JAYAPURA, Reportasepapua.com – Pemerintah Provinsi Papua (Pemprov) kembali memperpanjang masa relaksasi kontekstual Papua tahap III selama 28 hari.

Yang mana sebelumnya masa relaksasi berlangsung hanya 2 kali masa inkubasi (14 hari),namun untuk masa relaksasi ke tiga ini berlaku mulai tanggal 04 Juli – 31 Juli 2020. Sedangkan untuk jam aktifitas warga dimulai dari jam 06 pagi sampai jam 18.00 (jam 06 sore).

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal usai memimpin rapat bersama Forkopimda kepada wartawan mengatakan, dalam relaksasi ke III ini, wewenang secara umum kita berikan kepada Bupati dan Walikota, sehingga mereka bisa mengambil kebijakan yang merasa perlu baik secara predentif maupun kuratif dalam menangani Covid-19 sesuai dengan karakteritis di daerahnya masing-masing.

“Sementara hal-hal yang menyangkut Penerbangan maupun laut, kita tetap berikan kelonggaran, tetapi secara selektif bukan saja protokol kesehatan tetapi juga norma-norma yang sudah ditetapkan oleh pemerintah,” kata Wagub Klemen Tinal kepada sejumlah wartawan di Swisbell Hotel Jayapura Jumat, (03/7).

Menurutnya, perkembangan Covid di Papua sudah sangat baik dalam arti penurunan Covid sangat signifikan.

“Hari ini kita ada di Rasio 1,4. Kita berharap dalam masa relaksasi selama satu bulan ini angka rasionya sudah bisa dibawah satu, sehingga kita bisa menuju era New Normal,” imbuhnya.

Berikut, ini 10 point arah kebijakan PSDD tahap VIII dan Relaksasi Konstektual tahap III. (tiara)

  1. Mengutamakan dan memprioritaskan kesehatan dan penguatan sistem kesehatan dalam penanganan Covid-
    19 berbasis masyarakat.
  2. Kebijakan tahap VIII bertemakan
    Relaksasi Pembatasan Sosial
    Diperluas dan Diperketat (PSDD):
    Adaptasi menuju Masyarakat
    Produktif dan Aman Covid-19
    Kontekstual Papua.
  3. Memperpanjang masa Tanggap
    Darurat Covid-19 berlaku selam 28
    hari (dua kali masa inkubasi) mulai
    tanggal 4 Juli s/d 31 Juli 2020.
  4. Masing-masing bupati/walikota dan
    atau asosiasi bupati/walikota di 5
    wilayah adat bertanggungjawab
    sebagai pengendali dalam
    penanganan Covid-19 di wilayahnya
    masing-masing serta Pemerintah
    Provinsi Papua mendukung
    penanganan Covid-19 di kabupaten/
    kota secara selektif.
  5. Pemberdayaan dan peningkatan
    partisipasi masyarakat dengan kerja
    sama lintas sektor tokoh agama,
    tokoh adat dan tokoh masyarakat
    dalam penanganan Covid-19.
  6. Penguatan dan Kemandirian
    masyarakat dengan membangun
    Potensi dan keunggulan masyarakat
    saling membantu dan gotong-royong
    melalui pembentukan Kampung
    Tangguh dan RT/RW Tangguh Covid-
    19 yang menjadi basis pemutusan
    mata rantai penularan Covid-19.
  7. Mengefektifkan Puskesmas sebagai
    garda terdepan pelayanan kesehatan
    umum.
  8. Rumah sakit pemerintah rumah sakit
    mitra wajib mendukung penanganan
    Covid-19 tanpa melalaikan fungsi
    pelayanan umum/pelayanan gawat
    darurat bagi pasien non Covid-19
    sesuai protokol kesehatan.
  9. Pemerintah Provinsi Papua
    mendukung peningkatan fungsi
    rumah sakit antara lain Instalasi
    Gawat Darurat (IGD), kebutuhan air
    bersih, peningkatan daya listrik,
    peralatan test PCR dan Fasilitas
    kesehatan lainnya serta memastikan
    pemenuhan tenaga medis, baik
    jumlah maupun keahlian yang di
    butuhkan serta pemberian insentif
    dan akomodasi bagi seluruh tenaga
    medis yang bertugas dalam
    penanganan Covid-19.
  10. Mengoptimalkan fasilitas
    laboratorium/klinik swasta untuk
    pemeriksaan Rapid Test.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here