JAYAPURA. Reportasepapua.com – Wakil Ketua I DPR Papua, DR.Yunus Wonda,SH MH menanggapi sikap pemerintah pusat yang terang-terangan telah memberikan lampu hijau untuk pemekaran provinsi di Tanah Papua.
Hal itu terungkap dalam, sidang kabinet terbatas yang dilakukan di Istana Merdeka Jakarta Pusat, Rabu (1/3/20).
Menurut legislator Papua ini, pemekaran provinsi di Tanah Papua tidak menjamin kesejahteraan orang asli Papua (OAP).
Bahkan tandasnya, Yunus Wonda, pemekaran provinsi di Tanah Papua hanya akan menjadi malah petaka bagi OAP.
“Biar sekalipun 29 kabupaten kota yang ada di Tanah Papua ini menjadi provinsi, tapi tidak akan bisa menyelesaikan persoalan Papua,” tegas Yunus Wonda kepada sejumlah wartawa usai mengunjungi sejumlah Asrama Mahasiswa di Kota Jayapura, Kamis (12/3/20).
Apalagi kata Yunus Wonda, persoalan Papua bukam hanya sekedar hanya makan dan minum. Untuk itu ia meminta, intelektual Papua stop bicara pemekaran.
“Sejak saya menjabat Ketua DPR Papua, bersama Gubernuar dan MRP sudah menolak pemekaran provinsi, “ungkapnya.
Bahkan kata Wonda, saat ini jumlah orang asli Papua sudah sedikit. Ini bisa dilihat dari jumlah OAP yang duduk di kursi DPRD.
“Kita bisa lihat perolehan kursi di DPRD Merauke dari 40 kursi hanya 3 OAP yang duduk dalam lembaga itu. Ini sangat mengkhawatirkan sekali,” ujar Yunus Wonda.
Untuk itu Politisi Partai berlambang Mercy ini kembali meminta intelektual Papua melihat persoalan ini. Jangan hanya napsu pemekaran tapi tidak memikirkan dampaknya nanti seperti apa.
“Jangan sampai di waktu yang akan datang kita mendengar ras Melanesia yang menghuni pulau ini suda tidak ada, mereka sudah punah. Jadi tidak boleh bicara pemekaran Papua. Urus kabupaten dulu, di kabupaten masih banyak masalah. Ini rakyat ada menjerit baru bicara provinsi,” ketusnya.
“Lebih baik fokus bangun Papua yang ada saat ini dari pada mikir pemekaran provinsi lagi, karena pemekaran itu bukan solusi yang bisa mengangkat masyarakat Papua dari kemiskinan, “sambungnya. (tiara)
Leave a Reply