Jokowi gusar terhadap kinerja Kementerian/ Lembaga yang bekerja
biasa-biasa saja padahal bangsa ini sedang menghadapi masa krisis akibat
pandemi Covid-19/Corona.

“Saya melihat masih banyak kita yang menganggap biasa-biasa saja, Saya
jengkelnya disitu. Ini apa nggak punya perasaan” kata Jokowi.

Bagi penulis sebagai mantan birokrat pemerintah ini suatu teguran yang keras
dari atasan apalagi dari Presiden RI. Disini penulis akan fokus pada masalah
Papua. Berkaitan dengan perkembangan Papua dewasa ini, benar-benar ada
banyak kemajuan di era Presiden Jokowi pada periode 2014-2019.

Banyak masyarakat Papua (baca Orang Asli Papua) menaruh harapan kedepan pada
periode Jokowi – Ma’ruf Amin 2019-2024 bahwa di Papua akan terjadi
perubahan yang signifikan termasuk kasus-kasus korupsi dan pelanggaran HAM
dapat diselesaikan dalam rangka mencapai “Good and Clean Government” di
Papua serta aman, damai, sejahtera dan mengakhiri konflik yang ada.

Hal ini sesuai pernyataan Presiden pada kunjungan-kunjungan beliau yang lebih
dari lima belas kali ke Tanah Papua (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat).
Pada tahun 2020 lahirlah Keppres nomor 20/Tahun 2000 tentang Tim
Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua
dan Provinsi Papua Barat dan Inpres nomor 9/Tahun 2020 tentang Percepatan
Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Bagi Masyarakat akar rumput di Papua tentunya bertanya-tanya, karena masa
lalu juga banyak Inpres dan Perpres tapi hasilnya belum nampak sama sekali.
Masyarakat Papua harus optimis karena Presiden Jokowi sudah membuktikan
legacy beliau pada periode 2014-2019 di tanah Papua.

Apalagi dalam periode kedua beliau ini, ada paradigma baru yang beliau canangkan sebagai legacy bila “termijn” beliau habis (2024).

2. Paradigma Baru
a. Pendekatan
Paradigma Baru Presiden Jokowi tentang pembangunan di Provinsi Papua
dan Provinsi Papua Barat dalam meraih kesejahteraan OAP.
Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan keamanan diubah menjadi:
(1) Pendekatan Antropologis, dengan melibatkan dan mendengarkan
masyarakat setempat.
(2) Pendekatan Kesejahteraan, dengan menggenjot pembangunan di
berbagai bidang untuk meningkatkan konektivitas yang berujung pada
peningkatan kesejahteraan.2/3
(3) Pendekatan Evaluatif, dengan cara ketat mengawasi pembangunan di
Papua lewat kunjungan kerja rutin setiap tahun.
b. Sasaran
Sasaran pada Paradigma Baru ini fokus pada tiga hal:
1) Masyarakat Adat
 Penguatan Lembaga Masyarakat Adat dan Mekanisme Adat sesuai
tujuh Wilayah Adat/ Budaya sampai suku.
 Pemetaan Tanah Adat, Pemetaan Sumber Daya Alam (SDA) dan
Pengembangan Seni dan Budaya.
2) Agama
Pengembangan program keagamaan, melalui:
 Mempererat hubungan solidaritas antar agama
 Penguatan dan pengembangan persekolahan
(Protestan,Katolik,Islam) dari TK sampai Perguruan Tinggi.
3) Perempuan
Pemberdayaan penguatan kapasitas perempuan melalui:
 Pendidikan
Pengembangan sekolah perempuan.
 Kesehatan
Proteksi kesehatan ibu dan anak berbasis suku.
 Ekonomi
Pengembangan industri rumah tangga dan akses perempuan
mendapatkan modal (perbankan).
Paradigma Baru ini didukung 5 Agenda Prioritas sebagai berikut:
(1) Kualitas Lingkunagn dan Ketahanan Bencana.
(2) Tata Kelola Pemerintahan dan Keamanan dengan tetap menghormati
HAM.
(3) Transformasi Ekonomi Berbasis Wilayah Adat dari hulu ke hilir dan
bersifat Tematik, Holistik, Integratif, Spasial dan Sustainable (THISS).
(4) SDM Papua yang Unggul, Inovatif, Berkarakter dan Kontekstual.
(5) Infrastruktur Dasar dan Ekonomi yang memadai.
3. Peluang dan Tantangan
a. Peluang
1) Para pemimpin di Papua (Prov. Papua dan Prov. Papua Barat) baik
Eksekutif maupun Legislatif (DPRP&MPRP) harus bisa menangkap
momentum ini untuk mendorong percepatan kesejahteraan Orang Asli
Papua (OAP) dengan membuat regulasi-regulasi yang perlu dalam rangka
implementasinya sesuai sasaran –sasaran yang sudah dijelaskan diatas.
2) Perlu sinergisitas semua pihak agar program-program dan
pembiayaannya terukur dan tepat sasaran.
3) Evaluasi setiap saat yang dibutuhkan baik oleh Kementerian/Lembaga
maupun Pemerintah Daerah (Pendekatan Evaluatif).3/3
b. Tantangan
1) Program-program ekonomi yang diturunkan harus berbasis Wilayah Adat
dari hulu ke hilir.
Misalnya: Peternakan babi di wilayah pedalaman/ pegunungan. Kenapa?
Karena saudara-saudara kita disini secara adat dan turun
temurun menggunakan babi sebagai alat tukar, alat
pembayaran bila terjadi perang suku maupun mas kawin bila
menikah dan lain-lain.
Pemerintah tidak boleh tabu, karena contoh sudah ada yaitu pada
masa Presiden Soeharto, PT. Indotirta Suaka bisa ekspor babi hidup ke
Singapura dari pulau Bulan di sekitar Batam serta tidak ada masalah
sejak 1986. (sumber Kompas.com- 23/04/2009).
2) Keramba jaring apung bagi masyarakat nelayan di daerah pesisir Papua
karena budayanya demikian. Termasuk bagaimana dukungan
pembiayaannya.

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin perlu didukung oleh semua
pihak terkait dalam implementasi kebijakan maupun program sesuai sasaransasaran yang telah ditetapkan dalam Paradigma Baru diatas. Dengan implementasi kebijakan maupun program yang tepat dan terukur menjadi suatu momentum untuk lebih meraih kepercayaan OAP bahwa dengan Indonesia mereka pasti lebih sejahtera. Jangan buat Presiden Jokowi gusar lagi.

Integrasi politik nasional, pada hakekatnya bersifat dinamis dan selalu
mengikuti arus perubahan sosial apalagi di era globalisasi dewasa ini.

Masalahmasalah di Papua (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat) tidak bisa
dipandang sebagai sesuatu yang “taken for granted” (terima apa adanya)
tetapi butuh perubahan mind set (cara berfikir) dan way of acting (cara
bertindak) yang terukur baik di pusat maupun di daerah khususnya OAP
sendiri, dalam menilai pembangunan yang ada sebagai suatu keniscayaan untuk
meraih Indonesia yang lebih aman, lebih adil, lebih damai, lebih sejahtera,
lebih demokratis dan menghormati HAM sesuai harapan Presiden Jokowi.
Dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin (2019-2024), OAP
harus optimis bahwa Memoria Passionis (Ingatan Penderitaan) dimasa lalu
dapat diubah menjadi Memoria Fecilitas (Ingatan Kebahagiaan) dimasa
mendatang dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Semoga!!!
Jakarta, 20 Maret 202

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here