JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – Terkait dengan rencana Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika akan menarik para guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari sekolah-sekolah swasta mulai tahun ajaran baru 2019-2020, menui pro dan kontra, bahkan sejumlah pihak menolak keras akan hal itu.
Legislator Papua, Ferry Omaleng pun menilai, jika penarikan guru berstatus PNS dari sekolah-sekolah swasta akan membunuh generasi muda Mimika.
Bahkan, Anggota DPR Papua dari jalur pengangkatan 14 kursi wilayah Meepago itu, menentang keras rencana penarikan guru PNS dari sekolah swasta di Kabupaten Mimika itu.
“Saya sangat keberatan dengan itu. Dan itu sama saja membunuh generasi muda Mimika,” tegas Ferry Omaleng di Jayapura, Kamis (18/7/19).
Legislator Papua ini pun menuding, jika kebijakannya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika itu, dapat membunuh generasi muda Kabupaten Mimika.
Sebab kata Omaleng, jika pemerintah daerah menghentikan bantuan atau penarikan guru PNS dari sekolah swasta, maka akan banyak sekolah swasta di Mimika akan tutup, lantaran kekurangan guru.
Pada kesempatan itu, Ferry Omaleng juga menyatakan, jika sekolah swasta milik gereja Katholik dan gereja lain terdapat 100 sekolah lebih tersebar di Kabupaten Mimika.
Apalagi, ungkap Ferry Omaleng, kondisi pendidikan di Kabupaten Mimika sendiri, banyak sekolah yang kekurangan guru, dana sekolah swasta yang cukup banyak dikelola oleh yayasan seperti yayasan Katholik, YPK, YPPGI dan lainnya.
“Jadi, Dinas Pendidikan harus melihat kondisi pendidikan di daerah. Banyak sekolah kekurangan guru, sehingga jika guru PNS ditarik dari sekolah swasta, maka otomatis proses belajar mengajar akan terhenti dan itu dampaknya akan sangat besar bagi sekolah swasta baik di pegunungan dan pesisir pantai,”tandas Omaleng.
Tidak hanya itu, Ferry Omaleng juga membeberkan, hampir 90 persen lebih sekolah-sekolah swasta itu, peserta didiknya merupakan generasi Orang Asli Papua (OAP).
“Jadi, tindakan kepala dinas pendidikan itu, benar-benar bisa membunuh generasi anak asli Mimika yang ada di pedalaman. Dia tidak tahu kondisi pendidikan di Mimika,” ketusnya.
Untuk itu, ia meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika untuk memikirkan dampaknya terlebih dahulu terhadap dunia pendidikan di Mimika.
Omaleng menambahkan, jika itu merupakan kebijakan dari Kementerian Pendidikan, maka pihaknya meminta Bupati dan DPRD Mimika untuk menyikapi hal itu secara serius, dengan menemui langsung Kementerian Pendidikan untuk menunda penarikan guru PNS dari sekolah swasta yang ada di Mimika.
“Saya harap bapak bupati dan DPRD Mimika untuk meminta Menteri Pendidikan untuk tidak menarik guru PNS dari sekolah swasta, karena kondisi pendidikan di Papua dan khususnya di Mimika berbeda dengan daerah lain di Indonesia,” pungkasnya. (TIARA)
Leave a Reply