Pemprov Kembali Perpanjang Masa Relaksasi Kontekstual Papua Hingga 31 Juli

JAYAPURA, Reportasepapua.com – Pemerintah Provinsi Papua (Pemprov) kembali memperpanjang masa relaksasi kontekstual Papua tahap III selama 28 hari.

Yang mana sebelumnya masa relaksasi berlangsung hanya 2 kali masa inkubasi (14 hari),namun untuk masa relaksasi ke tiga ini berlaku mulai tanggal 04 Juli – 31 Juli 2020. Sedangkan untuk jam aktifitas warga dimulai dari jam 06 pagi sampai jam 18.00 (jam 06 sore).

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal usai memimpin rapat bersama Forkopimda kepada wartawan mengatakan, dalam relaksasi ke III ini, wewenang secara umum kita berikan kepada Bupati dan Walikota, sehingga mereka bisa mengambil kebijakan yang merasa perlu baik secara predentif maupun kuratif dalam menangani Covid-19 sesuai dengan karakteritis di daerahnya masing-masing.

“Sementara hal-hal yang menyangkut Penerbangan maupun laut, kita tetap berikan kelonggaran, tetapi secara selektif bukan saja protokol kesehatan tetapi juga norma-norma yang sudah ditetapkan oleh pemerintah,” kata Wagub Klemen Tinal kepada sejumlah wartawan di Swisbell Hotel Jayapura Jumat, (03/7).

Menurutnya, perkembangan Covid di Papua sudah sangat baik dalam arti penurunan Covid sangat signifikan.

“Hari ini kita ada di Rasio 1,4. Kita berharap dalam masa relaksasi selama satu bulan ini angka rasionya sudah bisa dibawah satu, sehingga kita bisa menuju era New Normal,” imbuhnya.

Berikut, ini 10 point arah kebijakan PSDD tahap VIII dan Relaksasi Konstektual tahap III. (tiara)

1. Mengutamakan dan memprioritaskan kesehatan dan penguatan sistem kesehatan dalam penanganan Covid-
   19 berbasis masyarakat.
2. Kebijakan tahap VIII bertemakan
   Relaksasi Pembatasan Sosial
   Diperluas dan Diperketat (PSDD):
   Adaptasi menuju Masyarakat
   Produktif dan Aman Covid-19
   Kontekstual Papua.
3. Memperpanjang masa Tanggap
   Darurat Covid-19 berlaku selam 28
   hari (dua kali masa inkubasi) mulai
   tanggal 4 Juli s/d 31 Juli 2020.
4. Masing-masing bupati/walikota dan
   atau asosiasi bupati/walikota di 5
   wilayah adat bertanggungjawab
   sebagai pengendali dalam
   penanganan Covid-19 di wilayahnya
   masing-masing serta Pemerintah
   Provinsi Papua mendukung
   penanganan Covid-19 di kabupaten/
   kota secara selektif.
5. Pemberdayaan dan peningkatan
   partisipasi masyarakat dengan kerja
   sama lintas sektor tokoh agama,
   tokoh adat dan tokoh masyarakat
   dalam penanganan Covid-19.
6. Penguatan dan Kemandirian
   masyarakat dengan membangun
   Potensi dan keunggulan masyarakat
   saling membantu dan gotong-royong
   melalui pembentukan Kampung
   Tangguh dan RT/RW Tangguh Covid-
   19 yang menjadi basis pemutusan
   mata rantai penularan Covid-19.
7. Mengefektifkan Puskesmas sebagai
   garda terdepan pelayanan kesehatan
   umum.
8. Rumah sakit pemerintah rumah sakit
   mitra wajib mendukung penanganan
   Covid-19 tanpa melalaikan fungsi
   pelayanan umum/pelayanan gawat
   darurat bagi pasien non Covid-19
   sesuai protokol kesehatan.
9. Pemerintah Provinsi Papua
   mendukung peningkatan fungsi
   rumah sakit antara lain Instalasi
   Gawat Darurat (IGD), kebutuhan air
   bersih, peningkatan daya listrik,
   peralatan test PCR dan Fasilitas
   kesehatan lainnya serta memastikan
   pemenuhan tenaga medis, baik
   jumlah maupun keahlian yang di
   butuhkan serta pemberian insentif
   dan akomodasi bagi seluruh tenaga
   medis yang bertugas dalam
   penanganan Covid-19.
10. Mengoptimalkan fasilitas
    laboratorium/klinik swasta untuk
    pemeriksaan Rapid Test.