Pembatasan Sosial 14 Hari Dinilai Akan Berimbas Pada Masyarakat Kecil

0
583
Mega Mansye F Nikijuluw, SH. (Foto Tiara).

JAYAPURA, Reportasepapua.com – Kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi Papua untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19 di Tanah Papua dengan melakukan pembatasan sosial selama 14 hari ke depan, mendapat respon positif dari Komisi II DPR Papua yang membidangi Perekonomian.

Sebelumnya Pemerintah Kota Jayapura juga telah mengeluarkan kebijakan untuk masa inkubasi selama 14 hari, sejak tanggal 17 Maret 2020, untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran Covid-19 di Papua, khususnya di Kota Jayapura.

Hanya saja dengan di tetapkan kebijakan itu, juga menjadi dilema bagi masyarakat kecil yang ekonomi lemah. Dimana seluruh pekerjaannya harus dikerjakan diluar rumah. Sementara pemerintah mengharuskan masyarakat melakukan aktivitasnya di rumah atau social distancing selama wabah virus corona ini masih menyebar.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPR Papua yang membidangi Perekonomian, Mega M.F Nikijuluw, SH mengatakan, dengan adanya musibah seperti ini maka akan berimbas pada ekonomi. Apalagi pembatan sosial ini berlangsung selama 14 hari, sehingga ini sangat berimbas pada masyarakat bawah yang ekonomi lemah.

“Kalau untuk kalangan atas atau menengah serta PNS itu tidak ada masalah bagi mereka karena gaji mereka tetap jalan. Mungkin bagi mereka itu tidak masalah. Tapi bagaimana dengan nasib masyarakat kecil kita yang ekonominya lemah lantaran harus bekerja di luar rumah. Apalagi seperti petani, nelayan, supir taksi, dan tukang ojek, itukan penghasilan mereka begitu dia dapat langsung beli makan atau langsung membeli kebutuhan keluarganya. Sehingga kalau mereka-mereka ini juga harus tinggal di rumah selama 14 hari, maka penghasilan mereka pun tidak ada lagi,” kata Mega Nikijuluw, SH ketika di hubungi Reportase Papua lewat via telepon, Rabu (25/3), sore.

Dengan situasi seperti ini, Politisi Partai PDI Perjuangan ini pertanyakan, bagaimana selanjutnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat kecil selama 14 hari itu.

“Masyarakat ekonomi lemah ini juga kan harus diperhatikan to. Mereka mau dapat dari mana penghasilannya jika mereka tidak melakukan aktivitasnya di luar rumah, lalu mereka mau beli makan pakai apa kalau tidak kerja. Untuk itu pemerintah juga harus pikirkan hal ini. Nanti kalau mereka jatuh sakit lalu semua pada bilang kena covid-19, padahal mereka sakit karena kelaparan. Jadi pemerintah juga harus perhatikan mereka,” ujar Mega.

Menurut Mega, hal ini jangan hanya dilihat dari satu sisi atau jangan hanya dilihat dari sisi kesehatannya saja, tapi juga bagaimana kita bisa melihat dari sisi ekonomi dalam kehidupan mereka sehari-hari.

“Jadi dua-duanya harus jalan dengan baik, karena kalau perut kenyang kita bisa sehat. Kesehatan itu memang penting, tapi kalau kalau ekonominya juga tidak memungkinkan bisa fatal,” ucapnya.

Bahkan kata Mega, dengan keadaan seperti ini pedagang-pedagang juga akan mengambil keutungan dengan menaikkan harga bahan makanan atau pangan seenaknya.

“Jadi pemerintah juga harus perhatikan ini dan menghimbau para pedagang untuk tidak menaikkan harga barang khusunya harga bahan makanan (bama) dengan seenaknya. Kalau ada pedagang nakal yang menaikkan harga, maka harus diberi sanksi,”tegas Mega.

Terkait rencana sidak Komisi II DPR Papua ke pasar juga swalayan, kata Mega, pihaknya memang sudah merencanakan hal itu namun juga harus lakukan koordinasi dengan mitra-mitra dari Komisi II dalam hal ini Prindagkopnaker.

Mega Nikijuluw menambahkan, kalaupun dinas-dinas terkait sebagai mitra Komisi II belum siap turun lakukan sidak, maka pihaknya mengambil langkah sendiri untuk turun lakukan sidak.

“Kita juga punya hak prioritas sendiri sebagai DPR yang mempunyai rakyat. Kita kerja untuk rakyat, bukan untuk yang lain-lain. Jadi kalau mereka (Mitra Komisi II-red) belum siap turun, tidak masalah dan tidak ada salahnya kita ambil langkah seperti itu demi rakyat, karena kita memang kerjanya untuk rakyat,” tandasnya. (tiara)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here