Pemprov Papua dan Republik Federal Jerman MoU Pencegahan Korupsi

JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – Pemerintah Provinsi Papua bersama PemerintahRepublik Federal Jerman yang diwakili organisasi pemerintahan GIZ, melakukanpenandatangan Memorandum of Undarstanding (MoU) secara virtual di bidangpencegahan korupsi, Jumat (15/1/2021).

Penandatangan MoU itu merupakan lanjutkan kerja samapenanganan korupsi sejak 2007 lalu, dalam proyek kerjasama bilateral,Assistance in Preventing and Combating Corruption (APCC).

“Kita apresiasi dukungan yang diberikan oleh PemerintahJerman dan Pemerintah Provinsi Papua sifatnya berkomitmen untuk tetapbersinergi dengan KPK RI atapun stakeholder lainnya”.

“Guna mewujudkan sistem pemerintahan  yang bersih, transparan serta modern dengantujuan utama kesejahteraan masyarakat di Papua,” teran Penjabat SekretarisDaerah Papua Doren Wakerkwa, dalam sambutannya disela-sela acara itu.

Menurut Doren, tata kelola pemerintahan yang baik danakuntabel merupakan misi Gubernur Papua untuk kesejahteraan masyarakat diPapua. Hanya saja, ada banyak kendala teknis, seperti masalah SDM, teknologi,letak geografis maupun lainnya hingga menyebabkan upaya pencegahan korupsimenjadi terhambat.Oleh karenanya, dengan dukungan Pemerintah Jerman, pihaknya optimis upaya mewujudkan good governance atau pemerintahan yang baik dan bersih bakal dapat terlaksana.

“Apalagi dalam berbagai kerja sama di Tanah Papua dengan PemerintahJerman, telah dilakukan dalam dua tahun ini, diantaranya pelaksanaan kajian”Indeks Anggaran Daerah dan Analisis Anggaran Daerah di Papua dan PapuaBarat (bekerjasama dengan SEKNAS FITRA)”.

“Kemudian ada lokakarya terkait pengembangan perizinanelektronik di Provinsi Papua Barat, pengembangan modul anti-korupsi masyarakat adat (bekerjasama dengan AMAN dan ICW), serta penguatan sektor publik dan LSM melalui sosialisasi JAGA di Papua dan Papua Barat. Apalagi lembaga GIZ terus bersama dengan KPK RI memastikan pengembangan sistem pencegahan korupsi menjadi terintegrasi,”terang ia.

Diketahui, acara MoU secara virtual terkait pencegahankorupsi, diikuti Pemerintah Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, sejumlah Kabupatendi Papua dan Papua Barat, LSM lokal, perguruan tinggi lokal serta pihak swasta.

Turut dilakukan diskusi panel yang membahas kepedulian terhadap pendidikan pencegahan korupsi bagi masyarakat adat, sistem pengadaanbarang dan jasa (PBJ), indeks dan analisis anggaran daerah, serta platformmultipihak terkait tata kelola yang baik di sektor kehutanan. Sementaar OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yangterlibat secara aktif pada kegiatan itu, yakni Dinas Kehutanan, Biro LayananPBJ, Bappeda, Dinas Pendidikan, BPKAD, Inspektorat, Dinas PTSP,  Biro Hukum, Dinas Kesehatan dan Dinas Kominfo.(win)

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

21,718FansSuka
2,735PengikutMengikuti
17,500PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles