Pemprov Papua dan Penyelenggara Pilkada 11 Kabupaten Laksanakan Rapat Konsolidasi

JAYAPURA, Reportasepapua.com –  Pemerintah Provinsi Papua dan penyelenggara Pilkada melakukan rapat konsolidasi dalam rangka mengecek kesiapan pelaksanaan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan di 11 kabupaten pada tahun ini.

Rapat konsolidasi tersebut dipimpin Sekda Papua, Hery Dosinaen di Sasana karya, Senin (16/3/2020) didampingi Ketua KPU Papua Theodorus kossay, Ketua Bawaslu Papua Metusala Infandi dan dihadiri Pemerintah, KPU, Bawaslu, Polres dan Dandim dari 11 kabupaten penyelenggara Pemilukada serentak.

Sekda Papua, Hery Dosinaen kepada wartawan usai melakukan pertemuan mengaku ada beberapa hal yang menjadi perhatian pada pertemuan ini.

“Ada beberapa hal yang menjadi perhatian pertama terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),” kata Sekda.

Menurut Sekda bahwa Pemilukada kali NPHD keamanan TNI dan Polri dipisah, pemisahan ini karena situasi dan kondisi daerah.

“Jadi NPHD antara Dandim dan Kapolres dipisah,” terangnya.

Selain itu, kata Sekda bahwa ada beberapa KPU dan Bawaslu kabupaten mengajukan penambahan anggaran atau addendum untuk penyelenggaraan Pilkada.

“Namun ada kabupaten yang sudah mengakomodir, namun harus direview oleh Inspektorat masing-masing kabupaten,” terangnya.

Namun demikian, ia menghimbau kepada KPU Provinsi dan Bwaslu agar terus memantau dan memonitor perkembangan kesiapan pelaksanaan Pilkada pada 11 kabupaten.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Papua Theodorus kossay mengaku, untuk Pilkada serentak tahun ini total NPHD pada 11 kabupaten sebesar Rp 482 miliar.

“Semua kabupaten sudah tandatangan NPHD dan sudah ditransfer ke rekening KPU,” terangnya.

Dana hiba penyelenggaraan Pilkada yang dihibahkan pemerintah kabupaten, kata Kossay akan terus dipantau penggunaannya.

“Semua dipantau terkait dengan pemnggunaan anggaran,” tambahnya.

Ditempat yang sama, Ketua Bawaslu Papua Metusala Infandi mengaku NPHD pada 11 kabupaten sudah tahap pertama sudah ditransfer.

“Tahap pertama sudah terealisasi dan tahap kedua, NPHD Bawaslu sudah jadi untuk 11 kabupaten tidak masalah untuk tahap kedua, bahkan ada yang sudah ditransfer tahap ketiga,” terangnya.

Seperti diketahui, 11 kabupaten yang melaksanakan Pilkada serentak tahun ini adalah Kabupaten Asmat, Memberamo Raya, Nabire, Boven Digoel, Merauke, Waropen, Keerom, Yalimo, Supiori, Pegunungan Bintang dan Kabupaten Yahukimo. (berti)