Pengelolaan Program Jembatan Udara Diserahkan ke Koperasi Disperindag

0
53
Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua

WAMENA, Reportasepapua.com – Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua mengatakan pengelolaan program jembatan udara di 2020 dari pemerintah pusat, diserahkan ke koperasi dinas tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan setempat.

Pasalnya kata bupati, sejak digulirkan program tersebut tidak memberi manfaat bagi masyarakat khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP) yang membutuhkan, baik dari segi harga maupun penyalurannya.

“Program jembatan udara ini sejak 2017 selama saya masih menjadi wakil bupati tidak pernah lihat dampaknya terhadap masyarakat. Sehingga saya memberhentikan, dimanahal ini juga sesuai hasil pandangan beberapa fraksi DPRD yang meminta untuk dicabut dan kembalikan di bawah kendali pemerintah daerah” kata Banua di ruang kerjanya.

Hal ini berkaitan dengan adanya rencana aksi penyampaian aspirasi sejumlah pengusaha orang asli Papua yang merasa sudah tidak dilibatkan dalam program jembatan udara ini, Senin (10/2/2020) di kantor disnakerindag Jayawijaya, difasilitasi oleh aparat keamanan untuk bertemu dengan pemerintah daerah.

Untuk melanjutkan program jembatan udara di 2020 ini, pemda Jayawijaya menunjuk koperasi disnakerindag, agar pengawasannya barang bersubsidi yang diprogramkan pemerintah pusat benar-benar dinikmati masyarakat.

“Sementara kami hentikan pengendaliannya dari tiga perusahaan yang selama ini menanganinya yang dipegang pengusaha OAP. Saya bukannya ingin mematikan pengusaha orang asli Papua, hanya ingin menyalurkan bantuan dari pemerintah pusat kepada masyarakat dan benar-benar dirasakan” kata Banua.

Bupati menambahkan jika selama ini laporan tentang program jembatan udara ini tidak pernah disampaikan ke pimpinan daerah, baik penjualannya, peruntukan hingga harga jual.

Sementara itu Abner Abnawas selaku pimpinan PT. Abeka Papua Mandiri Sejahtera yang menangani jembatan udara sejak 2016-2019 mengaku kecewa dengan sikap pemerintah daerah Jayawijaya, yang telah memutus penanganan program tersebut.

Jujur kami kecewa, kami penggagas program ini tetapi kami seakan dibuang begitu saja, memang tidak ada pemutusan tetapi posisi kami mengambang, kata Abner Abnawas.

Menurut dia, ia bersama PT. Ninurwakur merupakan perintis dan penggagas program jembatan udara untuk di wilayah pegunungan tengah Papua sejak 2016.

Abner mengaku jika disampaikan selama ini tidak pernah ada laporan, hal itu sangat keliru, karena setiap tahunya laporan selalu sampaikan ke pemda dalam hal ini disnakerindag.

Begitu juga jika ada informasi yang menyebutkan bahwa kami jual barang bersubsidi dengan harga yang mahal itu tidak benar, informasi itu sepihak karena laporan setiap tahun dilakukan, katanya.(Afri)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here